KUNINGAN (MASS) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan secara khusus menyoroti tentang perusahaan umum daerah (Perumda) yang ternyata minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan ada yang nihil.
Hal itu diutarakan Fraksi Golkar, dalam Pandangan Umum (PU) yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, baru-baru ini.
“Agar berkonsentrasi terhadap kemajuan PT LKM dan PDAU yang dari semenjak keberadaannya minim berkontribusi dan bahkan ada yang belum pernah memberikan kontribusi pada penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan,” kata Fraksi Golkar.
Selain soal Perumda, Fraksi Golkar juga memberikan tanggapan perihal pengelolaan APBD TA 2025 secara terperinci. Bahkan, secara khusus Fraksi Golkar juga merinci 7 poin tentang pelaksanaan APBD tahun lalu yang dicap WTP dari BPK. Berikut poin tanggapan Fraksi Golkar:
1. Fraksi partai Golkar meminta agar kinerja OPD sejalan dengan semangat dan upaya pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah
2. Fraksi Partai Golkar mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah termasuk transparansi dan akuntabilitas.
3. Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaandan pengawasan pelaksanaan APBD.
4. Untuk meringankan beban APBD, fraksi kami mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama pemanfaatan aset atau sewa aset dengan pihak ketiga agar aset yang potensial bisa dijadikan pusat kegiatan UMKM, ekonomi kreatif atau ruang publik yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola aset dan investasi daerah juga harus terus ditingkatkan. Mohon tanggapan bupati.
5. Pelayanan BPJS kesehatan harus menjadi perhatian kita bersama, terutama terkait persoalan status kepesertaan masyarakat yang dinilai masih menimbulkan kendala di lapangan. Pemerintah daerah harus memastikan jaminan kesehatan merata dan warga tidak tertolak saat membutuhkan perawatan medis darurat. Mohon tanggapan dan penjelasan!
6. Pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 7,59%… 7,78%, mengalami penurunan sebesar 0,19%… 1,71% bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2024, kondisi tersebut mengindikasikan semakin banyaknya angkatan kerja yang dapat terserap pada pasar kerja.
Sedangkan dari sisi tingkat kesempatan kerja (TKK) dari 92,22% pada tahun 2024 menjadi 92,41% tahun 2025, hal ini menunjukkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan. Fraksi Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan ekonomi Kabupaten Kuningan untuk memperluas lapangan kerja.
7. Tingkat kemandirian ekonomi daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2025 masih rendah, masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Kondisi tersebut tentu harus menjadi perhatian kita bersama agar secara bertahap kita harus berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi Kabupaten Kuningan sehingga ketergantungan ekonomi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat perlahan akan berkurang.
(eki)