Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass
Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/kuninganmass/public_html/wp-content/themes/zoxpress/zoxpress/parts/post/post-img.php on line 35

Government

Mutasi Jangan Berbasis Balas Budi

KUNINGAN (MASS) – Rencana pengisian jabatan pada beberapa posisi di lingkup Pemkab Kuningan dari setiap tingkatan eselon (2b, 3a/b hingga eselon 4b) pasca ditinggal pensiun maupun meninggal pejabat lama, diharapkan khususnya untuk posisi eselon 2b (kadis dan kaban) dilakukan melalui mekanisme open bidding (lelang jabatan).

“Dengan mekanisme open bidding untuk mengisi posisi 5 eselon 2b yang kosong tentunya akan dapat ‘menepis’ munculnya tudingan jika mutasi berbasis ‘balas budi’ pasca pelaksanaan Pilbup,” ujar Ketua F-Tekkad, Soejarwo Jumat (21/12/2018).

Jika pengisian jabatan pimpinan pada 5 SKPD yang kosong hanya merotasi pejabat dari SKPD yang lain dan mengabaikan mekanisme open bidding tidak mustahil selain akan memunculkan tudingan rotasi berbasis balas budi, juga sangat mungkin akan ada opini dari masyarakat adanya ‘ketakutan’ dari jajaran birokrat di lingkup Pemkab Kuningan untuk bersaing/ berkompetisi dengan pendaftar yang mungkin saja datang dari luar Kuningan.

“Walaupun pada akhirnya penunjukan siapa yang akan dipercaya untuk menduduki jabatan strategis sebagai kadis/ kaban sepenuhnya berada di tangan bupati sebagai pengguna, melalui mekanisme open bidding dipastikan dapat meminimalisir munculnya tudingan miring dari masyarakat terhadap proses rotasi/promosi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan,” ucapnya.

Kendati hingga saat ini muncul kesan duet AR belum menaruh perhatian serius terhadap adanya kekosongan jabatan pada beberapa posisi yang telah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan dapat mengganggu etos kerja, alangkah eloknya jika Baperjakat yang dipimpin oleh Sekda segera memberi kajian kepada Bupati terkait pentingnya pengisian kekosongan jabatan tersebut.

“Terlebih memasuki tahun anggaran 2019 Perda APBD Kabupaten Kuningan telah selesai dievaluasi oleh Gubernur. Tentunya akan lebih elok dan jelas bentuk tanggung jawabnya, jika kebijakan pengelolaan anggaran pada setiap SKPD dilaksanakan oleh pejabat yang berstatus definitif, bukan sekedar PLT,” sarannya. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bank Kuningan

You May Also Like

Government

KUNINAN (MASS)- Panitia Seleski Eselon 2, Senin (16/11/2020) dini hari mengumumkan 18 orang yang lolos tiga besar dan nanti bupati memilih satu orang. Dari...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu jabatan dieselon 2 yang kerap tidak diinginkan adalah Staf Ahli. Banyak pejabat yang menganggap posisi ini adalah  buangan sehingga...

Government

KUNINGAN (MASS)- Untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan,  ternyata yang melamar hanya ada tiga orang. Tentu ini diluar ekfektasi karena...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sesuai janji Bupati Kuningan H Acep Purnama usai melakukan mutasi eselon 2, maka akan melalukukan open bidding atau lelang jabatan untuk  6...

Advertisement