BPK

Pemerintah Wajib Transparan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Opini WDP

oleh

KUNINGAN (MASS) – Saya, Roy Aldilah, selaku Kepala Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kuningan, menyampaikan sikap kritis atas kembali diraihnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Perolehan opini WDP ini bukan sekadar penilaian … Baca Selengkapnya

LKPD Kuningan Diserahkan, BPK Sorot Defisit Anggaran

oleh

KUNINGAN (MASS) – Defisit anggaran jadi salah satu yang disorot Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Edu Oktain Panjaitan. Sorotan tentang defisit anggaran itu, dilontarkannya secara langsung saat penyerahan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rabu (26/3/2025) kemarin. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Kuningan, dan … Baca Selengkapnya

Biarpun Gagal Bayar Bertambah, Kuningan Raih WTP dari BPK, 10 Kali Berturut-turut

oleh

BANDUNG (MASS) – Meski keuangan pemerintah daerah mengalami gagal bayar dan berpotensi terus bertambah sampai ratusan milyar rupiah, ternyata laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan bisa kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (30/5/2024). Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap … Baca Selengkapnya

Dapat WTP Saat Gagal Bayar, Ketua Pansus Sebut Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Padahal, di tahun 2022 itu terjadi “Gagal Bayar” senilai 94 Milyar yang kemudian menjadi sebab terbentuknya Pansus Tunda Bayar DPRD Kabupaten Kuningan. Ditanya soal predikat WTP di … Baca Selengkapnya

Meski Gagal Bayar, Pemkab Kuningan Tetap Dapat Predikat WTP dari BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meskipun ada kejadian “Gagal Bayar” pada APBD TA 2022 kemarin, Pemkab Kuningan ternyata tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. “Iya liat di Instagram Kominfo sih Pemkab Kuningan dapat WTP dari BPK, padahal ada gagal bayar di APBD TA 2022, agak mengganjal aja rasanya,” … Baca Selengkapnya

Amazing, 8 Kali Berturut-Turut Kuningan Raih WTP dari BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali berhasil mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP ini, diberikan BPK perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Hasil Keuangan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Raihan WTP ini, merupakan yang ke-8 kalinya bagi pemerintah Kabupaten Kuningan. Penyerahan LHP BPK … Baca Selengkapnya

Hebat, Kuningan Pecahkan Rekor, Raih WTP 7 Kali Berturut-turut

oleh

KUNINGAN (MASS)- Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat , Agus Khotib, CPA.  menyerahkan LHP  dan Pemberian … Baca Selengkapnya

Desa Mandiri Versi BPK dan DPMD Berbeda

oleh

KUNINGAN (MASS)- Selain Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengelolaan Dana Desa, dalam acara yang digelar di Hotel Grage Sangkan Spa Kuningan Jumat (25/1/2019) itu juga disebutkan tiga desa yang masuk kategori desa mandiri di Kabupaten Kuningan. Menurut versi BPK ada 3 Desa Mandiri di Kuningan yakni Desa Kadugede, Desa Karangtawang, dan … Baca Selengkapnya

Sekdis DPrPP: Yang Dilakukan BPK Itu Lumrah

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris DPrPP (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan) Kuningan, Yudi Nugraha, menilai lumrah terhadap apa yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ia juga meluruskan, BPK hanya melaksanakan opname, bukan penggeledahan brankas. “Kalau penggeledahan mah diambil. Kaya KPK lakukan penggeledahan. Ini sih hanya sekadar mencocokkan laporan dengan riil yang ada. Dibuatkan berita acara. Tidak … Baca Selengkapnya