Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

Menagih Janji TPP Dibayar, Sudah Mau Tutup Buku

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap Tahun hanya dianggarkan 9 bulan sehingga bukan gagal bayar, maka jika dikalkulasi pembayaran TPP untuk tahun 2023 hanya cukup sampai bulan Juni. Selebihnya TPP dari bulan Juli sampai bulan Desember tidak teralokasikan dalam APBD Murni Tahun 2023.

Melihat pemberitaan media online tersebut maka semestinya kekurangan anggaran TPP tahun 2023 untuk bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 dialokasikan di anggaran perubahan tahun 2023. Sehingga per bulan Nopember dan Desember TPP tahun 2023 lunas dibayar di akhir tahun 2023.

Berdasarkan informasi yang kami terima, dalam APBD Perubahan tahun 2023 alokasi anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya dialokasikan sebanyak 3 bulan saja, tidak sejumlah 6 bulan sehingga sampai bulan Desember pembayaran TPP hanya cukup untuk bulan Juli sampai dengan September 2023 dan sisanya bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 akan dibayar di tahun berikutnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sampai hari ini saja per tanggal 4 Desember 2023 kami baru mendapat informasi pengajuan realisasi TPP diinstruksikan dibayar untuk bulan Juli dan bulan Agustus 2023 sementara sisanya 4 bulan kedepan yakni September sampai Desember belum ada kejelasannya.

Untuk itu saya sebagai salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Minta ke Pengelola Keuangan daerah (siapapun yang mengelola) bagaimanapun caranya untuk:

  1. Segera bayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023. Karena saat ini sudah menginjak bulan Desember yang sebentar lagi akan tutup buku.
  2. Alokasi anggaran untuk tahun 2024 jangan dialokasikan hanya Sembilan bulan tetapi sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun.

Selama ini saya diam tidak bersuara dengan harapan ada perbaikan dari tahun sebelumnya tetapi melihat perkembangan sampai hari ini sepertinya masih belum ada perubahan perbaikan.

Saya tahu bagaimana manajemen anggaran pemerintah yang dialokasikan di APBD, saya tahu dan paham bagaimana keberpihakan manajemen anggaran berpihak kemana. Tapi saya menutup mata atas keberpihakan itu selama HAK HAK Pegawai tidak diabaikan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hari ini HAK HAK Pegawai telah diabaikan. Jika memang tuntutan ini tidak ada realisasi saya bisa pastikan seluruh pegawai se-Kabupaten Kuningan siap melakukan langkah-langkah konkret lainnya agar HAK HAK pegawai tidak diabaikan untuk hari ini ataupun kedepannya.***

Penulis : Didin Rasidin, S.E., MM
Sekretaris Kecamatan Ciniru

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

Kuningan, 8 Desember 2023Hal : Permintaan pelunasan tunggakan Tambahan penghasilan pegawai (TPP) KepadaYth. PJ Bupati KuninganDiKuningan Dengan Hormat,perkenalkan Saya yang bertanda tangan di bawah...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma Umar Hidayat turut mengomentari kinerja pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022 yang digagas DPRD beberapa waktu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Polemik Revitalisasi Waduk Darma yang menyisakkan hutang ke beberapa sub-kontraktor, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/3/2023). Kang Emil, sapaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sampai sekarang tahapan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang bersifat tertutup belum menunjukkan hasil, nampaknya agenda lain tetap berlanjut. Bahkan,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Polemik gagal bayar di Kabupaten Kuningan kini menjadi pelesit yang membuat keresahan ditengah masyarakat, kegagalan tersebut seolah telah direncanakan oleh para...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketika sector pendapatan pada APBD segitu-gitunya, kedepan Kuningan perlu meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sumbernya dua yaitu sumber local dan sumber dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 terhadap beberapa SKPD dalam dua hari ini, Senin-Selasa (21-22/2/2023), nampaknya belum menunjukkan progres yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 (dikenal juga sebagai Pansus Gagal Bayar) DPRD pada dua SKPD yakni BPKAD dan Bappenda...

Government

KUNINGAN (MASS) – BPKAD dan Bappenda Kabupaten Kuningan nampak memenuhi undangan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang diinisiasi DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (21/2/2023) siang....

Advertisement