1.002 Huntara Harus Dibangun, Siapa yang Mau Bantu?

KUNINGAN (MASS)-  Sebanyak 1.449 KK dengan total 5.034 jiwa masih mengungsi di 11 desa di tujuh  kecamatan.  Mereka ditampung di 21 titik.

Para pengungsi tidaka akan terus menerus berada di tempat pengungsian, maka saat ini pemerintah tengah merencanakan pembangunan huntara (hunian sementara).

Dari total 1978 yang terdampak, pemerintah akan merelokasi sebanyak 1.002 rumah. Sebelum dibangun rumah permanen akan dibangun huntara.

Khusus untuk relokasi warga Desa Pinara  pemerintah menyiapkan 3 titik untuk yanki  Nyimplung, Sawah Belok Ciniru (deket lapangan futsal), dan Godol. Saat ini untuk kelakyakan pemerintah  menunggu survey dari  tim Geologi.

“Untuk membangun huntara pun biaya tidak murah yakni Rp10 juta. Biaya ini tidak sedikit maka harus ada keterlibatan semua pihak dan ada aturannya bahwa semua pihak harus terlibat dalam penanganan becana,” ujar Desem , Senin  (5/3/2018) pada acara pertemuan dengan para pengusaha Kuningan di Aula Purbawisesa.

Pria yang akrab dipanggil Desem itu, menawarkan kepada semua pihak baik pengusaha atapun siapa saja yang ingin membantu membangun huntara. Nama mereka akan ditulis di huntara tersebut.

“Nanti kalau yang menyumbangnya adalah BNI yah bisa ditulis nama bank BNI. Begitu juga bank bjb, BRI atau pihaknya lainnya. Harus diingat penanggulangan bencana ini bukan tanggungjawab pemerintah tapi perusahaan juga harus terlibat,” tandas Desem.

Untuk lahan huntara pun saat ini tengah dipikirkan. Huntara sengaja dibangun karena warga pengungsi butuh tempat istrahat yang layak.

Mereka lanjut dia, butuh privacy sehingga huntara wajib dibangun. Apabila semua membebankan melalui APBN tentunya repot, sehingga harus melibatkan semua pihak.

Sementara itu, sayangnya dalam pertemuan itu belum ada salah satu pihak yang menyatakan kesanggupan membantu hunatra itu. Sebab, harus koordinasi dengan pimpinan.

“Inginnya ada semacam lelang, contohnya perusahaan A sanggup membantu lima huntara, perusahaan B 10 unit. Tapi sayang tidak muncul. Nanti kami  adakan lakukan pertemun sebagai tidak lanjut dari masalah ini,” timpal Kabag Perekonomian Dr Toto Toharudin.

Selain unsur pimpinan perusahaan swasta, rapat itu dihadiri pula beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, diantaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan H Ridwan Setiawan, MSi. Lalu,  Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Drs Agus Sadeli MPd,

Kemudian Kepala Bagian Humas Dr Wahyu Hidayah MSi, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan  Bappeda, Drs Sriwaluya Suparman MPd, Sekretaris BPBD, Dra Ucu Sukmawati serta  perwakilan dari beberapa SKPD lainnya.(agus)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com