temuan BPK

Kenapa Sih Rapat dengar Pendapat Komisi IV Soal Temuan BPK selalu Tertutup?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan kepada pihak-pihak terkait mulai dari Sekda Kuningan, BPKAD, Inspektorat, Disdikbud, Kepala sekolah hingga pelaksana kegiatan pihak ketiga terkait temuan BPK yang mengharuskan TGR, dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya pengamat politik dan kebijakan public, Soedjarwo. Menurut lelaki yang akrab disapa Mang Ewo itu, menegaskan bahwa apa … Baca Selengkapnya

Kasihan! SD Galaherang Harus Ganti Rugi Rp 200 Jutaan, Sedangkan SD Ciloa, Tirtawangunan hingga Sukaraja Rp 100 Juta-an

oleh

KUNINGAN (MASS) – Temuan BPK RI mengharuskan ganti rugi (tuntutan ganti rugi alias TGR) pada banyak pengguna anggaran yang merupakan satuan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Salah satu kategorinya adalah “Kekurangan Volume Fisik Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024″ yang mewajibkan 27 sekolah untuk melakukan TGR. Diantara sekolah-sekolah tersebut, angka … Baca Selengkapnya

Jadi Kepsek Baru di Salah Satu Sekolah Yang Jadi Temuan BPK, Nana Segera Tuntaskan TGR, Kurang Dari Rp 2 Juta

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penggunaan anggaran di tahun 2024 hingga 2025. Dalam laporan tersebut, sejumlah sekolah di Kabupaten Kuningan tercatat memiliki temuan administratif yang mengharuskan adanya pengembalian uang atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), termasuk SMPN 4 Ciawigebang. Temuan di SMPN 4 Ciawigebang berkaitan dengan adanya selisih … Baca Selengkapnya

Diganjar WTP 8 Kali Tapi Banyak Temuan BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pada Rapat Paripurna LPj APBD 2021, Pandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra Bintang yang disampaikan begitu pedas. Salah satunya menyoal predikat WTP 8 kali berturut-turut yang faktanya masih banyak temuan BPK RI. “Opini WTP yang dikeluarkan BPK RI tidak menjadi jaminan bahwa Pemkab Kuningan sepanjang tahun 2018 lalu telah sepenuhnya patuh terhadap UU … Baca Selengkapnya

Temuan BPK, Dana Jaminan Kesehatan Non Kapitasi Rp2,3 M

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PAN Persatuan DPRD memereteli realisasi APBD 2018 yang telah dilakukan Pemkab Kuningan. Salah satunya perihal klaim dana jaminan kesehatan nasional (JKN) non kapitasi, digunakan langsung senilai Rp2,3 miliar. Itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ini dipertanyakan oleh Fraksi PAN Persatuan yang disampaikan H … Baca Selengkapnya