Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Ribut Besar di RDP Gagal Bayar, Deki Sebut Tak Ingin Jadi Legislatif Rasa Eksekutif

KUNINGAN (MASS) – Anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin, menjadi salah satu yang masih tidak puas atas paparan TAPD saat Rapat Dengar Pendaat (RDP) komisi akhir pekan lalu.

Bahkan, dalam rapat itu terjadi aksi gebrak meja yang disusul dengan aksi keluar ruangan terlebih dahulu oleh Deki, sebelum berakhirnya rapat.

“Saya ikut (RDP), dihadiri temen-temen mitra komisi 1, Pak Sekda juga hadir. Saya keluar terlebih dahulu, meninggalkan ruang rapat yang terhormat,” ujarnya membenarkan, Senin (24/1/2023) kemarin.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Deki menerangkan, bahwa apa yang diinginkannya saat itu adalah mendapat informasi secara terang benderang. Menurutnya, kasus gagal bayar ini bukan cuman berimbas pada pengusaha.

Dirinya percaya, para pengusaha yang belum dibayar itu punya kapasitas yang mumpuni sebagai mitra kerja. Namun, yang disorotinya bukan hanya pengusaha, melaikan bagaimana peredaran uang secara luas di masyarakat yang tersendat, akibat pembayaran yang mandek itu.

Deki menyebut, saat itu dirinya hanya meminta kejelasan, berapa jumlah sebenarnya karena ternyata belum ada review inspektorat, sampai uang apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan gagal bayar tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jujur saya akui, (waktu itu) tensi saya agak naik. Kita ini legislatif, sejatinya berpolitik itu berkompetisi, Tapi ketika kita ngobrol (soal masyarakat) bicara, koalisi. Parlemen itu parley, ngomong, apa adanya, sesuai (artinya). Bukan legislatif rasa eksekutif,” ujarnya.

Dirinya mengaku, itu bukan tuduhan. Hanya mengingatkan jangan sampai terjadi legislatif rasa eksekutif. Di DPRD, Deki menyebut memang semua punya kewenangan, entah itu hak interplasi, hak angket sampai hak mengajukan pendapat.

Saat ditanya apakah dirinya belum puas, Deki mengiyakan. Legislator Gerindra itu bahkan meminta pimpinan komisi 1 untuk mengundang kembali. Tak hanya itu, Deki meminta untuk rapatnya terbuka, agar terang benderang karena masyarakat butuh kepastian.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bukan hanya soal penyelesaian, Deki juga nengutarakan bahwa tidak puas soal paparan penyebab gagal hayar saat RDP kala itu. Apalagi menurutnya, Bappenda saat ini sudah berupaya seoptimal mungkin untuk arus kas pendapatan.

“Makanya a, untuk soal yang jadi perdebatan, coba tunjuk PR (Publik Relation) untuk menjelaskan, biar lebih terang benderang, bahwa ini begini. Memang, kerja kerja kerja itu (baik) tapi kita butuh jelaskan rencananya, programnya, impactnya,” kaya Deki.

Anggota Komisi 1 itu mengaku tidak sependapat dengan ketuanya soal hanya menunggu bulan April penyelesaian gagal bayar tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Meski sudah masuk di tahun politik, secara pribadi, Deki ingin kepentingan masyarakat tidak terganggu dengan situasi yang tidak jelas. Situasi tidak jelas itu, yang dimaksudnya adalah soal informasi.

“Kita harus betul-betul transparan sebagai panitia pemerintahan, jadi saya berharap bahwa sodara-sodara yang menganggap pansus ini belum dibutuhkan, beri penjelasan beri ketenangan (kepada masyarakat),” imbuhnya.

Di akhir, Deki juga mengatakan jangan sampai kejadian ini berulang. Menurutnya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan kedepan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Bila perlu kita libatkan yang ahli, kalo dari luar, kenapa kita tidak undnag minta nasihat, minta bimbingan. Apa salahnya kita mengundang akademisi, perbankan, kenapa ini bisa demikian, arus kas bla bla bla. Beri penjelasan bagaimana penyelesaiannya,” ujar Deki sembari menekankan, teknis seperti itu salah satunya bisa ditempuh melalui Pansus. (eki)

Video :

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Kuningan Caang 2023 bentukan DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal sentilan Rudi Geram agar Pansus tidak masuk angin, serta berstatement...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin, merincikan apa saja kriteria yang harus dimiliki pemimpin.  Hal itu disampaikannya dalam Podcast Kuningan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Money Politic Ibarat kentut, ada tapi susah dibuktikan. Hal itulah yang sempat diutarakan sekertaris DPC PDIP Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE,...

Tourism

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Drs Dr Raden Iip Hidayat M Pd mengaku pihaknya sudah membentuk tim, merespon adanya informasi mengenai 8 desa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Apakah ada anggaran negara untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024? HAK ANGKET jawabannya ! Apakah bantuan sosial (Bansos) digunakan untuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Disebutkan Ketua DPC Gerindra Kuningan H Dede Ismail ada rumor angka Rp 5 juta (goceng) dibalik dukungan terhadap H Rokhmat Ardiyan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Kabupaten Kuningan menggelar acara maulid nabi sekaligus ruqyah bagi kader-kader...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sempat disebut tak punya kapasitas oleh sesama rekan anggota DPRD Kabupaten Kuningan karena tidak hadiri diskusi yang digelar ICMi Kabupaten Kuningan,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi Gerindra, Deki Zaenal Mutaqin, turut mengomentari perihal mutasi yang dilakukan Pemda Kuningan, Selasa (19/9/2023). Ia mengatakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan, nampaknya akan digelar pasca seleksi Direktur PAM Tirta Kamuning. “Mutasi, ya bisa saja....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat rapat bersama para kontraktor yang tergabung dalam beberapa organisasi, Rabu (10/5/2023) siang, Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023 justru sempat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Advertisement