Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Kenaikan Tunjangan Dewan Tak Ganggu Pos Tunjangan ASN

KUNINGAN (MASS) – Dede Sembada yang masuk keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan akhirnya mau buka suara kaitan dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia menegaskan, kenaikan tersebut tidak mengganggu pagu anggaran lain, terlebih pos tunjangan ASN yang turun.

“Jadi gini, saya terangkan dulu awalnya bahwa penyesuaian tunjangan perumahan, transportasi itu hasil penilaian tim appraisal (tim penilai). Di ketentuan PP 18/2017 kaitan dengan kedudukan keuangan dan protokoler, untuk tunjangan itu harus dilakukan penilaian tim appraisal, sehingga hasil appraisal ini perlu disesuaikan,” jelasnya, Selasa (7/12/2021).

Para wakil rakyat menyadari, dimasa pandemi sekarang ini dibutuhkan empati terhadap apa yang dirasakan rakyat. Untuk itu, dalam melaksanakan hasil tim appraisal, penyesuaian tidak menarik-narik anggaran dari luar. Rasionalisasi anggarannya hanya pada pagu kedewanan saja.

“Mari kita bandingkan. Pagu anggaran Sekretariat DPRD pada APBD Perubahan 2021 itu sebesar Rp48,7 miliar. Sedangkan di APBD 2022 sebesar Rp48,2 miliar. Gak nambah, malah justru berkurang Rp500 jutaan. Sesuai Perpres 33, untuk menutupi hasil appraisal itu tidak mesti ditambah anggaran, tapi bisa merasionalisasi yang sudah ada,” paparnya sembari menunjukkan draft APBD.

Beberapa kegiatan yang dirasionalisasi, imbuh Desem, seperti kunjungan dalam daerah, konsultasi dan bintek. Hal-hal seperti itu dapat dilakukan untuk menutupi appraisal. Yang terpenting menurutnya, pagu anggaran di DPRD bukan bertambah melainkan justru berkurang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sekali lagi saya tegaskan, penyesuaian ini tidak mengganggu pagu untuk TPP ASN. Bahkan dimasa pandemi ini daerah mengalokasikan Rp6 miliar untuk Anggaran Jaring Pengaman Sosial,” jelasnya.

Tunjangan ASN Jangan Dikurangi

Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, Desem mengaku, di banggar pun semua fraksi telah menyampaikan usulan agar tidak diturunkan.

“Termasuk Fraksi PDIP juga menyampaikan hal itu. Cuma ada kebijakan kemampuan keuangan daerah. Kita sampaikan agar tidak melakukan pengurangan pada TPP ASN,” kata Desem yang juga politisi PDIP tersebut.

Caranya, sambung mantan Plt Bupati Kuningan tersebut, bisa dengan menganggarkan untuk 9 bulan terlebih dulu. Baru kemudian, pada Perubahan Anggaran ada penambahan untuk sisa 3 bulannya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Atas mencuatnya isu kenaikan gaji, diakui Desem, tidak terlalu kaget. “Karena tak melihat pagu anggaran, seolah-olah anggaran dewan naik. Padahal tak merubah nominal angka,” ucapnya.

Ketika dibandingkan dengan daerah lain, tambah Desem, tunjangan anggota dewan Kuningan terbilang kecil. Kalau melihat hasil appraisal, maka perlu dilakukan penyesuaian. Itupun tidak semuanya disetujui oleh bupati, melainkan disetujui dengan catatan-catatan. (deden)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dede Sembada, membantah pernyataan soal indikasi anggaran siluman di APBD Perubahan 2023. Ketua Fraksi PDIP itu mengatakan,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PDIP, Dede Sembada, mengaku dirinya adalah didikan Ganjar Pranowo. Hal itu diutarakannya, Kamis (4/5/2023) siang tadi di kantornya. Desem,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Driver mobil dinas Bupati yang terlibat kecelakaan dan ditetapkan tersangka, rupanya sudah cukup lama dikenal dekat dengan birokrasi. Salah satunya, lelaki...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fenomena tunda bayar yang terjadi di lingkup Pemkab Kuuningan bukan hanya terjadi di sektor proyek, tapi juga sektor pendidikan khususnya dana...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan, Dede Sembada, angkat bicara perihal polemik rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan. Menurutnya, itu sudah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain tunjangan 2021 dirapel tiga bulan, tunjangan ASN ditahun 2022 ternyata turun. Penyesuaian penghasilan ASN tidak seirama dengan penyesuaian penghasilan anggota...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ditengah situasi pandemi yang juga belum mereda, kabar mengejutkan datang dari gedung wakil rakyat. Pada tahun 2022 penghasilan mereka akan mendapatkan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Hingga detik ini nilai aset daerah yang dimiliki Pemkab Kuningan tercatat mencapai Rp2,4 triliun. Namun dari total tersebut, rupanya terdapat 53...

