Minimarket Politik
KUNINGAN (Mass) – Gagal menemui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, belasan warga akhirnya melakukan audensi bersama Komisi I DPRD Kuningan, Senin (8/5). Maksud kedatangan mereka sendiri, yakni ingin menyampaikan aspirasi sejumlah persoalan yang terjadi di sejumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. “Ini sifatnya silaturahmi, karena awalnya kita akan audensi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Sekalipun DPRD Kuningan telah membentuk Pansus untuk membahas enam buah rancangan peraturan daerah (Raperda), namun hingga kini enam buah Raperda itu masih belum disahkan. Bahkan pengesahan enam buah Raperda yang direncanakan akan diparipurnakan dalam waktu dekat, terpaksa diundur karena masih dalam tahap pembahasan Pansus. Demikian disampaikan langsung Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Sejumlah kritikan terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, dituangkan pula pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) TA 2016. Bahkan, soal pencanangan Kuningan sebagai Kabupaten Kuningan pun kembali disinggung. “Pemda telah mencanangkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan pada Mei 2016 lalu. Kami mengapresiasi atas pencanangan itu,” sebut … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan mengkritisi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) akhir TA 2016 pada rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (28/4). Sejumlah kritikan tajam dilontarkan juru bicara DPRD yang dibacakan langsung dalam rapat tersebut. Ketua Komisi I DPRD Kuningan H Dede Ismail SIP mengatakan, setelah mengkaji secara seksama, banyak hal yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan sangat menyayangkan, tingkat kehadiran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan pada rapat paripurna tentang Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi soal enam Raperda rendah. Khususnya, bagi pimpinan SKPD terkait yang bersinggungan langsung dengan pembahasan enam buah Raperda tersebut. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos saat dimintai … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass)- Pemkab Kuningan dan DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (20/1/2017) melakukan pandatangan sebagai bentuk penyepakatan terkait Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Kegiatan ini dilakukan di ruang rapat Linggarjati. Bupati Kuningan H Acep Purnama MH dan Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos melakukan tandatangan sebagai bukti terjadi kesepakatan antar dua pihak. Kepala Inspektorat Kabupaten … Baca Selengkapnya