KUNINGAN (Mass) – Pertarungan perebutan rekomendasi siapa bakal calon Bupati Kuningan yang akan di usung oleh Partai Demokrat mulai memasuki babak baru, yaitu tahap survey elektabilitas. Dari informasi yang dihimpun, lembaga survey yang akan direkomendasikan oleh DPC Demokrat untuk digunakan diantaranya adalah Pollmark, Indikator, dan SMRC.
Saat dihubungi melalui pesan singkat, rekomendasi ketiga lembaga survey tersebut dibenarkan oleh Toto Hartono, selaku ketua DPC Demokrat . “Insya Allah ngke salah sawios (insya allah nanti salah satunya),” singkatnya membalas sms yang dikirim kuninganmass.com.
Mendengar hanya ada 3 lembaga survey yang ditentukan DPC tersebut, beberapa kader Demokrat merasa tidak puas. Padahal ketiga lembaga survey itu sudah teruji keakurasian data serta pengalamannya dalam mengintip elektabilitas suatu kandidat calon.
Diungkapkan oleh Bintang, anggota biro kehutanan DPP Demokrat, melihat lembaga survey yang direkomendasi oleh DPC Demokrat dideskripsikan olehnya seperti seseorang yang memberikan makan kepada musuh sendiri.
“Melihat 3 lembaga tersebut direkomendasikan oleh DPC Demokrat untuk mengawal para kandidat Balonbup di internal, memang tidak ada yang salah. Hanya rasanya aneh saja, karena 3 lembaga survey tersebut yang terus menerus menghajar Bang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada saat pilkada DKI,” keluhnya.
Pria yang turut memantau progres pilkada di beberapa daerah di Jawa Barat termasuk Kuningan, mengaku sebelumnya concern di tim relawan AHY pada saat pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu itu, ia mengatakan seperti de javu ketika harus melihat 3 lembaga tersebut direkom oleh internal partainya.
“Hanya bedanya jika dulu mereka adalah lawan, dan jika disetujui oleh DPP maka mereka akan jadi kawan,” jelasnya.
Ditanya lembaga mana yang sebaiknya digunakan untuk melakukan survey di Kuningan, Bintang menjelaskan bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari DPP atas dasar rekomendasi dari DPC. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan apa yang direkomendasikan oleh DPC, akan diganti atas pertimbangan khusus oleh DPP.
Menurut informasi yang diperolehnya, lembaga yang akan digunakan oleh setiap daerah bisa saja berbeda. Namun jika daerah tersebut memiliki karakteristik sama, wilayahnya berdekatan serta satu dapil yang sama di 2019, kemungkinan besar akan disamakan lembaganya.
“Kepentinganya juga kan untuk pileg 2019 juga, jadi bisa saja DPP melihat wilayah yang dapilnya sama akan menggunakan satu lembaga survey yang sama. Karena data tersebut bisa digunakan sustainable dari pilkada 2018 hingga pileg 2019. Setahu saya kalau di DKI Jakarta menggunakan JSI dan daerah lain menggunakan LSI, untuk Ciamis menggunakan LSI dan lembaga tersebut yang sebelumnya dipercaya oleh AHY untuk surveynya,” pungkas Bintang. (deden)
