KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan, Dede Sembada, angkat bicara perihal polemik rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan.
Menurutnya, itu sudah jadi rencana pembangunan nasional di Kawasan Rebana yang didasari Perpres. Meski begitu, anggaran pembebasan lahannya tetap dibebankan pada APBD.
“Sehingga di APBD murni itu sudah dianggarkan, 30 Milyar di PUTR (pembebasan lahan jalan lingkar timur selatan), 5 Milyar di DKPP (pembebasan jalan baru Sakerta, lingkar utara Gunungkeling),” ujarnya, Minggu (30/10/2022) kemarin.
Hanya saja, yang sudah dianggarkan di APBD murni di PUTR itu, di APBD perubahan dipindahkan ke DKPP. Hal itu, aku Desem, sapaan akrab Dede Sembada, dilakikan pemerintah daerah atas masukan DPRD.
“Ada misinterpretasi ini (dikiranya total anggaran) 65 M,” ucapnya sembari menjelaskan bahwa harusnya totalnya 35 Milyar.
Kala ditanya perihal deadline pembebasan lahan, dirinya pun menyayangkan karena harusnya selesai sejak Juli kemarin. Namun, soal jadi tidaknya pembangunan jalan baru, Desem nampak optimis.
Hal itu, lanjut Desem, karena program itu sudah masuk dalam program strategis, ada di RPJMN. Jadi, kalaupun karena waktu tidak terserap tahun ini, Desem nampak yakin akan saja terserap di 2023, 2024 atau 2025 mendatang.
“Tapi kita juga tidak dirugikan, karena belanja modal (pembebasan lahan) mah jadi aset, nggak rugi. Kecuali kalo belanja operasi ya hilang,” terangnya.
Desem, menerangkan hal tersebut sekaligus menjawab komentar yang sempat diutarakan Wakil Ketua DPRD H Ujang Kosasih, yang menyarankan 30 Milyar di-SiLPA-kan (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) saja.
Baca : https://kuninganmass.com/satu-sisi-bagus-ada-jalan-baru-satu-sisi-banyak-jalan-rusak/
Perihal pemindahan 30 Milyar ke DKPP yang sudah berkurang 800 jutaan, Desem mengingatkan bahwa pengadaan tanah itu, jangan diasumsikan hanya membeli tanah saja, tapi ada operasional, DED, adminstrasi termasuk di dalamnya.
“Menurut saya tidak ada masalah. Apalagi di Perpres, Sistem Akuntansi yang sekarang, kaitam dengan asset itu, di dalamnya termauk operasionalnya. Jadi tidak ada masalah yang penting RKA-nya ada. Saya juga kan nanya ke komisi 3, sebetulnya tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. Kaitan dengan Perundang-undangan dan lain-lain udah ditempuh,” imbuh politisi PDIP tersebut.
Kala ditanya perihal kenapa anggaran sebesar itu tidak dialihkan ke prioritas lain saja (karena pembangunannya belum tentu waktu dekat) seperti untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim, Desem menjelaskan dengan cukup rinci.
“Jadi gini, kemiskinan ekstrim, kita nomer 2 terbawah, tapi kalo melihat angka kemiskinan harus komprehensif. kedalaman dan keparahan kemiskinan, kita masih ada di urutan kelima, masih lebih baik dari Ciayumajakuning. Pengentasan kemiskinan kan harus multisektor, bukan hanya pemberdayaan,” terangnya.
Desem kemudian mencontohkan, bahwa adanya akses jalan baru, membuat multiplayer efek. Nantinya, daerah yang dilalui akan jadi daerah ekonmi baru. Dan ini, lanjutnya, jadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Kalo kaitan dengan jalan rusak (di kabupaten) itu pemda, sudah barangtentu prioritas juga, sudah mulai diperbaiki. Cuman kita harus maklum, dengan pandemi (kemarin) banyak alokasi perbaikan jalan direfoccusing. (Dan sekarang) alhamdulillah angka melambai, perbaikan jalan juga sudah dilaksanakan,” sebut Desem. (eki/deden)
Video : https://www.instagram.com/tv/CkTP8G8I36c/?utm_source=ig_web_copy_link
