KUNINGAN (MASS) – Tidak sepatutnya ketika opini WTP dirai, kita berasumsi ini merupakan langkah keberhasilan dari ‘tepat lobi’. Kalimat menohok itulah yang disampaikan LSM F-Tekkad merespon berhasilnya Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Ketua F-Tekkad, Soedjarwo, mengatakan kalimat tersebut untuk mengingatkan jajaran Pemkab Kuningan, agar tidak terlena setelah Laporan Keuangan Daerah-nya dianggap wajar, tanpa masalah, sesuai administrasi pemerintahan.
“Perolehan Opini WTP Pemkab Kuningan dari BPK Prov. Jabar, hendaknya tidak memunculkan ‘euporia’ dan rasa ‘puas diri’ berlebihan bagi penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kuningan,” ujarnya mengingatkan, Kamis (25/6/2026).
Dikatakan, sudah seharusnya perolehan opini WTP atas keberhasilan pengelolaaan keuangan dan administrasi yang telah diraih Pemkab Kuningan untuk menjadi ‘pemacu” agar pengelolaan keuaangan dan administrasi bisa lebih baik lagi.
Opini WTP, kata Ewo, sapaanya, hendaknya jangan dimaknai sebagai sebuah puncak prestasi Pemkab Kuningan dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan administasi kurun waktu satu tahun sebelumnya. Menurutnya, jika muncul kepuasan yang berlebihan, dikhawatirkan akan memunculkan ethos kerja yang “berleha leha”, karena rasa puas yang berlebihan.
Ewo kemudian menyinggung soal sindiran dari Ketua DPRD Kab. Kuningan Nuzul Rachdy bahwa terlambatnya Pemkab Kuningan memperoleh opini WTP karena terjadinya ‘telat lobi’. “Tidak sepatutnya ketika opini WTP diraih kita berasumsi ini merupakan langkah keberhasilan dari ‘tepat lobi’,” tuturnya di akhir. (eki)