BPK

Wanti-wanti Kadisdik Soal TGR, Elon: Jangan Sampai, Sudahlah Salah, Dibayar Melakukan Kesalahan Tambahan

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Dr Elon Charlan, mewanti-wanti agar penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sesuai LHP BPK RI yang dihadapi sekolah-sekolah di bawah naungan dinasnya, tetap mengedepankan kehati-hatian. Hal itu dikatakan Elon, sesaat setelah menghadiri undangan Komisi IV DPRD Kuningan, untuk pemaparan LHP BPK, Selasa (8/4/2026). Mulanya, Elon menegaskan bahwa apa yang … Baca Selengkapnya

Ini Daftar SLTP di Kabupaten Kuningan yang Jadi Temuan BPK Serta Besaran Tuntutan Ganti Rugi-nya

oleh

KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merekomendasikan puluhan sekolah di Kabupaten Kuningan untuk mengganti rugi (Tuntutan Ganti Rugi alias TGR) atas penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2024 hingga tahun anggaran 2025. Diantaranya, kegiatan yang direkomendasi TGR oleh BPK adalah Selisih Transaksi SIPLAH (Pembelian Laptop) Tahun 2024 dan 2025, Kekurangan … Baca Selengkapnya

TGR LHP BPK Hanya Rp 3,2 Milliar, Sekolah-Sekolah Harus Setor “Patungan” Ganti Rugi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana S Sos M Si, membantah angka temuan BPK RI yang dikatakan, ganti ruginya (TGR) mencapai Rp 8,6 Milliar. Kata Sekda, usai dipanggil Komisi IV DPRD pada Senin (6/4/2026) siang bersama Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat, angka ganti rugi sesuai rekomendasi BPK adalah Rp 3,2 Milliar. “Terkoreksi … Baca Selengkapnya

Sekda Dipanggil Komisi 4 DPRD, Soal Temuan BPK Rp 8,6 Milliar?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan U Kusman S Sos M Si, Senin (6/4/2026) pagi ini. Pantauan kuningnmass.com sekitar pukul 10.30 WIB, mobil yang biasa digunakan Sekda, sudah terparkir di halaman Gedung DPRD Kuningan, beriringan dengan mobil yang biasa digunakan Ketua Dewan. Agenda Sekda di gedung Wakil … Baca Selengkapnya

Soal Temuan BPK di Disdikbud Hingga Lebih dari Rp 8 Milliar, Rana Khawatir Alirannya di Pilkada

oleh

KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang merekomendasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan mengganti rugi penggunaan anggaran tahun 2024-2025, membuat Ketua Fraksi PDIP Rana Suparman angkat bicara. Pasalnya, total angka ganti rugi yang harus dibayar Disdikbud Kuningan tidak main-main, lebih dari Rp 8 Milliar. “Ini kan yang membuat kita dipaksa … Baca Selengkapnya

Polemik Tunjangan Dewan “Disetor” ke Meja KDM, TGR Disdikbud Milliaran Harus Tuntas!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setiap warga negara harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terlebih lagi para pejabat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, haruslah memberikan contoh yang baik pada warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Apabila kita sebagai warga masyarakat mengetahui adanya Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugasnya melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah … Baca Selengkapnya

Disdikbud Bakal Dipanggil Dewan Imbas Temuan BPK, Elon Kalem Tanggapi Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, memastikan bakal memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, imbas temuan BPK baru-baru ini. Pasalnya, temuan BPK RI mengindikasikan ketidakpatuhan pengelolaan anggaran tahun 2024-2025, yang mengakibatkan potensi kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan nilai mencapai miliaran rupiah. “Yang jelas ada beberapa temuan. (Cukup besar … Baca Selengkapnya

Pemerintah Wajib Transparan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Opini WDP

oleh

KUNINGAN (MASS) – Saya, Roy Aldilah, selaku Kepala Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kuningan, menyampaikan sikap kritis atas kembali diraihnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Perolehan opini WDP ini bukan sekadar penilaian … Baca Selengkapnya

LKPD Kuningan Diserahkan, BPK Sorot Defisit Anggaran

oleh

KUNINGAN (MASS) – Defisit anggaran jadi salah satu yang disorot Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Edu Oktain Panjaitan. Sorotan tentang defisit anggaran itu, dilontarkannya secara langsung saat penyerahan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rabu (26/3/2025) kemarin. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Kuningan, dan … Baca Selengkapnya

Biarpun Gagal Bayar Bertambah, Kuningan Raih WTP dari BPK, 10 Kali Berturut-turut

oleh

BANDUNG (MASS) – Meski keuangan pemerintah daerah mengalami gagal bayar dan berpotensi terus bertambah sampai ratusan milyar rupiah, ternyata laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan bisa kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (30/5/2024). Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap … Baca Selengkapnya