Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Ketua Gibas Prihatin: Mulai dari Tragedi Gagal Bayar Hingga Mark Up Target PAD

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi pernyataan Kepala BAPPEDA KAB. KUNINGAN USEP SUMIRAT bahwa Kuningan pada tahun 2025 TIDAK PERLU KHAWATIR TIDAK ADA PEMBANGUNAN walaupun terjadi gagal bayar tahun 2022 dan 2023, karena akan mendapat kucuran dana sebesar 25 M dari PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN CIREBON PATIMBAN KERTAJATI (REBANA) TH 2025.

Dengan ini GIBAS RESORT KUNINGAN MENYATAKAN hal-hal sebagai berikut;

1.Gagal bayar pemda tahun ini 2024 akan lebih besar, karena banyaknya kegiatan proyek pemda yang dianggarkan tahun ini mandeg belum pada dilelang, bahkan yang sudah dilaksanakan pun tidak bisa dibayar hampir 100 buah berkas lebih numpuk di satu dinas tidak bisa mencairkan bahkan aplikasi untuk bikin SPM saja sudah ditutup (diblokir oleh BPKAD).

Separah inikah Pemerintah Kab. Kuningan saat ini?

Untuk itu Pemerintah Kab Kuningan jangan lagi menghembuskan angin SURGA kepada masyarakat, karena kalaupun program itu betul ada, toh masalah GAGAL BAYAR yang menjadi PERSOALAN DASAR PEMDA KAB KUNINGAN semakin membengkak.

2.Diharapkan PEMDA KAB KUNINGAN lebih fokus kepada bagaimana MERENCANAKAN PAD dan Bagaimana mengelola Aset Daerah.
Jangan lagi terulang Mark up Target seperti tahun lalu. MBLB Mineral bukan logam galian pasir di Target 35 M terealisasi hanya 3M. Pertokoan Siliwangi di Target 75 M hanya tereslisasi 7M. Ini namanya Mark Up target PAD.

Pengelolaan aset daerah salah satunya yang membuat PEMDA GAGAL BAYAR adalah MEMAKSAKAN ANGGARAN untuk pembelian tanah JLTS (Jalan Lingkar Timur Selatan) yang rencananya akan dibangun tahun berikutnya malah MANGKRAK sampai sekarang hingga terjadi ASET TANAH HUTAN TERBENGKALAI.

Yang perlu mendapat perhatian PEMDA saat ini adalah PEMASUKAN PAD dari pajak reklame. APA KABAR PAJAK REKLAME BILBOARD YANG RATUSAN JUMLAHNYA TERSEBAR DI KAB KUNINGAN yang harga sewanya rata-rata mencapai 20 jt/bln??apakah vendor sudah bayar pajak reklame ke Bappenda sesuai aturan?

Ini harus jadi perhatian PEMDA KARENA NILAINYA YANG cukup BESAR. Apalagi sekarang BAPPENDA dan BPKAD dijabat rangkap/dipegang oleh satu orang, demikian juga dengan pengelolaan Aset khususnya yang dibiarkan bagaimana diurus kabidnya saja, seolah-olah tidak mau tahu tentang pengelolaan aset dan dari mana perolehan aset selain JLTS yang menghamburkan anggaran.

3.Terahir, hari ini di KAB. KUNINGAN SEDANG ADA PEMERIKSAAN BPK. INI HARUS JADI PERHATIAN BPK TERKAIT GAGAL BAYAR DAN PREDIKAT WTP YANG DIBERIKAN BPK. HAL INI JADI PERTANYAAN besar MASYARAKAT KUNINGAN, BAGAIMANA MUNGKIN PENILAIAN TERTIB ADMINiSTRASI BISA DINILAI BAIK BILA TERJADI GAGAL BAYAR? YANG TERJADI BEBERAPA TAHUN INI, bisa jadi GAGAL BAYAR AKIBAT DARI perencanaan penganggaran yang tidak matang, tapi dalam penilaian BPK adm pengelolaan keuangan baik sehingga dapat WTP, benarkah tertib ADMINISTRASI nya???

MESTINYA BPK JELI TERKAIT PROSES TAHAPAN PEMBAHASAN TAPD DALAM PERENCANAAN APBD, YANG DIKABARKAN ADANYA TIM BAYANGAN, hingga RAPBD SUDAH DI EVALUASI GUBERNURPUN BISA BERUBAH DAN BERTAMBAH BESAR. Bukannya dikurangi untuk menghindari terjadinya gagal bayar, tapi lagi-lagi BPK membiarkan hal itu terjadi berulang gagal bayar.

DEMIKIAN PERNYATAAN KEPRIHATINAN GIBAS RESORT KSB KUNINGAN YANG DIDASARI OLEH RASA CINTA TERHADAP DAERAH DAN AGAR KEDEPAN TIDAK TERJADI LAGI HAL YANG DEMIKIAN SERTA SEGERA PEMDA MENGAMBIL LANGKAH KONGKRIT UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH GAGAL BAYAR.

MANAF SUHARNAP SPd (Ketua Gibas Resort Kuningan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Fenomena “Gagal Bayar” mulai mencuat di Kabupaten Kuningan sejak tahun 2022 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2024 saat ini. Secara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya Juru Bicara Dian-Tuti, Abdul Jalil Hermawan, menyinggung soal aktor gagal bayar di acara Pertuni, Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Hajat besar Kabupaten Kuningan tengah digear. Tidak hanya menjelang momentum HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kuningan saja, dalam dua bulan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Berpotensi gagal bayar jika ritmenya tidak segera disesuaikan. Pasalnya, per 30Juni 2024 ini atau setengah tahun pemerintahan, target Pendapatan Daerah Kabupaten...

Government

KUNINGAN (MASS) – Meski berganti kepemimpinan yang kini dikepalai Pj Bupati Drs Dr Iip Hidayat M Pd, Kabupaten Kuningan kembali diprediksi mengalami defisit keuangan,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Kuningan Caang 2023 bentukan DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal sentilan Rudi Geram agar Pansus tidak masuk angin, serta berstatement...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma Umar Hidayat turut mengomentari kinerja pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022 yang digagas DPRD beberapa waktu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Polemik Revitalisasi Waduk Darma yang menyisakkan hutang ke beberapa sub-kontraktor, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/3/2023). Kang Emil, sapaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sampai sekarang tahapan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang bersifat tertutup belum menunjukkan hasil, nampaknya agenda lain tetap berlanjut. Bahkan,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Polemik gagal bayar di Kabupaten Kuningan kini menjadi pelesit yang membuat keresahan ditengah masyarakat, kegagalan tersebut seolah telah direncanakan oleh para...

Advertisement