Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Ternyata Tunjangan ASN Turun, Penghasilan Dewan yang Naik

KUNINGAN (MASS) – Selain tunjangan 2021 dirapel tiga bulan, tunjangan ASN ditahun 2022 ternyata turun. Penyesuaian penghasilan ASN tidak seirama dengan penyesuaian penghasilan anggota dewan.

“TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) kita itu turun, ga naik. Persentase turunnya 10%. Tunjangan anggota dewan yang naik. Naiknya juga berapa ribu persen,” gerutu salah seorang pejabat struktural Pemkab Kuningan yang identitasnya enggan dipublis.

Ia merasa aneh atas kebijakan anggaran seperti itu. Sebab, bupati terkesan tidak bisa berbuat apa-apa untuk nasib anak buahnya. Sebaliknya, bupati lebih mementingkan nasib anak buah partainya dalam kapasitas selaku ketua partai.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Belum lagi banyak anggaran instansi yang dipangkas. Gimana mau neningkatkan kinerja kalau seperti ini. Disisi lain, UMK yang notabene untuk rakyat malah naiknya cuma 19 ribuan. Tidak diperjuangkan sama sekali,” ketusnya kesal.

Terpisah, isu kenaikan gaji anggota DPRD Kuningan membuat geram para aktivis. Ketua LSM Gerakan Rakyat Marginal (Geram), Rudi Idham Malik misalnya, ia sangat menyesalkan kenaikan tersebut.

“Ditengah kondisi masyarakat yang serba sulit, masa pandemi, secara ekonomi belum stabil apalagi kalangan bawah, kok kenapa terbersit di kepala para anggota dewan yang terhormat untuk menaikan gajinya?,” kata Rudi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Apakah itu diistilahkan penyesuaian atau apapun, menurut dia, langkah tersebut tidak melihat penyesuaian kesejahteraan rakyatnya. Ironisnya lagi, pada saat Kuningan dicap miskin esktrim, justru para wakil rakyatnya menginisiasi kenaikan tunjangan.

“Saya harap sih penyesuain itu harus berbanding lurus dengan kinerjanya. Banyak PR yang harus dibereskan. Itu saja dulu bisa gak para anggota dewan berpikir sama-sama agar Kabupaten Kuningan ini keluar dari katagori miskin ekstrim. Seharusnya ada rasa malu lah,” rungutnya.

Sebagai bagian dari rakyat, Rudi menegaskan, rakyat hanya ingin agar para wakilnya bekerja sesuai tupoksi secara maksimal. Jangan hanya gereget dengan haknya saja namun kewajibannya pun harus sama gregetnya. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Dede Sembada yang masuk keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan akhirnya mau buka suara kaitan dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ditengah situasi pandemi yang juga belum mereda, kabar mengejutkan datang dari gedung wakil rakyat. Pada tahun 2022 penghasilan mereka akan mendapatkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan...

Advertisement