Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Dengan terbentuknya Pansus Tunda Bayar oleh DPRD Kabupaten Kuningan, nampak diapresiasi oleh berbagai pihak seperti yang ditunjukkan Komunitas Kajene Motekar. Melalui Zio Rahaden Rane, ia menilai, meski pembentukan pansus ini bisa dibilang terlambat dan hanya diusulkan oleh 5 Fraksi, tapi itu jadi hal yang perlu diapresiasi. Menurut Zio, dengan terbentuknya Pansus Tunda … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Drs H Uca Simantri nampak berbeda pendapat dengan Kabid Kebudayaan Emup Muplihudin nampaknya berbeda pendapat soal dana Kamus Basa Sunda Wewengkong Kuningan. Anggaran Rp400 juta untuk kamus itu, justru disikapi positif oleh Uca Somantri. Dirinya, bahkan berterima kasih pada anggota komisi 4 yang menyalurkan dana … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggaran Rp400 juta untuk Kamus Basa Sunda Wewengkon Kabupaten Kuningan, justru dianggap terlalu kecil. Hal itu, disampaikan Ketua DPD Sundawani Wirabuana Kuningan Mara Stanzah pada kuninganmass.com baru-baru ini. “Bagi kami anggaran tidak penting, itu sangat kecil untuk mendidik karakter anak bangsa, karakter anak-anak Kuningan masa depan hanya di anggaran segitu, ya sangat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD (F-Demokrat) Kabupaten Kuningan Rany Febriani M Hum mengaku baru tahu ada program kamus basa sunda senilai Rp400juta yang bersumber Pokir legislative. Hal itu, diutarakannya kala dikonfirmasi awak media, Selasa (14/12/2022) kemarin siang. “Bukan saya, boleh tanyakan ke BPKAD. (Kalo Pokir) Itu kan aspirasi lapangan, dari konstituen,” sebut Rany menjawab isu … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Menyangkut pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, salah seorang mantan wakil rakyat, Bambang Suela, berkomentar. Menurut pria yang kini berstatus sebagai pengusaha ini, pokir tersebut berpotensi korupsi. “Sesungguhnya kebijakan pokir itu untuk apa? Karena setiap ada pokir, yang nyari pemborongnya itu anggota dewannya. Padahal serahkan saja ke asosiasi seperti Gapensi dan lain-lain, jangan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Meskipun pada APBD-P 2018 yang baru saja diketok palu terdapat alokasi untuk pokir (pokok-pokok pikiran dewan), namun tidak menjamin besarnya peluang bagi caleg incumbent untuk menang. “Enggak lah, yang kemarin (pileg 2014, red) juga banyak yang gak jadi meskipun dapat pokir. Itu (pokir) gak jadi tolak ukur,” kata Ketua DPRD Kuningan, Rana … Baca Selengkapnya