Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

Pasca Panggil TAPD, Politisi PKB Jelaskan Kenapa DAK dan BP Cair Tapi Proyeknya “Ngutang”, Ada Potensi Pinjaman Daerah?

KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih menjelaskan hasil pemanggilan TAPD Pemkab Kuningan soal gagal bayar atau tunda proyek APBD TA 2022.

“Kami DPRD akan terus melakukan pengawasan pantauan sejauh mana realisasinya (solusi pembayaran),” ujar H Ujang, Kamis (12/1/20223) kemarin.

Kegiatan yang harus diselesaikan oleh Pemda di tahun 2022 itu, kata H Ujang, tersebar di 19 SKPD dengan total Rp 94 Milyar. Proyek yang dimaksud, ada yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), BP (Bantuan Provinsi) dan yang bersumber APBD.

“Kan pemerintah itu dalam mengeksekusi anggaran, tidak berarti uang DAK untuk membayar DAK, tapi uang itu masuk uang kas daerah. Nanti mana yang harus dibayar itu yang dibayar duluan,” jawab H Ujang saat ditanya, kenapa DAK turun dari pusat tapi proyeknya belum terbayar hingga akhir tahun.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Saat ditanya apakah pemindahan alokasi anggaran DAK itu diperbolehkan, Ujang tidak menjawab boleh atau tidak.

“Itu yang terjadi. Secara regulatif itu sudah dilakukan koordinasi komunikasi dengan Provinsi maupun Pusat dalam penyelsesaian ini,” kata H Ujang.

Adapun sebagai lembaga DPRD, politisi PKB itu mengamini bahwa pihaknya mungkin baru kali ini terlibat. H Ujang mengaku sudah mengatakan hal tersebut sejak jauh-jauh hari (kurangnya keterlibatan legislatif).

H Ujang juga mengatakan, pihaknya sudah menekankan beberapa hal prioritas kewajiban bayar Pemda, mulai dari tunjangan pegawai sampai pengusaha “kecil” yang menggarap proyek dengan pinjaman bank.

Sementara, Ketua Komisi 2 M Apif Firmansyah juga mengutarakan kesepakatan dan kesepahaman DPRD dengan TAPD, bahwa terkait pembayaran bagi program-program di setiap SKPD itu akan diselesaikan Maret atau maksimal April. Apif bilang, tidak ada lagi kata “insya allah” (satir untuk kata mungkin, red) untuk bayar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“(Adakah potensi Pemda pinjam dulu?) Pinjaman daerah dan lain-lain belum tau, kita mendorong jangan sampai dulu (pinjam). Karena nantinya jadi beban berjalan tahun berikutnya. (Bunga?) Ya semuanya juga (ada bunga kalo pinjaman),” tuturnya.

Apif membenarkan, DPRD mendorong prioritas Pemda untuk membayar utang proyek tersebut.

“Kita meminta pada eksekutif, semua DAK, BP PAD ke bayar-bayar dulu. Pimpinan (DPRD) juga menugaskan kami (setiap kosmisi) agar mengevaluasi semua SKPD yang punya tunda bayar,” sebut Apif. (eki)

Video :

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Tunjangan profesi guru, atau yang dikenal juga sertifikasi di Kabupaten Kuningan, ternyata masih ada yang “ngebon” atau dihutangi (belum cair). Yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – SK personalia dan tugas Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, ternyata sempat “kadaluarsa”. Pasalnya, dalam SK pimpinan, tugas Pansus harusnya bisa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Petang ini, Selasa (11/4/2023) ini, 4 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan nampak mengikuti buka bersama yang diikuti pimpinan partai dan pimpinan DPRD....

Government

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma Umar Hidayat turut mengomentari kinerja pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022 yang digagas DPRD beberapa waktu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Kabupaten Kuningan meminta Objek Wisata Waduk Darma ditutup. Bukan tanpa alasan, Gibas yang kini membersamai...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Polemik Revitalisasi Waduk Darma yang menyisakkan hutang ke beberapa sub-kontraktor, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/3/2023). Kang Emil, sapaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sampai sekarang tahapan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang bersifat tertutup belum menunjukkan hasil, nampaknya agenda lain tetap berlanjut. Bahkan,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Polemik gagal bayar di Kabupaten Kuningan kini menjadi pelesit yang membuat keresahan ditengah masyarakat, kegagalan tersebut seolah telah direncanakan oleh para...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketika sector pendapatan pada APBD segitu-gitunya, kedepan Kuningan perlu meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sumbernya dua yaitu sumber local dan sumber dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 terhadap beberapa SKPD dalam dua hari ini, Senin-Selasa (21-22/2/2023), nampaknya belum menunjukkan progres yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 (dikenal juga sebagai Pansus Gagal Bayar) DPRD pada dua SKPD yakni BPKAD dan Bappenda...

Government

KUNINGAN (MASS) – BPKAD dan Bappenda Kabupaten Kuningan nampak memenuhi undangan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang diinisiasi DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (21/2/2023) siang....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pansus Gagal Bayar, atau yang secara definitif dinamai Pansus Tunda Bayar APBD Tahun 2022, hari ini, Selasa (21/2/2023) siang, agendanya akan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Jika merujuk pada konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah banyaknya aspirasi masyarakat ke Partai Golkar melalui para kader dan petingginya soal Gagal Bayar APBD TA 2023, Pengurus DPD dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Beberapa hari lalu, kuningan dihangatkan dengan gerakan yang dibetuk oleh para mahasiswa yang asli kuningan namun kuliah diluar kota. Kilas balik...

Netizen Mass

Polemik mengenai gagal bayar Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mencuat di jagat media massa dan media sosial warga Kuningan. Fenomena gagal bayar proyek tahun 2020...

Headline

KUNINGAN (MASS) –  Muhammad Faiz Nurahyan, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kuningan Jabodetabek, salah satu organisasi daerah yang berisi mahasiswa Kuningan di luar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dengan terbentuknya Pansus Tunda Bayar oleh DPRD Kabupaten Kuningan, nampak diapresiasi oleh berbagai pihak seperti yang ditunjukkan Komunitas Kajene Motekar. Melalui...

Advertisement