Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menyebut kasus gagal bayar proyek Pemda ini, baiknya dibentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk dilakukan pengkajian lebih jauh. Hal itu, disampaikan Deki dalam wawancara Podcast dengan dua host, yang disiarkan secara live, Senin (16/1/2023) kemarin. “Gagal bayar (ataupun tunda bayar) tidak masalah diksi itu. Pasa prinsipnya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua TAPD sekaligus Sekertaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, memberikan keterangan pasca dipanggil oleh legislatif perihal gagal bayarnya proyek Pemda ke pihak ketiga. Sekda Dian saat diwawancarai setelah rapat itu menerangkan, pihaknya sudah menjelaskan ke Banggar DPRD Kabupaten Kuningan bahwa tunda bayar ini memang ada kaitan dengan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan terlihat menghadap DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (12/1/2023) siang ini. TAPD datang memenuhi panggilan DPRD Kabupaten Kuningan untuk membahas gagal bayar (belum bayarnya) Pemda pada proyek anggaran APBD TA 2022. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kuningan Apif Firmansyah, saat diwawancarai di sela-sela istirahat rapat mengatakan sampai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada Rabu (11/1/2023) kemarin, anggota DPRD Kabupaten Kuningan Rana Suparman S Sos nampak menerima kedatangan para kades dari berbagai kecamatan. Kedatangan kades itu, sekaligus mengantar anak yang ikut khitanan massal pada Milad CSK ke-3 yang digelar di Desa Bayuning. Sembari menunggu, mereka nampak berbincang dan bercengkrama dengan Rana yang juga berkapasitas sebagai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fenomena tunda bayar yang terjadi di lingkup Pemkab Kuuningan bukan hanya terjadi di sektor proyek, tapi juga sektor pendidikan khususnya dana sertifikasi/tunjangan profesi. Merespon hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dede Semdada (F-PDIP) menjelaskannya bahwa itu karena asumsi pemerintah pusat soal SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk Kabupaten Kuningan. Baca: https://kuninganmass.com/tunjangan-profesi-guru-nunggak-2-bulan-kadisdikbud-sebut-begini/ Nunggaknya … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan (F-PDIP) menyebut proyek pemerintah yang belum terbayar di Kabupaten Kuningan lebih pas disebut “tunda bayar” bukan gagal bayar. Hal itu, disampaikannya pada kuninganmass.com, Rabu (3/1/2023) kemarin kala dikonfirmasi hal tersebut. “Kalo saya cenderung bukan gagal bayar, tapi tunda bayar,” ujarnya. Dijelaskan Desem, sapaan akrabnya, bahwa dalam … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Drs H Uca Simantri nampak berbeda pendapat dengan Kabid Kebudayaan Emup Muplihudin nampaknya berbeda pendapat soal dana Kamus Basa Sunda Wewengkong Kuningan. Anggaran Rp400 juta untuk kamus itu, justru disikapi positif oleh Uca Somantri. Dirinya, bahkan berterima kasih pada anggota komisi 4 yang menyalurkan dana … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggaran Rp400 juta untuk Kamus Basa Sunda Wewengkon Kabupaten Kuningan, justru dianggap terlalu kecil. Hal itu, disampaikan Ketua DPD Sundawani Wirabuana Kuningan Mara Stanzah pada kuninganmass.com baru-baru ini. “Bagi kami anggaran tidak penting, itu sangat kecil untuk mendidik karakter anak bangsa, karakter anak-anak Kuningan masa depan hanya di anggaran segitu, ya sangat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada Sidang Paripurna penetapan APBD TA 2023 Kabupaten Kuningan, diwarnai aksi walk out oleh fraksi PKS karena adanya nomenklatur yang ditolak oleh beberapa fraksi. Meski begitu, paket yang diajukan oleh eksekutif itu tetap disahkan. Hal itu, menuai banyak tanggapan, termasuk dari aktivis mahasiswa Zio Rahaden Ranu. Aktivis GMNI itu mengatakan, hal yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan, nampak kompak menyetujui APBD TA 2023 dengan catatan yang sama, menolak nomenklatur 5201. Fraksi yang dimaksud, adalah F-PKS, F-Golkar, F-Demokrat, serta F-PPP. Otomatis, yang menyetujui tanpa catatan hanya F-PDIP, F-PKB serta F-PAN dan F-Gerindra dengan penekanan penyerapan. Adapun, nomenklatur 5201 yang dimaksud adalah belanja modal (pembebasan) tanah … Baca Selengkapnya