DPRD

Desak DPRD Kuningan Gelar Audiensi Besar, FMPK Soroti Krisis Moral dan Carut-Marut Tata Kelola Pemerintahan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Kuningan Peduli (FMKP) kembali mendorong digelarnya audiensi besar bersama DPRD Kabupaten Kuningan menyusul rentetan persoalan yang terus bermunculan di daerah yang selama ini mengusung identitas religius sebagai pijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Koordinator FMKP, Ade Supriyadi, menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya problem serius dalam tata … Baca Selengkapnya

Anggota BK DPRD Dilaporkan Soal Isu Amoral, H Eman Pastikan Proses Berjalan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Isu moral tidak hanya muncul dari kalangan ASN, pasca menyebarnya foto tak senonoh. Pasalnya sebelum itu mencuat, oknum anggota dewan juga ada yang diterpa isu amoral. Akibat isu tersebut, FMPK bahkan membuat laporan resmi ke Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Meski laporannya sempat dikembalikan, saat ini laporan … Baca Selengkapnya

Kontra dengan PKB, PSI Ogah Pemilihan Bupati Kembali ke DPRD, Asep: Menghilangkan Hak Rakyat….

oleh

KUNINGAN (MASS) – Beda dengan Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih, Pembina Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kuningan Asep Susan Sunjaya alias Asep Papay tegas menyuarakan penolakan soal mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, demokrasi tidak dapat dipersempit hanya pada mekanisme perwakilan politik semata, terlebih jika harus menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara … Baca Selengkapnya

Kadernya Diserang Dugaan Pelanggaran Etik, Golkar Komitmen Tidak Akan Membela, Janji Proses Pencopotan Keanggotaan BK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengurus Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan mengaskan, bahwa pihaknya berkomitmen tidak akan membela, melindungi siapapun anggota kader Partai Golkar yang terbukti berbuat amoral, melanggar etika karena konsekwensinya dapat menjatuhkan marwah Institusi Golkar. Hal itu ditegaskan Ketua Harian Yudi Budiana, pasca audiensi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama DPD Partai … Baca Selengkapnya

“DPRD Tak Punya Fungsi Audit…. “

oleh

KUNINGAN (MASS) – Beda angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Disdikbud Kabupaten Kuningan yang menurut DPRD Rp 8,6 M dan klaim Pemda bahwa hasil Audit BPK RI adalah Rp 3,2 M, mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satunya aktivis Nana Barak. Ia mengatakan, perbedaan angka tunggakan ganti rugi Disdikbud Kuningan bukan sekedar selisih matematika, ini menyangkut hak … Baca Selengkapnya

Oknum Anggota Dewan Diterpa Isu Miring, Ketua DPRD dan BK Kompak Jawab Belum Terima Laporan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Baik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan maupun Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan mengaku belum menerima laporan soal isu miring yang menimpa aggota legislatif. Dalam beberapa waktu belakangan ini, anggota gedung dewan diterpa kabar tak baik, terutama perihal etik. Pertama ada anggota yang diisukan menjalin hubungan mendalam di luar nikah, lalu ada juga … Baca Selengkapnya

Siap Bertolak ke Magelang, Nuzul Bakal Ikuti Retret Khusus Ketua DPRD, Selaraskan Kebijakan dengan Arah Pembangunan Nasional

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, bakal mengikuti kegiatan retret khusus Ketua DPRD (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) se-Indonesia yang akan digelar digelar dalam waktu dekat, tepatnya mulai 15 April sampai 19 April 2026. Rencananya, retret khusus ini akan digelar di Glamping Borobudur Golf Komplek Akademi Militer Magelan. … Baca Selengkapnya

Kepsek Dipanggil Dewan, Guru-guru Sekolah Boleh Urunan Bayar TGR Temuan BPK, Emang Mau?

oleh

KUNINGAN (MASS) Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanggil sejumlah Kepsek yang lembaganya menjadi temuan BPK, dan dituntut pengembalian, Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pemanggilan Kepsek dilakukan pada Rabu (8/4/2026) kemarin. Nampak hanya beberapa Kepsek saja yang dipanggil oleh dewan, dan dipintai keterangan. Pasca pemanggilan Kepsek, banyak hal diungkap Komisi IV DPRD dalam konferensi pers, seusai-nya … Baca Selengkapnya

Survey JR; Dinas Perarsipan dan Perpustakaan Dianggap Tidak Rawan Korupsi, Berkebalikan dengan Kantor DPRD, Dinsos dan Bapenda

oleh

KUNINGAN (MASS) – Jamparing Research merilis hasil survey tentang kinerja pemerintahan satu tahun Dian-Tuti. Salah satu yang disurvey, kerawanan praktik korupsi di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden dan mencerminkan pandangan publik terhadap tingkat kerawanan korupsi. Menurut hasil survei yang dirilis, Direktur Jamparing Research Topic Offirston M Pd menyebutkan … Baca Selengkapnya

Seriusi Polemik Air, Pimpinan Dewan Datangi BBWS, PDAM Kota Cirebon, PDAM Kab Cirebon dan Perumdam Indramayu

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan terus bergerak melakukan pendalaman soal polemik pengelolaan air PAM Tirta Kamuning Kuningan, yang dikerjasamakan ke luar daerah. Teranyar, Kamis (5/2/2026) kemarin, empat pimpinan dewan mulai dari Nuzul Rachdy, H Ujang Kosasih, Saw Tresna Septiani, hingga H Dwi Basyuni Natsir, langsung mendatangi kantor BBWS Cimanuk Cisanggarung, PDAM Kota Cirebon, … Baca Selengkapnya