APBD

Pemkab Kuningan Bayar Bunga Bank Sampai Rp 2 Milliar Pertahun, Fraksi Amanat Restorasi Desak Audit Investigasi Pemanfaatan Asset Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PAN dan NasDem, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, menyorot tajam Laporan Pertanbggungjawaban APBD Kabupaten Kuningan tahun 2025. Hal itu tertuang dalam PU Fraksi Amanat Restorasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Jumat (3/7/2026) kemarin. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulyanti, SE itu, … Baca Selengkapnya

Meski Puji WTP, Gerindra Beri Wanti-wanti Pemda Soal Pelaksanaan APBD, Bukan Penyerapan tapi  Kualitas Hasil Pembangunan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memuji apa yang dicapai Pemkab Kuningan mendapat opini WTP dari BPK, setelah pada tahun sebelumnya sempat mendapat opini WDP dari BPK. Meski begitu, dalam PU Fraksi Gerindra yang ditandatangani Ketua Toto Tohari dan Sekretaris H Eman Suherman SE itu, Pemkab diberi beberapa catatan kritis tentang penyelenggaraan APBD … Baca Selengkapnya

Meski WTP, Target Retribusi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Ternyata Tekor

oleh

KUNINGAN (MASS) – Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang angka PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi dari sisi retribusi di tahun 2025. Hal itu disampaikan Buati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, dalam Pengantar Nora Keuangan perihal LPJ pelaksanaan APBD TA 2025, saat Rapat Paripurna DPRD, awal pekan ini. Meski secara keuangan mendapat opini WTP … Baca Selengkapnya

“Tidak Sepatutnya Ketika Opini WTP Diraih, Kita Berasumsi Ini Merupakan Langkah Keberhasilan dari Tepat Lobi…”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Tidak sepatutnya ketika opini WTP dirai, kita berasumsi ini merupakan langkah keberhasilan dari  ‘tepat lobi’. Kalimat menohok itulah yang disampaikan LSM F-Tekkad merespon berhasilnya Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ketua F-Tekkad, Soedjarwo, mengatakan kalimat tersebut untuk mengingatkan jajaran Pemkab Kuningan, agar tidak terlena … Baca Selengkapnya

Ketua Dewan Heran, Kuningan Sempat Dipanggil untuk Terima Opini WTP BPK, Malah Batal

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy terbahak saat ditanya respon soal Bupati yang menganggap celetukan Nuzul “telat loby” mengakibatkan tidak jadi dipanggil untuk menerima opini WTP dari BPK. “Sebenarnya itu hanya intermezzo di group Pojok Rakyat (group WA) karena kedekatan kita dengan anggota kita disana, baik anggota DPRD maupun wartawan,” kata Zul, … Baca Selengkapnya

Pinjaman Bank BJB Juga Hasil Pembahasan Eksekutif Legislatif, Buka Lagi Notulen Rapatnya!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Perdebatan yang terjadi di ruang terbuka baik di internal Legislatif maupun antara Legislatif dan Eksekutif terkait klaim keberhasilan Pemda dalam mengakhiri fenomena gagal bayar, telah memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Pernyataan itulah yang disampaikan pengamat politik dan kebijakan public, Soejarwo. Ketua F-Tekkad yang kerap disapa Mang Ewo itu mengatakan, saat ini publik … Baca Selengkapnya

Acungi Jempol Ke Pemda Bereskan Warisan Gagal Bayar, PSI Heran Ketua DPRD  Seolah-olah Lepas Tangan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua PSI Kabupaten Kuningan Asep S Sunjaya atau yang akrab disapa Asep Papay, mengacungi jempol dan mengajak semua pihak apresiasi Pemerintah Kabupaten Kuningan yang berhasil menutup Tahun Anggaran 2025 dengan menyelesaikan beban utang tunda bayar, yang disebutknya merupakan warisan periode sebelumnya. Namun, kata Papay, di tengah upaya pemulihan fiskal daerah, langkah ini … Baca Selengkapnya

Ketum HMI Kuningan Soroti Penurunan Dana Transfer Pusat Rp 111,4 Miliar, Dorong Reformasi Fisikal Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Haris, menyoroti penurunan dana transfer pusat sebesar Rp 111,4 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Penurunan tersebut dinilai menjadi penanda serius semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Menurut Naufal, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyampaikan akan melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara ketat guna memastikan keberlanjutan … Baca Selengkapnya

Walah, Kucuran Pusat Berkurang 10 M, Bantuan Provinsi Dipangkas 130 M

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kabar tidak menyenangkan datang dari Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pasalnya, di tengah fenomena gagal bayar ini, potensi pendapatan Kuningan bakal berkurang lagi. Tidak tanggung-tanggung, berkurangnya potensi pendapatan cukup besar itu dialami Pemkab Kuningan dari sektor pembagian DBHCT Pusat, serta Bantuan Provinsi. Kabarnya pendapatan DBHCT dari Pusat akan berkurang dari Rp 18 Milyar menjadi … Baca Selengkapnya

Anggaran Pendidikan Wajib 20%, Kesehatan 10%, PKS Minta Jaminan Bupati di APBD Perubahan 2025

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan meminta Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si menjamin anggaran pendidikan dan kesehatan. Hal itu disampaikan juru anggota DPRD F+PKS Jajang Jana, saat membacakan Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025, dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/7/2025) siang ini. “Fraksi PKS menilai bahwa substansi … Baca Selengkapnya