Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Beda angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Disdikbud Kabupaten Kuningan yang menurut DPRD Rp 8,6 M dan klaim Pemda bahwa hasil Audit BPK RI adalah Rp 3,2 M, mendapat sorotan berbagai pihak. Salah satunya aktivis Nana Barak. Ia mengatakan, perbedaan angka tunggakan ganti rugi Disdikbud Kuningan bukan sekedar selisih matematika, ini menyangkut hak … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Munculnya polemik di tengah masyarakat terkait hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kegiatan pendidikan di Kabupaten Kuningan perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Perlu ditegaskan, LHP BPK bukanlah vonis pidana, melainkan instrumen evaluasi untuk perbaikan tata kelola. Apa yang disampaikan BPK dalam laporan tersebut mayoritas berkaitan dengan ketidaksesuaian administratif, perencanaan, dan penguatan sistem … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kuningan diwajibkan melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Kewajiban ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2024 hingga triwulan III 2025. Diketahui, dari data yang dihimpun, SDN 1 … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Temuan BPK RI mengharuskan ganti rugi (tuntutan ganti rugi alias TGR) pada banyak pengguna anggaran yang merupakan satuan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Salah satu kategorinya adalah “Kekurangan Volume Fisik Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024″ yang mewajibkan 27 sekolah untuk melakukan TGR. Diantara sekolah-sekolah tersebut, angka … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Anggaran pembelian karpet sajadah hingga laptop di lingkungan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kuningan masuk temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, karpet sejadah tercatat dalam daftar “Nilai Pembelian Sebenarnya + Pajak”, dengan nilai pembelian sebesar Rp215.072. Selain karpet sejadah, BPK juga mencatat item lain dalam kategori yang sama, … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Dr Elon Charlan, mewanti-wanti agar penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi sesuai LHP BPK RI yang dihadapi sekolah-sekolah di bawah naungan dinasnya, tetap mengedepankan kehati-hatian. Hal itu dikatakan Elon, sesaat setelah menghadiri undangan Komisi IV DPRD Kuningan, untuk pemaparan LHP BPK, Selasa (8/4/2026). Mulanya, Elon menegaskan bahwa apa yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merekomendasikan puluhan sekolah di Kabupaten Kuningan untuk mengganti rugi (Tuntutan Ganti Rugi alias TGR) atas penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2024 hingga tahun anggaran 2025. Diantaranya, kegiatan yang direkomendasi TGR oleh BPK adalah Selisih Transaksi SIPLAH (Pembelian Laptop) Tahun 2024 dan 2025, Kekurangan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana S Sos M Si, membantah angka temuan BPK RI yang dikatakan, ganti ruginya (TGR) mencapai Rp 8,6 Milliar. Kata Sekda, usai dipanggil Komisi IV DPRD pada Senin (6/4/2026) siang bersama Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat, angka ganti rugi sesuai rekomendasi BPK adalah Rp 3,2 Milliar. “Terkoreksi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan U Kusman S Sos M Si, Senin (6/4/2026) pagi ini. Pantauan kuningnmass.com sekitar pukul 10.30 WIB, mobil yang biasa digunakan Sekda, sudah terparkir di halaman Gedung DPRD Kuningan, beriringan dengan mobil yang biasa digunakan Ketua Dewan. Agenda Sekda di gedung Wakil … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang merekomendasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan mengganti rugi penggunaan anggaran tahun 2024-2025, membuat Ketua Fraksi PDIP Rana Suparman angkat bicara. Pasalnya, total angka ganti rugi yang harus dibayar Disdikbud Kuningan tidak main-main, lebih dari Rp 8 Milliar. “Ini kan yang membuat kita dipaksa … Baca Selengkapnya