Usai Ikut Tes P3K, Sharing Dengan PGRI

KUNINGAN (MASS)- Pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sudah usai. Para honorer tinggal menunggu hasil.

Sambil meningggu hasil Asosiasi Guru Tenaga Kependidikan Honorer Indonesia (AGTKHI) Kabuapten Kuningan, pada Kamis (28/2/2018)  mengadakan diskusi dan sharing bersama Ketua PD 2 PGRI Kabupaten Kuningan Pipin Aripin Mansur. Diskusi itu terkait  penyampaian aspirasi itu dihadiri oleh teman-temanperwakilan AGTKHI  kecamatan lainnya.

Ketua AGTKHI Cabang PGRI Sindangagung Ono Sumarno SPd mengatakan, ada empat poin yang dihasikan dari pertemuan itu. Salah satu poinnya adalah membahas passing gragde untu P3K.

“Terkait passing grade kemarin kata Pa Ketua bahwa Ketua PGRI Pusat akan bertemu dengan MenPan RB untuk membahas hal tersebut. Untuk Kuningan sendiri mengusulkan agar selain passing grade agar dipertimbangkan mengenai masa kerja, NUPTK, dan Sertifikat Pendidik agar menjadi nilai tambah sebagi penghargaan kepada peserta,” jelasnya.

 

Mengani UP, dibahas dalam pertemuna itu.  Memang UP dhilangkan, karena tidak boleh meneriama 2 pembayaran dari Pemda, karena menyalahi aturan BPK.  Maka dari itu PGRI menyepakati kebijakan tersebut karena ditakutkan apabila dipaksakan agar UP tetap dibayarkan dikemudian hari harus mengembalikan.

Sementara,  untuk persiapan PPPK tahap  PGRI menerangkan bahwa wacananya akan dibuka untuk yang non S1.  Namun masih belum bisa diinformasikan mengenai formasi yang akan diselenggarakan untuk yang non S1 tersebut.

“.Untuk AGTKHI Kabupaten kita akan bicarakan setelah “Rekonkerkab” nanti bulan Maret. Sementara itu ketua menyatakan untuk sementara ini kita berupaya dulu ditiap cabang untuk tetap merapat dengan organisasi induk di tiap cabang dan mengjaga kekompakkan,” jelasnya.

Selain itu, Pipin juga menyatakan bahwa untuk cabang yang belum membentuk AGTKHI akan diberi pengertian lebih lanjut agar segera membentuk, serta program PGRI kedepan.  Jika seluruh perwakilan AGTKHI setuju PGRI akan membuat program pengembangan kompetensi honorer yang berada di bawah naungan PGRI dengan program diklat/seminar.

Until seluruh anggaran biaya dan operasionalnya ditanggung oleh PGRI, sehingga nanti setiap cabang mendaftarkan perwakilannya untuk mengikuti program tersebut dengan tanpa dipungut biaya. (agus)

 

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com