Dewan

Pengamat: Hasil Kajian Menunjukkan Kuningan Satu-satunya Daerah Tanpa Perbup Tunjangan DPRD Pasca PP Nomor 18 Tahun 2017

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dugaan persoalan penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi anggota DPRD Kabupaten Kuningan terus bergulir di Kejaksaan Negeri Kuningan. Dalam proses penyelidikan tersebut, sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh penyidik untuk mendalami mekanisme penganggaran, dasar hukum, hingga proses penetapan kedua tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perkembangan … Baca Selengkapnya

Anggaran Bencana jadi Temuan BPK, Banggar Dewan Minta Evaluasi Total Tata Kelola Anggaran BTT

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu belakangan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan secara khusus memberikan perhatian dalam Nota Banggar terhadap Laporan Pertanggungjawaban tentan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Nota itu dibahas anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 12 miliar dengan realisasi mencapai Rp 11,961 miliar atau sebesar 99,68% dari anggaran … Baca Selengkapnya

Apakah Tidak Terbitnya Peraturan Bupati Otomatis Menjadikan SK Cacat Hukum dan Berujung Korupsi?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Polemik mengenai dasar hukum pembayaran tunjangan keuangan DPRD Kabupaten Kuningan memunculkan berbagai pendapat. Salah satu yang berkembang adalah bahwa karena besaran tunjangan ditetapkan melalui Keputusan Bupati (SK), bukan Peraturan Bupati (Perbup), maka produk hukum tersebut cacat hukum dan bahkan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Pendapat tersebut tentu sah sebagai bagian dari kebebasan … Baca Selengkapnya

Sempat Terhutang Berbulan-bulan, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan Segera Cair, Total Rp 14 Milliar

oleh

KUNINGAN (MASS) – Sempat terhutang selama berbulan-bulan, hak keuangan  dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (tunjangan) dipastikan segera cair. Hal itu dipastikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan, U Kusmana SSos MSi yang juga Sekda, pasca Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2026 tersebut, telah ditandatangani Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar … Baca Selengkapnya

Kontra dengan PKB, PSI Ogah Pemilihan Bupati Kembali ke DPRD, Asep: Menghilangkan Hak Rakyat….

oleh

KUNINGAN (MASS) – Beda dengan Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih, Pembina Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kuningan Asep Susan Sunjaya alias Asep Papay tegas menyuarakan penolakan soal mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, demokrasi tidak dapat dipersempit hanya pada mekanisme perwakilan politik semata, terlebih jika harus menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara … Baca Selengkapnya

Mendadak Pimpinan Dewan Menghadap Ke Pendopo, Ada Apa?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Mendadak pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kuningan mendatangi Gedung Pendopo, Kamis (23/4/2026) sore. Terlihat 4 mobil dinas pimpinan dewan terparkir hingga menjelang maghrib di depan area Teras Pendopo Kabupaten Kuningan. Waktu maghrib, barulah muncul keluar dari ruang Bupati, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy dan Saw Tresna. Sementara pimpinan lainnya belum … Baca Selengkapnya

Kadernya Diserang Dugaan Pelanggaran Etik, Golkar Komitmen Tidak Akan Membela, Janji Proses Pencopotan Keanggotaan BK

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengurus Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan mengaskan, bahwa pihaknya berkomitmen tidak akan membela, melindungi siapapun anggota kader Partai Golkar yang terbukti berbuat amoral, melanggar etika karena konsekwensinya dapat menjatuhkan marwah Institusi Golkar. Hal itu ditegaskan Ketua Harian Yudi Budiana, pasca audiensi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama DPD Partai … Baca Selengkapnya

Bimtek ke Bandung, Dewan Diingatkan Banyak PR Kinerja; Mulai dari PDAM, DAK, Taspen hingga Etik

oleh

KUNINGAN (MASS) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan saat ini tengah menggelar Bimtek ke Bandung, Selasa (21/4/2026). Kegiatan itu menjadi sorotan publik, lantaran dilakukan di luar daerah. Bahkan diisukan menelan anggaran milliaran, yang justru dibantah keras Ketua Dewan Nuzul Racdy SE. “Kegiatannya sih betul, tapi kalau anggarannya sebesar itu data darimana? Ngarang!,” … Baca Selengkapnya

Integritas di Simpang Jalan: Menakar Tanggung Jawab Moral Legislator dalam Ruang Publik

oleh

KUNINGAN (MASS) – Dalam ekosistem demokrasi, seorang legislator adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi logis berupa melekatnya standar etika yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Ketika muncul isu yang menyentuh ranah integritas personal sebagaimana isu yang baru-baru ini menyita perhatian publik persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai friksi privat belaka, melainkan … Baca Selengkapnya

Kepsek Dipanggil Dewan, Guru-guru Sekolah Boleh Urunan Bayar TGR Temuan BPK, Emang Mau?

oleh

KUNINGAN (MASS) Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanggil sejumlah Kepsek yang lembaganya menjadi temuan BPK, dan dituntut pengembalian, Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pemanggilan Kepsek dilakukan pada Rabu (8/4/2026) kemarin. Nampak hanya beberapa Kepsek saja yang dipanggil oleh dewan, dan dipintai keterangan. Pasca pemanggilan Kepsek, banyak hal diungkap Komisi IV DPRD dalam konferensi pers, seusai-nya … Baca Selengkapnya