KUNINGAN (MASS)- Kabupaten Kuningan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) guru yang berkualitas. Untuk menciptakan guru-guru yang berkualitas harus dibangun dengan sumber daya guru-guru yang berkualitas pula.
Oleh sebab itu diharapkan apa pun yang dihadapi oleh guru-guru bisa disampaikan kepada pemerintah daerah melalui PGRI Kabupaten Kuningan. Wakil Bupati M. Ridho Suganda menyampaikan hal itu, pada acara Diskusi Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Kuningan, di Montana Boutiqe Hotel Eater Boom, Jalan Panawuan-Sangkanhurip, Sabtu (6/4/2019) malam.
Menurut Ridho, jika ada guru yang menyampaikan keluhan terkait kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dianggap hal wajar. Namun sebaliknya tidak ada guru yang menyampaikan kendala ia merasa sedih.
“Silahkan sampaikan keluhan atau kendala melalui wadah organisasi PGRI untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami pemerintah daerah akan berjuang untuk mencari solusi terkait kendala yang dihadapi oleh guru-guru,” kata Wabup Edo.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, Pipin M Aripin, menyatakan harus membangun pemahaman yakni ada suatu keinginan pemerintah daerah untuk menyikapi kebutuhan umum guru-guru di Kabupaten Kuningan. Pihaknya akan selalu sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kuningan. (agus)
Headline
Headline
You May Also Like
Sport
KUNINGAN (MASS)- Meski dalam situasi pendemi, namun kegiatan olahraga jangan dilupakan karena dengan menjaga tubuh sehat, maka imun akan kuat. Prinsip ini yang dipegang...
Education
KUNINGAN (MASS) – Dibawah ini terdapat pernyataan sekaligus saran menyangkut rencana Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kuningan yang hendak digelar Kamis (9/7/2020) di J&J Linggarjati....
Government
KRAMATMULYA (MASS) – Wabup Kuningan, HM Ridho Suganda SH MSi menghadiri acara silaturahmi dengan Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat Desa Ciloa Kecamatan...
Government
KUNINGAN (MASS)- Keberhasilan Pemkab Kuningan meraih kembali penghargaan dari Pemerintahan Pusat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah...