Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Soal Geothermal, Acep Tak Bisa Menolak Jokowi

KUNINGAN (MASS) – Menyeruaknya penolakan elemen masyarakat terhadap rencana tambang panas bumi (geothermal) “dihadang” oleh salah seorang wakil rakyat, Dede Sembada. Anggota komisi I yang juga menjabat ketua Fraksi PDIP itu mengungkapkan Bupati H Acep Purnama tidak bisa menolak Presiden Jokowi.

“Saya jelaskan UU 21/2014 tentang panas bumi. Disitu disebutkan, penggunaan tenaga panas bumi yang tidak langsung, seperti dari uap yang dikonversi jadi tenaga listrik, itu kewenangan pusat sepenuhnya. Bukan provinsi ataupun kabupaten. Kecuali geothermal untuk pemandian air panas, itu kewenangan kabupaten,” papar Desem, Selasa (15/6/2021).

Geothermal untuk tenaga listri, imbuhnya, masuk program strategis nasional dimana pusat sendiri atau Presiden Jokowi telah mencanangkan 30 ribu megawatt listrik untuk Jawa-Bali. Di Tajur Buntu Kabupaten Kuningan, kata Desem, sudah ada jalur inter koneksi yang membuat jarak lebih dekat.

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan UU 23/2014 pasal 67. Bunyinya, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Sebab jika tidak melaksanakan, maka ada sanksi yang bisa dijatuhkan.

“Untuk landasan pemerintah pusat memilih geothermal, ini merupakan implementasi ratifikasi Protocol Kyoto. Indonesia telah meratifikasi itu. Protokol Kyoto itu sangat memerhatikan pemanasan global efek rumah kaca akibat gas karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara, bensin dan lainnya,” jelas Desem.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bahan bakar fosil, disamping cadangannya menipis, mengakibatkan efek rumah kaca. Sehingga direkomendasikan geothermal sebagai energy baru terbarukan. Wilayah Indonesia berpotensi lantaran dikelilingi gunung berapi. Rekomendasil Protokol Kyoto, geothermal paling ramah lingkungan dan tidak membahayakan aktivitas vulkanologi.

“Empirisnya itu Gunung Salak, sudah puluhan tahun kan gak membuat gunung berapi aktif. Berdampak pada mata air juga enggak. Kamojang juga begitu,” kata politisi yang tinggal di Kapandayan Ciawigebang tersebut.

Desem mengaku dulu pernah bekerja 2 tahun di Unocal Geothermal. Sehingga apa yang direkomendasikan Protokol Kyoto dirasakan benar olehnya. Justru Gunung Putri sekarang malah jadi kota setelah ada Unocal.

Kepada masyarakat Kuningan dirinya berharap agar jangan dulu berprasangka buruk. Sekarang ini tahap eksplorasi yang didalamnya kajian-kajian atau penelitian terkait ada tidaknya potensi untuk geothermal. Kalau ada, titik mana yang bisa menimalisasi bedol desa yang dikhawatirkan masyarakat.

“Terkait bedol desa itu, yang saya alami ada istilah AWI 1, AWI 2 dan seterusnya. Jadi kan begini, ada sumur produksi dan sumur injeksi. Tak perlu bentangan di satu tempat. Makanya tidak ada bedol desa tergantung titik penyebarannya,” terang dia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Desem meyakini bupati maupun presiden lebih memikirkan keamanan lingkungan. Itu juga bagian dari apa yang direkomendasikan Protokol Kyoto. Indonesia sudah meratifikasinya sehingga lahir UU 21/2014.

Ia juga menjelaskan, karakteristik uap geothermal Ciremai itu uap kering, sama dengan Kamojang. Sehingga tak perlu penanganan lebih karena gas-gas pembawanya tidak terlalu banyak. Berbeda dengan Gunung Salak yang termasuk uap basah.

Pihaknya mengajak untuk memahami UUD 45 pasal 33 ayat 3 dimana bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Ditambah lagi ada UU UUPA, bilamana negara membutuhkan maka mau tidak mau harus dilepaskan.

“Geothermal menjadi program strategis nasional. Dan bentuk negara kita kan NKRI, bukan negara federal. Yang jelas presiden atau bupati tidak akan menyengsarakan rakyatnya,” tandas Desem.

Sekarang ini, ulasnya, masih tahap eksplorasi. Ia kembali menyebut Gunung Salak dan Kamojang yang tidak mengalami kekeringan ataupun mengakibatkan gunung aktif. Setelah tahap eksplorasi, akan meningkat pada tahap berikutnya yang merupakan kewenangan pusat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Justru trickle down effect yang nanti akan dirasakan yaitu kesejahteraan masyarakat. Puluhan ribu tenaga kerja bisa terserap oleh program geothermal tersebut.

