Hukum

Perempuan Pembuang Bayi di Pasawahan Usianya Baru 19 Tahun, Kini Terancam Penjara Sampai 15 Tahun

oleh

KUNINGAN (MASS) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan mengungkap kasus pembuangan bayi di Kecamatan Pasawahan, yang melibatkan seorang remaja perempuan berusia 19 tahun berinisial F (atau FB), warga asli setempat yang merampas nyawa bayinya sesaat setelah dilahirkan dikenakan hukuman paling berat 15 tahun penjara. Kasus ini bermula dari penemuan jasad bayi di sebuah kebun … Baca Selengkapnya

“Penanganan Hukum bagi Anak Tidak Selalu Berujung Penjara”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Penanganan perkara hukum yang melibatkan anak memiliki aturan khusus dan tidak dapat disamakan dengan proses hukum terhadap orang dewasa. Hal tersebut disampaikan Kanit PPA Satreskrim Polres Kuningan, Ipda Eko Prasetyo, saat ditemui Kuninganmass.com di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026). Eko menjelaskan, proses penegakan hukum terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. … Baca Selengkapnya

Kritik Perubahan Tugu Bola Dunia Sambil Diduga Merusak, AT Diseret Anggota Pemuda Pancasila ke Ranah Hukum

oleh

KUNINGAN (MASS) – Aksi kritik terbuka AT soal pergantian tugu bola dunia, yang dilakukan AT, kini berbuntut panjang. Pasalnya, dalam kritik yang dilakukan sambil live di medsos itu, dilakukannya sembari diduga melakukan perusakan tugu yang berlokasi di kawasan Bundaran Pertigaan Jalan Ir. Soekarno-Hatta. Aksi AT itu kini dibawa ke ranah hukum oleh Anggota Bidang Hukum … Baca Selengkapnya

Penegakan Hukum Lingkungan Harus Adil, Tidak Boleh Tunduk pada Kekuasaan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengamat kebijakan publik, Wawan Wage, menilai sanksi administrasi yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan kepada RS Permata harus menjadi bukti penegakan hukum lingkungan berjalan secara adil tanpa membedakan siapa pemilik usaha. Wawan menyampaikan hal itu pasca muncul polemik PBG RS Permata Kuningan untuk bangunan selain utama. Ia mendengar, RS Permata … Baca Selengkapnya

Program Kuningan Caang Terus Disorot, Akademisi Hukum Desak Pemerintah Buka Data ke Publik

oleh

KUNINGAN(MASS) – Realisasi Program Kuningan Caang yang menelan anggaran hingga Rp117,5 miliar kini masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Proyek PJU itu terus memicu polemik akibat minimnya kejelasan informasi. Kondisi itu ditanggapi oleh praktisi sekaligus akademisi hukum, Dr Yanto Irianto, SH, MH. Ia mendesak pemda untuk segera memberikan jawaban konkret guna menghilangkan keraguan … Baca Selengkapnya

Protes Soal Fasilitas Umum, Warga Perum Babakanreuma Endah Pasang Spanduk depan Gerbang, Pengembang Janji Tuntaskan Bertahap

oleh

KUNINGAN(MASS) – Warga penghuni Perumahan Babakan Endah kesal dan kompak melayangkan protes keras kepada pihak pengembang, PT Propertindo Jaya Perkasa, karena dinilai telah ingkar janji. Aksi protes ini dipicu oleh sikap pengembang yang tak kunjung menyelesaikan kewajibannya terkait penyediaan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum). Masalah ini mencuat kembali setelah warga menggelar rapat koordinasi … Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Menjabat di Disdikbud Tapi Ikut Jadi Tergugat di Pengadilan, Purwadi Jelaskan Soal Larangan Penjualan LKS oleh Sekolah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meski tak lagi menjabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono M Sc, ikut jadi tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan. Menanggapi hal itu, lelaki yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan itu angkat bicara soal pelarangan sekolah menjual bahan … Baca Selengkapnya

Kritik Aturan BPOM, Mahasiswa Farmasi Tolak Penggantian Tenaga Ahli dengan Tenaga Pelatihan

oleh

KUNINGAN(MASS) – Munculnya Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2025 memicu keresahan di kalangan mahasiswa kesehatan. Aturan yang memungkinkan peran tenaga kefarmasian digantikan oleh tenaga non-farmasi bermodalkan sertifikat pelatihan ini dinilai mengancam standar keselamatan pasien. Salah satu mahasiswa farmasi sekaligus kader PK IMM Ibnu Sina, Agung, menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tersebut. Ia menilai aturan ini … Baca Selengkapnya

Lapas Harus Bersih dari HP Ilegal, Narkoba dan Penipuan, Sukarno Ali: Tak Ada Ruang Bagi Oknum….

oleh

KUNINGAN (MASS) – Lapas Kelas IIA Kuningan meneguhkan komitmen untuk bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dengan menggelar Apel dan Ikrar Lapas Bersih, Jumat (8/5/2026) kemarin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, perwakilan Kodim 0615 Kuningan, Polres Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta jajaran pejabat struktural dan petugas … Baca Selengkapnya

Bedah Aturan Baru di Waroeng Rakyat, Masa Jabatan Kades hingga Kenaikan Gaji Pemdes Jadi Sorotan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah tokoh penting berkumpul di Kopi Buku Saung Gunung untuk membedah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 dalam diskusi Waroeng Rakyat, Minggu (3/5/2026). Diskusi ini menghadirkan Kepala Dinas DPMD Kuningan Rangga Priatna, Anggota Komisi 3 DPRD Kuningan Harnida Darius, dan Ketua PPDI Kuningan Ade Sudiaman dan dihadiri berbagai peserta dari berbagai … Baca Selengkapnya