KUNINGAN (MASS) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan terus mengejar target swasembada pangan dengan langkah-langkah terukur. Seperti melalui Program Optimasi Lahan (OPLAH) Tahun 2026, Diskatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan menghasilkan komitmen perencanaan melalui penyusunan Survey Investigation Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED).
Focus Group Discussion (FGD) Hasil Survey Investigation Design (SID) OPLAH Non Rawa Jawa Barat Tahap II Tahun Anggaran 2026 sendiri digelar di Aula Diskatan Kabupaten Kuningan, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kementerian Pertanian bersama Pusat Riset Dinamika Pembangunan dan Inovasi Sumber Daya Kewilayahan Universitas Padjadjaran (Unpad), dengan melibatkan perangkat daerah, peneliti, tenaga ahli, UPTD, penyuluh pertanian, dan perwakilan kelompok tani.
Pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Kuningan memperoleh alokasi Program OPLAH seluas 725 hektare yang akan dilaksanakan di 20 kecamatan dengan sasaran 29 desa/kelompok tani. Sebaran lokasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan SID dan DED agar setiap kegiatan dirancang sesuai karakteristik lahan, kebutuhan petani, serta kondisi spesifik di masing-masing wilayah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., mengatakan keberhasilan OPLAH harus dibangun di atas perencanaan yang akurat sehingga setiap intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“SID dan DED bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi fondasi utama untuk memastikan setiap hektare lahan yang dioptimalkan sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan petani, serta target peningkatan produksi pangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, tim Unpad, UPTD, penyuluh, dan kelompok tani menjadi kunci agar pelaksanaan OPLAH tepat sasaran, tepat mutu, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan SID dan DED yang komprehensif akan menghasilkan perencanaan teknis yang lebih presisi, mulai dari penetapan lokasi prioritas, desain infrastruktur, volume pekerjaan, hingga penentuan penerima manfaat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kendala saat pelaksanaan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Lebih jauh, Dr. Wahyu menjelaskan bahwa OPLAH 2026 tidak semata berorientasi pada pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi menjadi bagian dari transformasi sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, mendorong peningkatan indeks pertanaman sehingga lahan dapat ditanami lebih dari satu kali dalam setahun, memperkuat produksi padi dan komoditas pangan strategis, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui perbaikan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi.
Selain itu, optimalisasi lahan di 20 kecamatan tersebut diharapkan mampu memperluas areal tanam efektif, mengatasi berbagai faktor pembatas lahan, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui produktivitas usaha tani yang lebih tinggi.
“Perencanaan berbasis SID dan DED juga membuka ruang penerapan teknologi budidaya yang lebih tepat guna sesuai kondisi spesifik lokasi. Yang tidak kalah penting, seluruh proses harus melibatkan UPTD, penyuluh, dan kelompok tani sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi petani,” imbuhnya di akhir. (eki)