Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Fraksi demi fraksi menyampaikan pandangannya soal pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/2/2023) sore ini. Setidaknya, dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kuningan, 5 diantaranya masih “keukeuh” meminta pembentukan Pansus. Namun 2 fraksi, meminta Pansus ditunda dan menunggu progres sampai April 2023 nanti. Sementara, 1 … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD Ta 2023 diagendakan akan digelar besok, Rabu (14/2/2023) siang. Kepastian jadwal itu, selain sempat disampaikan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE, juga diperkuat legislator Gerindra Deki Zaenal Mutaqin. “Kalo dari jadwal Banmus (Paripurna-nya) jadi. Undangan besok jam 1 siang,” tutur Deki kala diwawancara Selasa (13/2/2023) … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Kuningan diwarnai insiden terjungkalnya meja dan kacanya pecah, juga banting mik, Rabu (6/4/2022) siang. Rapat paripurna internal DPRD sendiri membahas penyampaian usulan perubahan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD (AKD) meneruskan sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Adapun, insiden meja yang terjungkal dan mik yang dibanting itu, terjadi … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan akhirnya mengesahkan lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari enam Raperda yang diusulkan Pemkab Kuningan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Senin (15/5). Hadir Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH didampingi wakilnya Dede Sembada ST, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos bersama unsur pimpinan DPRD, Sekda H … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan kini sepertinya tengah memberikan perhatian lebih kepada para camat se Kabupaten Kuningan. Hal itu tertuang pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) TA 2016 pada rapat paripurna belum lama ini. “Alokasi dana bagi kecamatan yang bersumber dari APBD, tidak seimbang dengan kebutuhan anggaran di lapangan. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (Mass) – Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan calon kuwu (Kepala Desa) dari non pribumi, namun dalam Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa menekankan syarat calon kuwu agar terdaftar sebagai penduduk setempat. Klausul itu tertuang pada pasal 12 huruf G yang menyebutkan, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk setempat. “Dalam Raperda Pilkades, … Baca Selengkapnya