BPK

Soal Temuan BPK di Disdikbud Hingga Lebih dari Rp 8 Milliar, Rana Khawatir Alirannya di Pilkada

oleh

KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang merekomendasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan mengganti rugi penggunaan anggaran tahun 2024-2025, membuat Ketua Fraksi PDIP Rana Suparman angkat bicara. Pasalnya, total angka ganti rugi yang harus dibayar Disdikbud Kuningan tidak main-main, lebih dari Rp 8 Milliar. “Ini kan yang membuat kita dipaksa … Baca Selengkapnya

Polemik Tunjangan Dewan “Disetor” ke Meja KDM, TGR Disdikbud Milliaran Harus Tuntas!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Setiap warga negara harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terlebih lagi para pejabat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, haruslah memberikan contoh yang baik pada warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Apabila kita sebagai warga masyarakat mengetahui adanya Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugasnya melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah … Baca Selengkapnya

Disdikbud Bakal Dipanggil Dewan Imbas Temuan BPK, Elon Kalem Tanggapi Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, memastikan bakal memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, imbas temuan BPK baru-baru ini. Pasalnya, temuan BPK RI mengindikasikan ketidakpatuhan pengelolaan anggaran tahun 2024-2025, yang mengakibatkan potensi kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan nilai mencapai miliaran rupiah. “Yang jelas ada beberapa temuan. (Cukup besar … Baca Selengkapnya

Pemerintah Wajib Transparan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Opini WDP

oleh

KUNINGAN (MASS) – Saya, Roy Aldilah, selaku Kepala Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kuningan, menyampaikan sikap kritis atas kembali diraihnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Perolehan opini WDP ini bukan sekadar penilaian … Baca Selengkapnya

LKPD Kuningan Diserahkan, BPK Sorot Defisit Anggaran

oleh

KUNINGAN (MASS) – Defisit anggaran jadi salah satu yang disorot Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Edu Oktain Panjaitan. Sorotan tentang defisit anggaran itu, dilontarkannya secara langsung saat penyerahan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rabu (26/3/2025) kemarin. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Kuningan, dan … Baca Selengkapnya

Biarpun Gagal Bayar Bertambah, Kuningan Raih WTP dari BPK, 10 Kali Berturut-turut

oleh

BANDUNG (MASS) – Meski keuangan pemerintah daerah mengalami gagal bayar dan berpotensi terus bertambah sampai ratusan milyar rupiah, ternyata laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan bisa kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (30/5/2024). Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap … Baca Selengkapnya

Dapat WTP Saat Gagal Bayar, Ketua Pansus Sebut Begini

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Padahal, di tahun 2022 itu terjadi “Gagal Bayar” senilai 94 Milyar yang kemudian menjadi sebab terbentuknya Pansus Tunda Bayar DPRD Kabupaten Kuningan. Ditanya soal predikat WTP di … Baca Selengkapnya

Meski Gagal Bayar, Pemkab Kuningan Tetap Dapat Predikat WTP dari BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meskipun ada kejadian “Gagal Bayar” pada APBD TA 2022 kemarin, Pemkab Kuningan ternyata tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. “Iya liat di Instagram Kominfo sih Pemkab Kuningan dapat WTP dari BPK, padahal ada gagal bayar di APBD TA 2022, agak mengganjal aja rasanya,” … Baca Selengkapnya

Amazing, 8 Kali Berturut-Turut Kuningan Raih WTP dari BPK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali berhasil mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP ini, diberikan BPK perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Hasil Keuangan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Raihan WTP ini, merupakan yang ke-8 kalinya bagi pemerintah Kabupaten Kuningan. Penyerahan LHP BPK … Baca Selengkapnya

Hebat, Kuningan Pecahkan Rekor, Raih WTP 7 Kali Berturut-turut

oleh

KUNINGAN (MASS)- Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat , Agus Khotib, CPA.  menyerahkan LHP  dan Pemberian … Baca Selengkapnya