BPK Ri

Kasihan! SD Galaherang Harus Ganti Rugi Rp 200 Jutaan, Sedangkan SD Ciloa, Tirtawangunan hingga Sukaraja Rp 100 Juta-an

oleh

KUNINGAN (MASS) – Temuan BPK RI mengharuskan ganti rugi (tuntutan ganti rugi alias TGR) pada banyak pengguna anggaran yang merupakan satuan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Salah satu kategorinya adalah “Kekurangan Volume Fisik Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024″ yang mewajibkan 27 sekolah untuk melakukan TGR. Diantara sekolah-sekolah tersebut, angka … Baca Selengkapnya

PKB Soroti Penggunaan Kas RSUD 45 Kuningan yang Jadi Temuan BPK, Nominalnya Capai Rp 3,78 Milyar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti penggunaan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2024 berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, yang seperti diketahui berujung pada Opini WDP. Dalam PU (Pandangan Umum) Fraksi-PKB pada LPJ Pelaksanaan APBD 2024, PKB mengkritik Pemkab Kuningan berdasar pemeriksaan BPK-RI, serta meminta penjelasan lebih lanjut atas beberapa hal yang dianggap belum … Baca Selengkapnya

“Sikap Bupati Atas Opini WDP BPK Sudah Tepat”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Patut disayangkan, sebab sebelumnya selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sepuluh tahun berturut-turut. Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar mereponnya dengan mendorong perbaikan menyeluruh guna … Baca Selengkapnya

Opini BPK RI untuk Kuningan Turun Kelas, Zul: Kita Harus Berangkat Lagi dari Nol

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, ikut serta bersama Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) Tahun Anggaran 2024 dari Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa barat di kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jumat (23/5/2025). Dalam penyeahan opini BPK itu, Kuningan dipesankan oleh Kepala BPK … Baca Selengkapnya

LKPD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 Dicap WDP Oleh BPK RI, Turun Kelas!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia  memberi cap Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Kuningan, menerima opini BPK RI tersebut di Bandung, hari Jumat (23/5/2025) ini. Hasil ini cukup mengejutkan bagi Kabupaten Kuningan. Lantaran, selama 10 tahun terakhir Pemkab Kuningan terus menerus bisa … Baca Selengkapnya

25 Hari BPK RI Ada di Kuningan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Bertempat di Ruang Rapat Linggajati Setda, Bupati Kuningan H Acep Purnama, SH MH menerima kehadiran BPK-RI Dalam Rangka Pemeriksaan Pendahuluan atas LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019. Rombong BPK  tiba Kamis (6/2/2020) pagi. Hadir mendampingi Sekretaris Daerah  Kuningan Dr Dian Rachmat Yanuar, Inspektur Kuningan Deniawan, Asisten Daerah Lingkup Setda Kuningan, Kepala SKPD se- … Baca Selengkapnya

Brankas Bendahara DPrPP “Digeledah” BPK, Ada Apa?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam beberapa pekan ini pejabat lingkup Pemkab Kuningan “was-was”. Pasalnya auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tengah melakukan pemeriksaan. Tidak seperti biasanya, BPK sampai melakukan “penggeledahan” terhadap brankas uang. Termasuk brankas bendahara DPrPP (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan). Informasi ini merebak cukup cepat. BPK sekarang ini bukan hanya melakukan pemeriksaan administratif. Tapi … Baca Selengkapnya

Dua Kades Diproses Hukum, BPK Datang ke Kuningan

oleh

KUNINGAN (Mass)- Ada dua kades yang terjerat kasus hukum membuat BPK RI prihatin. Untuk itu mereka ke Kuningan dan mengumpukan kades, bendahara, fasilitator termasuk camat. Mereka di kumpulkan di hotel Horison Tirta Sanita pada Minggu (21/5/2017). Acara bertajuk dialog terbuka pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa itu berlangsung dari jam 08.30 WIB hingga jam 12 siang. … Baca Selengkapnya