Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Padahal, di tahun 2022 itu terjadi “Gagal Bayar” senilai 94 Milyar yang kemudian menjadi sebab terbentuknya Pansus Tunda Bayar DPRD Kabupaten Kuningan. Ditanya soal predikat WTP di … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Meskipun ada kejadian “Gagal Bayar” pada APBD TA 2022 kemarin, Pemkab Kuningan ternyata tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. “Iya liat di Instagram Kominfo sih Pemkab Kuningan dapat WTP dari BPK, padahal ada gagal bayar di APBD TA 2022, agak mengganjal aja rasanya,” … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali berhasil mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP ini, diberikan BPK perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Hasil Keuangan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Raihan WTP ini, merupakan yang ke-8 kalinya bagi pemerintah Kabupaten Kuningan. Penyerahan LHP BPK … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat , Agus Khotib, CPA. menyerahkan LHP dan Pemberian … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Selain Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengelolaan Dana Desa, dalam acara yang digelar di Hotel Grage Sangkan Spa Kuningan Jumat (25/1/2019) itu juga disebutkan tiga desa yang masuk kategori desa mandiri di Kabupaten Kuningan. Menurut versi BPK ada 3 Desa Mandiri di Kuningan yakni Desa Kadugede, Desa Karangtawang, dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekretaris DPrPP (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan) Kuningan, Yudi Nugraha, menilai lumrah terhadap apa yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ia juga meluruskan, BPK hanya melaksanakan opname, bukan penggeledahan brankas. “Kalau penggeledahan mah diambil. Kaya KPK lakukan penggeledahan. Ini sih hanya sekadar mencocokkan laporan dengan riil yang ada. Dibuatkan berita acara. Tidak … Baca Selengkapnya