Government

KUNINGAN (MASS) – Minimnya nilai kompensasi dari pemanfaatan air yang disetorkan Pemkot dan Pemkab Cirebon ke Pemkab Kuningan, membuat geram salah seorang anggota DPRD...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mewakili DPC PDIP Kuningan sekaligus pemilik jabatan ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Dede Sembada memaparkan sikap politik institusi partainya. Mulai dari...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggapan ‘Rapat Goblog” seperti yang tertuang dalam status FB Kang Dede Sembada, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Dede...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) hingga nyaris lengser, kini giliran Ketua Fraksi PDIP, Dede Sembada....

Government

KUNINGAN (MASS) – Menyeruaknya penolakan elemen masyarakat terhadap rencana tambang panas bumi (geothermal) “dihadang” oleh salah seorang wakil rakyat, Dede Sembada. Anggota komisi I...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan dan Disiplin Partai DPC PDIP Kuningan, Dede Sembada angkat bicara menyikapi Bupati H Acep...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Secara jentel M Ridho Suganda memenuhi panggilan partai di Sekretariat DPC PDIP Kuningan, Rabu (23/9/2020) sore. Selama 1 setengah jam, ia...

Headline

KUNINGAN (MASS)- Dalam satu bulan ini banyak akun FB orang “penting” di Kuningan yang dipalsukan atau dikloning. Dimulai dari istri bupati, Ketua MPC Pemuda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketidakhadiran Dede Sembada pada forum diskusi yang diselenggarakan Sarukun, Sabtu (7/3/2020), mendapat tanggapan. Salah satu kalimat yang disampaikan ketua Fraksi PDIP...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dibentuknya Pansus terkait rencana penurunan status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura), menjadi isu panas ditengah masyarakat...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna DPRD tentang pengumuman fraksi-fraksi, Senin (4/11/2019) yang dianggap ilegal, mendapat tanggapan dari Ketua F-PDIP, Dede Sembada. Ia memaparkan dasar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 3 November mendatang, tidak sedikit anggota atau pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mencalonkan kades....

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain menyetujui usulan nama-nama pimpinan dewan definitif, paripurna Kamis (12/9/2019) pun menyetujui pembentukan fraksi-fraksi. Dari 8 fraksi yang ada, satu fraksi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Caleg terpilih DPRD Kuningan dari dapil 3, Dede Sembada, ternyata tidak masuk bursa calon ketua dewan periode 2019-2024. Pada rapat DPC...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah lengser dari ketua DPC PDIP Kuningan, disinyalir Rana Suparman tidak akan lagi diberikan “jatah” ketua DPRD Kuningan. Pasalnya, jabatan ketua...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebagai tokoh yang disebut-sebut memiliki kans untuk menjadi ketua DPC PDIP Kuningan, M Ridho Suganda (wakil bupati) sempat dipintai tanggapannya. Begitu...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dapil 3 yang dianggap dapil neraka, kini sudah ada gambaran. Mantan Wakil Bupati, Dede Sembada, dikabarkan lolos. Politisi PDIP tersebut meraih...

Government

KUNINGAN (MASS)- Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada pamitan kepada para pejabat dan seluruh staf di lingkup Setda Kabupaten Kuningan, selasa 18 September 2018 dalam...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pada tanggal 14 Juni 2016 Acep Purnama MH dilantik menjadi Bupati Kuningan, untuk menggantikan Hj Ujte Ch Hamid Suganda yang meninggal dunia....

Advertisement