KUNINGAN (MASS) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan saat ini tengah menggelar Bimtek ke Bandung, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan itu menjadi sorotan publik, lantaran dilakukan di luar daerah. Bahkan diisukan menelan anggaran milliaran, yang justru dibantah keras Ketua Dewan Nusul Racdy SE.
“Kegiatannya sih betul, tapi kalau anggarannya sebesar itu data darimana? Ngarang!,” jawab Nuzul, aaat dikonfirmasi soal isu angka Rp 2,2 milliar.
Zul, sapaan akrab Nuzul, menjelaskan bahwa undang-undang membolehkan bimtek sampai 6 kali dalam setahun. Dan tahun ini, DPRD Kuningan justru baru sekali.
“Soal bimtek yang kita lakukan saat ini sesuai tematik dan momentum yang dihadapi sekarang ini yaitu menghadapi LKPJ dan LHP BPK,” sebutnya.
Sementara, catatan kritis tentang bimtek dewan juga disampaikan mahasiswa Jogja asal Kuningan, Nurkholik. Ia menggarisbawahi, agar bimtek tidak sekedar “cap” kegiatan semata.
“Dewan punya banyak PR, agenda yang menggantung. Soal pengawasan PDAM belum ada ujungnya, beda angka TGR, DAK, Taspen, dan isu eti,” ucapnya.
Jangan sampai, kata Nurkholik, dewan hanya “keren-kerenan” bimtek, tapi pekerjaannya malah menggantung.
“Kalo dewan belum berkapasitas, wajar bahkan perlu bimtek. Kan harus ngeberesin PR. Kalo udah bimtek, pengawasaanya udah bisa, tapi persoalannya masih gantung, kan kita boleh curiga, ini sengaja?” ujarnya. (eki)