Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass
Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/kuninganmass/public_html/wp-content/themes/zoxpress/zoxpress/parts/post/post-img.php on line 35

Government

Setelah Sempat Ngotot Masalah Tuntutan, Angkot Akan Ikut Aturan Pemerintah

KUNINGAN (MASS)- Pada demo tanggal 19 November 2019, Paguyuban Awak Angkutan Umum (PAKU)  Kuningan menutut 7 tuntutan ke DPRD Kuningan.

Salah satu poin yang krusial dari tuntutan itu adalah demi keadilan, agar dibuat zonasi tempat penjemputan khusus untuk angkotan online yang berjarak 300 m dari rumah sakit, sekolah-sekolahan, pusat pembelanjaan dan kantor-kantor pemerintah.

Namun pada saat audensi antara driver online  yang difasilitasi oleh DPRD dan Dishub Ruang Banmus DPRD Kuningan tidak keluar tuntutan itu. Hal itu karena ternyata tidak ada aturan hukum kuat meski sudah dipasang plang dan ditentukan zona merah.

Malahan Sekretaris PAKU Iis Santoso mempertanyakan aturan itu kepada Dishub Kuningan. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti PAKU lebih baik menyerahkan permasalahan kepada pihak Dishub.

“Intinya kita akan mengikuti apa yang sudah dan akan ditentukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah asal sesuai dengan perundang undangan/ peraturan pemerintah yang berlaku,” ujar Iis.

Mantan pejabat di Disdibud Kunigan itu mengatakan, tuntutan yang paling penting dan ditunggu realisasinya oleh supir angkot adalah masalah pengahupusan KIR sesuai dengan tuntutan pada tanggal 19 November.

“Alhamdullilah sesuai pidato pembukaan tadi Wakila Ketua DPRD bahwa persoalan bebas biaya KIR dan trayek angkot akan segera digodok Perda-nya mudah-mudahan tahun depan terealisasi,” jelasnya.(agus)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berikut poin-poin tuntutan angkot

TUNTUTAN PAGUYUBAN AWAK ANGKUTAN UMUM KUNINGAN (PAKU)
19 NOVEMBER 2019

1. DEMI KEADILAN MEMOHON PEMBEBASAN BIAYA KIR UNTUK SEMUA ANGKUTAN KOTA
DI KABUPATEN KUNINGAN

2.DEMI KEADILAN, AGAR DIBUAT ZONASI TEMPAT PENJEMPUTAN KHUSUS UNTUK
ANGKOTAN ONLINE YANG BERJARAK 300M DARI RUMAH SAKIT, SEKOLAH
SEKOLAHAN PUSAT PEMBELANJAAN DAN KANTOR-KANTOR PEMERINTAH

3. DEMI KEADILAN, AGAR ADA PEMBATASAN (KUOTA) BAGI KEBERADAAN ANGKUTAN
ONLINE BAIK MOBIL MAUPUN MOTOR

4. DEMI KEADILAN AGAR ANAK-ANAK SEKOLAH YANG BELUM CURUP UMUR DAN TIDAK MEMPUNYAI SIM AGAR TIDAK MEMBAWA KENDARAAN KE SEkOLAH KECUALI DI
DAERAH TERPENCIL YANG TIDAK ADA ANGKUTAN

5.DEMI KEADILAN AGAR TERMINAL CIDAHU DIFUNGSIKAN OPTIMAL AGAR MOBIL CILEDUG TIDAK MASUK KE CIAWIGEBANG

6. DEMI KEADILAN BUBARKAN PENGURUS ORGANDA KUNINGAN YANG HANYA BERONANI-ONANI MENCARI KESENANGAN SENDIRI

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. DEMI KEADILAN MEMOHON AGAR DISHUB BERTINDAK TEGAS KEPADA ODONG-ODONG DILARANG MASUK KE JALAN RAYA

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bank Kuningan

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS)- Wakil Ketua DPRD Dede Ismail berencana dalam waktu dekat memanggil pihak aplikator angkutan online. Hal ini untuk mengetahui jelas aturan yang digunakan...

Incident

KUNINGAN (MASS)-  Audensi antara driver online sama angkot yang difasilitasi oleh DPRD dan Dishub berakhir dead lock. Pasalnya, tuntutan dari angkutan online agar plang...

Headline

KUNINGAN (MASS)-  Audensi antara driver online sama angkot akhirnya terwujud di Ruang Banmus DPRD Kuningan, pada Rabu (4/12/2019). Masing-masing wakil mengirimkan lima orang untuk...

Headline

KUNINGAN (MASS)- Selama ini banyak yang menduga bahwa pengasilan  driver angkutan online lebih besar dari angkutan online. Namun, hal itu dibantah oleh pihak angkutan...

Advertisement