APBD

Banggar Puji Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Tapi Heran ASN Pensiun Masih Digaji Pemkab Kuningan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badang Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan memuji alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Pemkab Kuningan yang melebihi minimal mandatory spending, presentasenya cukup besar dibanding keseluruhan APBD. Meski begitu, Banggar juga menyayangkan masih ditemukan adanya pembayaran gaji kepada ASN yang telah memasuki masa pensiun atas permintaan sendiri (APS), dengan nilai … Baca Selengkapnya

Singgung Target Semu PAD; Banggar DPRD Kecewa Retribusi Daerah Jauh dari Target

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, memberi catatan-catatan kritis tentang pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran (TA) 2025 yang sebelumnya disampaikan Bupati Kuningan. Dalam Nota Banggar yang ditandatangani 25 anggota legislative daerah dan Sekretaris DPRD itu, meski LPJ APBD TA 2025 … Baca Selengkapnya

Belanja Bansos Masih Minim, Retribusi Masih Jauh dari Target; Realisasi APBD Semester Pertama Tahun 2026

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam laporan realisasi APBD semester pertama tahun 2026 yang disampaikan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, tergambar beberapa target masih jauh dari target, setidaknya 50%. Meskipun beberapa item baik itu pendapatan daerah ada juga yang melampaui target hingga berkali lipat. Laporan realisasi APBD sendiri disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD … Baca Selengkapnya

Rapel Tunjangan Anggota Dewan Akhirnya Cair, Nominalnya Fantastis Tapi Dipotong Pajak

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sempat tertunda, pencairan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan akhirnya dilakukan bulan ini. Tidak tanggung-tanggung, karena dirapel (dibarengkan sekaligus) sejak awal tahun (sekitar 5 bulan) nilai tunjangan perorangnya mencapai ratusan juta. Beberapa anggota DPRD mengakui tunjangan dewan sudah cair, tapi dipotong pajak cukup besar. Ketua DPRD Nuzul Rachdy tidak … Baca Selengkapnya

Kejanggalan Dana UP/GU Disdikbud Rp 3,17 milliar hingga Lebih Bayar Paket Infrastruktur Rp 1 Milliar disoal PKS, Bupati Jawab Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) –Dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan kemarin, disoal perihal temuan BPK RI tentang tiga SKPD, yang pengelolaan keuangannya, ada yang janggal. Nilainya juga tidak sedikit, ada yang mencapai Rp 3,14 milliar. Temuan BPK, menyebut ditemukannya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada puluhan paket pekerjaan infrastruktur di DPUTR … Baca Selengkapnya

Ada Perumda Nihil Kontribusi, Golkar Juga Singgung Kepersertaan BPJS Jadi Kendala Layanan Kesehatan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan secara khusus menyoroti tentang perusahaan umum daerah (Perumda) yang ternyata minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan ada yang nihil. Hal itu diutarakan Fraksi Golkar, dalam Pandangan Umum (PU) yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, baru-baru ini. “Agar berkonsentrasi terhadap … Baca Selengkapnya

Pemkab Kuningan Bayar Bunga Bank Sampai Rp 2 Milliar Pertahun, Fraksi Amanat Restorasi Desak Audit Investigasi Pemanfaatan Asset Daerah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi gabungan PAN dan NasDem, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, menyorot tajam Laporan Pertanbggungjawaban APBD Kabupaten Kuningan tahun 2025. Hal itu tertuang dalam PU Fraksi Amanat Restorasi yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Jumat (3/7/2026) kemarin. Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulyanti, SE itu, … Baca Selengkapnya

Meski Puji WTP, Gerindra Beri Wanti-wanti Pemda Soal Pelaksanaan APBD, Bukan Penyerapan tapi  Kualitas Hasil Pembangunan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memuji apa yang dicapai Pemkab Kuningan mendapat opini WTP dari BPK, setelah pada tahun sebelumnya sempat mendapat opini WDP dari BPK. Meski begitu, dalam PU Fraksi Gerindra yang ditandatangani Ketua Toto Tohari dan Sekretaris H Eman Suherman SE itu, Pemkab diberi beberapa catatan kritis tentang penyelenggaraan APBD … Baca Selengkapnya

Meski WTP, Target Retribusi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Ternyata Tekor

oleh

KUNINGAN (MASS) – Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang angka PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi dari sisi retribusi di tahun 2025. Hal itu disampaikan Buati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, dalam Pengantar Nora Keuangan perihal LPJ pelaksanaan APBD TA 2025, saat Rapat Paripurna DPRD, awal pekan ini. Meski secara keuangan mendapat opini WTP … Baca Selengkapnya

“Tidak Sepatutnya Ketika Opini WTP Diraih, Kita Berasumsi Ini Merupakan Langkah Keberhasilan dari Tepat Lobi…”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Tidak sepatutnya ketika opini WTP dirai, kita berasumsi ini merupakan langkah keberhasilan dari  ‘tepat lobi’. Kalimat menohok itulah yang disampaikan LSM F-Tekkad merespon berhasilnya Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ketua F-Tekkad, Soedjarwo, mengatakan kalimat tersebut untuk mengingatkan jajaran Pemkab Kuningan, agar tidak terlena … Baca Selengkapnya