Tolak Iming-iming Rp 5 Juta Untuk Data, Guru P3K Tiba-tiba Tercatat Punya Ferrari, Duh Pajaknya Aja Ngeri

KUNINGAN (MASS) – Aneh bin ajaib. Mungkin kalimat itulah yang pas disebut untuk kejadian kali ini. Adalah Rizal Nurdiansyah (39), guru P3K SMPN Jalaksana yang namanya tiba-tiba muncul sebagai pemilik Ferrari Ferrari 458 Speciale Aperta. Bukan rasa senang yang dirasakan Rizal. Ia mengaku justru kaget saat pertama kali mengetahui bahwa namanya dicatut pemilik mobil mewah … Baca Selengkapnya

Soal TGR dan Dana Taspen P3K, Sumbu Rakyat Desak Disdikbud: Segera Buka Seluruh Data!

KUNINGAN (MASS) – Sumbu Rakyat Kuningan menyoroti tajam kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan menyusul munculnya temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp3,2 miliar yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan di tengah publik. Ketua Sumbu Rakyat, Genie Wirawan Rafi, bahkan mendesak Disdikbud Kuningan untuk membuka seluruh data agar jelas pertanggungjawabannya. “Yang memberikan klarifikasi (sejauh ini … Baca Selengkapnya

Dana Pensiun Hilang? Guru P3K Dibuat Deg-degan, Elon Carlan Jawab Begini

KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran ASN P3K di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan akan dana pensiun mencuat sejak beberapa waktu belakangan. Pasalnya, muncul isu yang tak sedap bahwa dana pensiun yang biasanya dikelola TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), hilang begitu saja. Salah satu P3K yang diwawancarai Kuninganmass.com, menyebut angka fantastis Rp 700 juta … Baca Selengkapnya

Ini Perbedaan PNS, P3K Penuh Waktu dan P3K Paruh Waktu

KUNINGAN (MASS) – Pasca mencuatnya isu soal P3K tidak direkomendasikan menjadi Kepala Sekolah, banyak masyarakat yang masih bingung mengenai status pegawaian di lingkungan pemerintahan. Pasalnya belakangan, istilah Aparatur Sipil Negara atau ASN tidak hanya merujuk pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang punya dua ketegori. Sekretaris Badan Kepegawaian … Baca Selengkapnya

P3K Tak Bisa Jadi Kepsek? Suprida Tanggapi Begini

KUNINGAN (MASS) – Soal guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tidak direkomendasikan sebagai bakal calon kepala sekolah (BCKS) mendapat tanggapan dari Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, Ida Suprida. Menurutnya persoalan ini telah dibahas bersama pemerintah daerah. Saat ini, fokus utama adalah menyiapkan regulasi yang jelas agar proses seleksi kepala sekolah, termasuk bagi P3K, memiliki … Baca Selengkapnya

Klaim Penuhi Semua Sarat, Bakal Calon Kepala Sekolah dari P3K Tidak Direkomendasi Disdikbud, Ajukan Keberatan Resmi

KUNINGAN (MASS) – Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, berpolemik karena menganggap tak akomodir calon Kepsek dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, meski sebelumnya diundang untuk ikut seleksi, para calon Kepsek dari kalangan P3K justru tidak direkomendasikan oleh Disdikbud Kuningan, sehingga tak bisa ikut … Baca Selengkapnya

P3K Paruh Waktu Juga Kebagian, Pemkab Siapkan Rp 74 Miliar untuk THR Pegawai, Pastikan Bukan dari Utang

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan menargetkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN pada tanggal 12 sampai 13 Maret sudah dapat dibayarkan. Selain THR, TPP juga diharapkan tanggal 14 Maret sudah bisa direalisasikan, tanpa harus mengambil pinjaman jangka pendek. Hal itu diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, H. Deden … Baca Selengkapnya

Siap-Siap! THR P3K Disdikbud Segera Cair, Saat Ini Masih Tahap Pengajuan

KUNINGAN (MASS) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, beredar informasi mengenai daftar THR bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan. Dalam daftar yang beredar itu, berisi tentang pembayaran gaji THR PPPK Disdikbud untuk bulan Maret 2026. Data itu menampilkan sebanyak 2.962 pegawai yang berada di … Baca Selengkapnya

BGN Sebut Hanya Tiga Pegawai Inti dapur MBG Yang Akan Diangkat sebagai P3K

JAKARTA (MASS) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan tidak seluruh personel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari keseluruhan unsur yang terlibat, hanya tiga pegawai inti yang masuk dalam skema tersebut. Mengutip dari laman resmi BGN.go.id, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan frasa “pegawai SPPG” sebagaimana … Baca Selengkapnya

BKPSDM Sebut Pengangkatan P3K Pengelola Dapur MBG Bukan Kewenangan Pemda, Langsung dari Pusat

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan, Beni Prihayanto MSi, menyampaikan pengangkatan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) tidak masuk dalam kewenangan BKPSDM daerah. Menurut Beni, SPPG yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai Perpres 115 tahun 2025. Proses … Baca Selengkapnya