BPK

Termasuk Dewan, Banggar Beber Temuan BPK Soal Kekurangan Volume Belanja Gedung dan Bangunan di 4 SKPD

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam Nota Banggar terhadap LPJ pelaksanaan APBD TA 2025, membeberkan temuan BPK soal belanja Modal dan Gedung. Banggar yang diketuai Pimpinan Dewan itu, menjelaskan bahwa pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Kuningan menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp45,186 miliar dengan realisasi sebesar Rp42,690 … Baca Selengkapnya

DPRD Jangan Berpuas Diri Menjadi Corong Temuan BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ada satu pertanyaan sederhana yang patut diajukan kepada DPRD Kabupaten Kuningan: setelah membacakan temuan BPK, lalu apa? Kalau jawabannya berhenti pada konferensi pers, rilis media, atau membacakan nota Banggar, maka sesungguhnya DPRD sedang mereduksi fungsi pengawasan menjadi sekadar aktivitas komunikasi. Temuan BPK bukan berita baru. Temuan BPK adalah diagnosis. Yang dibutuhkan publik … Baca Selengkapnya

TGR Temuan BPK Belum Tuntas di Rekanan, Pihak Ketiga “Nakal” Tak Bakal Dapat Proyek Lagi!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) U Kusmana, wanti-wanti ke rekanan/pihak ketiga pelaksana proyek pemerintah. Bukan tanpa sebab, U Kusmana disinggung hal itu saat ditanya perihal TGR (Tuntutan Ganti Rugi) rekoemndasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). U Kusmana bilang, pihak ketiga yang tidak … Baca Selengkapnya

Setelah Sempat WDP, Kuningan Kini Dapat WTP Lagi dari BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya sempat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WDP PSH) dari BPK, kini Kabupaten Kuningan kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kabar itu disampaikan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy … Baca Selengkapnya

Ketua Dewan Heran, Kuningan Sempat Dipanggil untuk Terima Opini WTP BPK, Malah Batal

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy terbahak saat ditanya respon soal Bupati yang menganggap celetukan Nuzul “telat loby” mengakibatkan tidak jadi dipanggil untuk menerima opini WTP dari BPK. “Sebenarnya itu hanya intermezzo di group Pojok Rakyat (group WA) karena kedekatan kita dengan anggota kita disana, baik anggota DPRD maupun wartawan,” kata Zul, … Baca Selengkapnya

Tak Diundang BPK untuk diberi Opini WTP, Telat Loby? Bupati Dian: Mungkin Pak Ketua (Dewan) Konteksnya Bercanda….

oleh

KUNINGAN (MASS) – Tidak diundangnya Kabupaten Kuningan sebagai salah satu penerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ternyata tak membuat Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si pesimis. Sampai Minggu (14/6/2026) kemarin, dalam acara saresehan Waroeng Rakyat, Bupati Dian nampak santai menanggapi isu soal kemungkinan Kabupaten Kuningan menerima opini selain … Baca Selengkapnya

Kabupaten Kuningan Tak Diundang BPK Sebagai Daerah dengan Opini WTP, Sekda Masih Optimis

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak diundang oleh BPK sebagai daerah penerima LHP BPK dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK mengundang 21 pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Barat dan memberikan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2025. Ke-21 daerah itu adalah Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Cianjur, Kab Cirebon, Kab Garut, Kab … Baca Selengkapnya

BPK Audit 824 Motor Plat Merah di Kuningan, Kendaraan Hilang atau Dijual Harus Ganti Rugi!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan fisik terhadap 824 unit sepeda motor dinas milik Pemerintah Kabupaten Kuningan. Agenda ini merupakan bagian dari audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan pemeriksaan dipusatkan di halaman Masjid KIC Kuningan dan di Kantor BPKAD. Sasaran utamanya adalah kendaraan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat … Baca Selengkapnya

“DPRD Tak Punya Fungsi Audit…. “

oleh

KUNINGAN (MASS) – Beda angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Disdikbud Kabupaten Kuningan yang menurut DPRD Rp 8,6 M dan klaim Pemda bahwa hasil Audit BPK RI adalah Rp 3,2 M, mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satunya aktivis Nana Barak. Ia mengatakan, perbedaan angka tunggakan ganti rugi Disdikbud Kuningan bukan sekedar selisih matematika, ini menyangkut hak … Baca Selengkapnya

Jangan Salah Tafsir LHP BPK, Ini Pembinaan, Bukan Vonis Korupsi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Munculnya polemik di tengah masyarakat terkait hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kegiatan pendidikan di Kabupaten Kuningan perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Perlu ditegaskan, LHP BPK bukanlah vonis pidana, melainkan instrumen evaluasi untuk perbaikan tata kelola. Apa yang disampaikan BPK dalam laporan tersebut mayoritas berkaitan dengan ketidaksesuaian administratif, perencanaan, dan penguatan sistem … Baca Selengkapnya