“Kemakmuran rakyat yang dipentingkan, bukan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” pungkasnya. (deden)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dede Sembada, membantah pernyataan soal indikasi anggaran siluman di APBD Perubahan 2023. Ketua Fraksi PDIP itu mengatakan,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PDIP, Dede Sembada, mengaku dirinya adalah didikan Ganjar Pranowo. Hal itu diutarakannya, Kamis (4/5/2023) siang tadi di kantornya. Desem,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Driver mobil dinas Bupati yang terlibat kecelakaan dan ditetapkan tersangka, rupanya sudah cukup lama dikenal dekat dengan birokrasi. Salah satunya, lelaki...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fenomena tunda bayar yang terjadi di lingkup Pemkab Kuuningan bukan hanya terjadi di sektor proyek, tapi juga sektor pendidikan khususnya dana...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan, Dede Sembada, angkat bicara perihal polemik rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan. Menurutnya, itu sudah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dede Sembada yang masuk keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan akhirnya mau buka suara kaitan dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketahanan energi negara mencerminkan makmur dan sejahteranya negara. Pasalnya kehidupan manusia sangat bergantung pada energi. Hanya saja jika energi tersebut salah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini warga Kuningan dihebohkan dengan truk putih yang ‘berkeliaran’ di sekitar kaki gunung Ciremai, terutama daeah Nusaherang-Kadugede-Cigugur. Salah satu warga...

Government

KUNINGAN (MASS) – Hingga detik ini nilai aset daerah yang dimiliki Pemkab Kuningan tercatat mencapai Rp2,4 triliun. Namun dari total tersebut, rupanya terdapat 53...

Government

KUNINGAN (MASS) – Minimnya nilai kompensasi dari pemanfaatan air yang disetorkan Pemkot dan Pemkab Cirebon ke Pemkab Kuningan, membuat geram salah seorang anggota DPRD...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mewakili DPC PDIP Kuningan sekaligus pemilik jabatan ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Dede Sembada memaparkan sikap politik institusi partainya. Mulai dari...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggapan ‘Rapat Goblog” seperti yang tertuang dalam status FB Kang Dede Sembada, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Dede...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) hingga nyaris lengser, kini giliran Ketua Fraksi PDIP, Dede Sembada....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang menghadapi peningkatan permintaan listrik sebanyak 10% setiap tahunnya. Untuk mengatasi krisis listrik dan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan dan Disiplin Partai DPC PDIP Kuningan, Dede Sembada angkat bicara menyikapi Bupati H Acep...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Secara jentel M Ridho Suganda memenuhi panggilan partai di Sekretariat DPC PDIP Kuningan, Rabu (23/9/2020) sore. Selama 1 setengah jam, ia...

Headline

KUNINGAN (MASS)- Dalam satu bulan ini banyak akun FB orang “penting” di Kuningan yang dipalsukan atau dikloning. Dimulai dari istri bupati, Ketua MPC Pemuda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketidakhadiran Dede Sembada pada forum diskusi yang diselenggarakan Sarukun, Sabtu (7/3/2020), mendapat tanggapan. Salah satu kalimat yang disampaikan ketua Fraksi PDIP...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dibentuknya Pansus terkait rencana penurunan status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura), menjadi isu panas ditengah masyarakat...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna DPRD tentang pengumuman fraksi-fraksi, Senin (4/11/2019) yang dianggap ilegal, mendapat tanggapan dari Ketua F-PDIP, Dede Sembada. Ia memaparkan dasar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 3 November mendatang, tidak sedikit anggota atau pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mencalonkan kades....

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain menyetujui usulan nama-nama pimpinan dewan definitif, paripurna Kamis (12/9/2019) pun menyetujui pembentukan fraksi-fraksi. Dari 8 fraksi yang ada, satu fraksi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Caleg terpilih DPRD Kuningan dari dapil 3, Dede Sembada, ternyata tidak masuk bursa calon ketua dewan periode 2019-2024. Pada rapat DPC...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah lengser dari ketua DPC PDIP Kuningan, disinyalir Rana Suparman tidak akan lagi diberikan “jatah” ketua DPRD Kuningan. Pasalnya, jabatan ketua...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebagai tokoh yang disebut-sebut memiliki kans untuk menjadi ketua DPC PDIP Kuningan, M Ridho Suganda (wakil bupati) sempat dipintai tanggapannya. Begitu...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dapil 3 yang dianggap dapil neraka, kini sudah ada gambaran. Mantan Wakil Bupati, Dede Sembada, dikabarkan lolos. Politisi PDIP tersebut meraih...

Government

KUNINGAN (MASS)- Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada pamitan kepada para pejabat dan seluruh staf di lingkup Setda Kabupaten Kuningan, selasa 18 September 2018 dalam...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pada tanggal 14 Juni 2016 Acep Purnama MH dilantik menjadi Bupati Kuningan, untuk menggantikan Hj Ujte Ch Hamid Suganda yang meninggal dunia....

Advertisement