pokir

Sempat Tegang, FMPK Beberkan Hasil Audiensi soal Pokir PKS

oleh

KUNINGAN (MASS)  – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Pokir akhirnya mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (9/6/2026) kemarin untuk audensi terkait polemik hilangnya Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode sebelumnya. Audiensi digelar di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Kuningan. Pertemuan sempat terjadi dalam audiensi. Kalim pihak FMPK, ketegangan … Baca Selengkapnya

Bantah Isu Gratifikasi Pokir yang Seret 2 Nama Politisi Parlemen Daerah, Pengusaha Angkat Bicara, Tegaskan Persoalan Utang Pribadi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sempat diisukan bahkan sampai dilaporkan LSM ke aparat penegak hukum soal gratifikasi dana pokir, bahkan sampai melibatkan 2 nama parlemen daerah, Y dan RS, pengusaha asal Kabupaten Kuningan J akhirnya angkat bicara. Mulanya, J meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun membangun opini liar sebelum seluruh persoalan dipahami secara utuh. Ia mengatakan … Baca Selengkapnya

Polemik Pokir Anggota Dewan F-PKS yang “Hilang”, Aang Taufik vs Dwi Basyuni

oleh

KUNINGAN (MASS) — Perubahan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2025 jadi sorotan. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cigugur, Drs. Aang Taufik, M.Si, menyatakan pihaknya hingga kini belum memperoleh kejelasan atas Pokir yang sebelumnya telah dipastikan masuk dan disahkan dalam Anggaran Murni 2025. Menurut Aang, perjalanan Pokir tersebut … Baca Selengkapnya

Pansus Terbentuk, Zio: Jangan Jadi Alat Bargaining Pokir!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dengan terbentuknya Pansus Tunda Bayar oleh DPRD Kabupaten Kuningan, nampak diapresiasi oleh berbagai pihak seperti yang ditunjukkan Komunitas Kajene Motekar. Melalui Zio Rahaden Rane, ia menilai, meski pembentukan pansus ini bisa dibilang terlambat dan hanya diusulkan oleh 5 Fraksi, tapi itu jadi hal yang perlu diapresiasi. Menurut Zio, dengan terbentuknya Pansus Tunda … Baca Selengkapnya

Soal Kamus Basa Sunda, Kadisdik dan Kabid Kebudayaan Beda Pendapat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Drs H Uca Simantri nampak berbeda pendapat dengan Kabid Kebudayaan Emup Muplihudin nampaknya berbeda pendapat soal dana Kamus Basa Sunda Wewengkong Kuningan. Anggaran Rp400 juta untuk kamus itu, justru disikapi positif oleh Uca Somantri. Dirinya, bahkan berterima kasih pada anggota komisi 4 yang menyalurkan dana … Baca Selengkapnya

Kamus Basa Sunda Rp400 Juta Terlalu Kecil, Bila Perlu 30 Milyar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Anggaran Rp400 juta untuk Kamus Basa Sunda Wewengkon Kabupaten Kuningan, justru dianggap terlalu kecil. Hal itu, disampaikan Ketua DPD Sundawani Wirabuana Kuningan Mara Stanzah pada kuninganmass.com baru-baru ini. “Bagi kami anggaran tidak penting, itu sangat kecil untuk mendidik karakter anak bangsa, karakter anak-anak Kuningan masa depan hanya di anggaran segitu, ya sangat … Baca Selengkapnya

“Dana Rp400 Juta Untuk Kamus Basa Sunda Itu Bukan Pokir Saya”

oleh

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD (F-Demokrat) Kabupaten Kuningan Rany Febriani M Hum mengaku baru tahu ada program kamus basa sunda senilai Rp400juta yang bersumber Pokir legislative. Hal itu, diutarakannya kala dikonfirmasi awak media, Selasa (14/12/2022) kemarin siang. “Bukan saya, boleh tanyakan ke BPKAD. (Kalo Pokir) Itu kan aspirasi lapangan, dari konstituen,” sebut Rany menjawab isu … Baca Selengkapnya

Mantan Wakil Rakyat Bicara Pokir

oleh

KUNINGAN (MASS) – Menyangkut pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, salah seorang mantan wakil rakyat, Bambang Suela, berkomentar. Menurut pria yang kini berstatus sebagai pengusaha ini, pokir tersebut berpotensi korupsi. “Sesungguhnya kebijakan pokir itu untuk apa? Karena setiap ada pokir, yang nyari pemborongnya itu anggota dewannya. Padahal serahkan saja ke asosiasi seperti Gapensi dan lain-lain, jangan … Baca Selengkapnya

Pokir Tak Menjamin Caleg Incumbent Menang

oleh

KUNINGAN (MASS) – Meskipun pada APBD-P 2018 yang baru saja diketok palu terdapat alokasi untuk pokir (pokok-pokok pikiran dewan), namun tidak menjamin besarnya peluang bagi caleg incumbent untuk menang. “Enggak lah, yang kemarin (pileg 2014, red) juga banyak yang gak jadi meskipun dapat pokir. Itu (pokir) gak jadi tolak ukur,” kata Ketua DPRD Kuningan, Rana … Baca Selengkapnya