DPRD

Hak Angket Tak Dipakai, PPh Bermasalah hingga Tunjangan Bergulir di Kejaksaan; Abidin Pertanyakan DPRD Kuningan

oleh

KUNINGAN (MASS) — Kalau DPRD memiliki hak angket tetapi memilih diam ketika kebijakan eksekutif dipersoalkan, publik patut bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik relasi politik antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Kuningan. Pertanyaan itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Abidin, S.E. menyusul bergulirnya persoalan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD di Kejaksaan Negeri Kuningan … Baca Selengkapnya

Ungkap Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Banggar DPRD Sorot 5 SKPD, Beri Rekomendasi Khusus

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan secara khusus memberi rekomendasi untuk 5 SKPD di Kabupaten Kuningan. Rekomendasi perangkat daerah itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Laporan pembahasan Banggar itu … Baca Selengkapnya

Dipanggil Kejaksaan, Anggota Dewan Tinggalkan Gedung Jalur Samping, Ternyata Soal Kasus……

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan kembali memanggil dua anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (28/7/2026) untuk dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan perkara tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Pemanggilan ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang tengah berlangsung. Sehari sebelumnya, Senin (27/7/2026), Kejari juga telah memanggil tiga anggota DPRD untuk kepentingan pemeriksaan. … Baca Selengkapnya

Naungi 800 Jukir, Ternyata Hanya Sumbang Retribusi Rp 2.205 per Hari, DPRD Desak Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Parkir

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam salah satu rekomendasi Nota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan terhadap Laporan Pertanggung Jawaban pengelolaan APBD TA 2025, salah satu yang disorot adalah pengelolaan pelayanan parkir. Pasalnya, kata Banggar yang diupimpin Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, kinerja retribusi daerah dari sektor parkir masih sangat rendah. Nota Banggar … Baca Selengkapnya

DPRD Jangan Berpuas Diri Menjadi Corong Temuan BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ada satu pertanyaan sederhana yang patut diajukan kepada DPRD Kabupaten Kuningan: setelah membacakan temuan BPK, lalu apa? Kalau jawabannya berhenti pada konferensi pers, rilis media, atau membacakan nota Banggar, maka sesungguhnya DPRD sedang mereduksi fungsi pengawasan menjadi sekadar aktivitas komunikasi. Temuan BPK bukan berita baru. Temuan BPK adalah diagnosis. Yang dibutuhkan publik … Baca Selengkapnya

Demo “Pesta Bangkong” Balik Dilaporkan Ke Polres Kuningan, Dugaan Penganiayaan Hewan

oleh

KUNINGAN (MASS) –  Setelah sebelumnya aksi demonstrasi “Aksi Damai Seribu Celana Dalam” yang diinisiasi oleh Dadang Abdullah, Rabu (17/6/2026) dilaporkan oleh ALAMKU (Aliansi Masyarakat Kuningan) ke Polres Kuningan lantaran dianggap tak pantas, melanggar norma susila, kini muncul laporan baru tentang aksi unjuk rasa, namun terlapornya berbalik. Adalah aksi “Pesta Bangkong” yang dilakukan ALAMKU di depan … Baca Selengkapnya

Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Capai Rp 24 Juta Perbulan; Rekomendasi Kajian KJPP

oleh

KUNINGAN (MASS) – Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus, merekomendasikan nilai Rp 24 juta perbulan sebagai tunjangan perumahan (Tuper) untuk Ketua DPRD. Angka itu dianggap wajar sebagai ganti sewa rumah untuk Ketua DPRD, yang seharusnya mendapat bangunan rumah. Angka itu disampaikan KJPP Kampianus, dalam ekspos yang digelar Sekretariat DPRD, Jumat (12/6/2026) siang. Tidak hanya untuk … Baca Selengkapnya

Sempat Tegang, FMPK Beberkan Hasil Audiensi soal Pokir PKS

oleh

KUNINGAN (MASS)  – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Pokir akhirnya mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (9/6/2026) kemarin untuk audensi terkait polemik hilangnya Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode sebelumnya. Audiensi digelar di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Kuningan. Pertemuan sempat terjadi dalam audiensi. Kalim pihak FMPK, ketegangan … Baca Selengkapnya

Isu Amoral hingga Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Kembali Didesak Audiensi, FMPK: Jangan Sampai Rakyat Bergerak Tanpa Mengikuti Aturan….

oleh

KUNINGAN  (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) kembali mempertanyakan keseriusan DPRD Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsi representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pasalnya, hingga Kamis (4/6/2026) kemarin, surat permohonan audiensi yang dilayangkan FMPK pada 18 Mei 2026 belum mendapatkan kepastian agenda maupun kejelasan waktu pelaksanaan. Sekretaris FMPK, Ustadz Luqman Maulana, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal … Baca Selengkapnya

Desak DPRD Kuningan Gelar Audiensi Besar, FMPK Soroti Krisis Moral dan Carut-Marut Tata Kelola Pemerintahan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Kuningan Peduli (FMKP) kembali mendorong digelarnya audiensi besar bersama DPRD Kabupaten Kuningan menyusul rentetan persoalan yang terus bermunculan di daerah yang selama ini mengusung identitas religius sebagai pijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Koordinator FMKP, Ade Supriyadi, menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya problem serius dalam tata … Baca Selengkapnya