Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Meja Terjungkal, Kacanya Pecah, Mik Dibanting, Terjadi di Rapat Paripurna DPRD


KUNINGAN (MASS) – Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Kuningan diwarnai insiden terjungkalnya meja dan kacanya pecah, juga banting mik, Rabu (6/4/2022) siang.

Rapat paripurna internal DPRD sendiri membahas penyampaian usulan perubahan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD (AKD) meneruskan sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Adapun, insiden meja yang terjungkal dan mik yang dibanting itu, terjadi saat membahas usulan anggota BK DPRD. Saat itu, sedang dibahas apakah pemilihan anggota BK itu, dengan cara ‘one man one vote’, atau paket.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yang menjungkalkan meja, adalah Toto karena tidak puas pada simpulan pimpinan sidang yang menyetujui paket dan tidak mengakomodir usulan one man one vote.

Adpaun Banting mik, sempat juga dilakukan anggota Fraksi Gerindra , Deki Zaenal Mutaqin, saat mengusulkan vote, tapi miknya terus gangguan.

Baca : https://kuninganmass.com/paripurna-kocok-ulang-akd-kehadiran-anggota-dewan-hampir-100/

Advertisement. Scroll to continue reading.

Fraksi Gerindra-Bintang sendiri, memilih Walk Out (WO) karena menganggap sudah rapat,  tidak berjalan demokratis lagi. WO, kemudian diikuti Fraksi PAN. Kedua fraksi ini, merupakan fraksi yang tersingkir dari ‘kueh’ jabatan AKD.

Ketua Partai Gerindra, sebelum mengikuti WO, menuding pada koalisi gemuk yang menyingkirkan Gerindra dan PAN, sebagai bentuk penghalalan segala cara.

“Apakah tidak malu ? Hidup ini tidak lama. Silahkan tersenyum, kalian merasa menang. Tapi besok siapa yang tahu,” ujarnya sesumbar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Penyebab Jungkirkan Meja : https://kuninganmass.com/ini-penyebab-anggota-dewan-jungkirkan-meja/

Ketua PAN H Uba Sobari saat keluar ruangan bersama anggota Fraksi PAN lainnya, menyindir jabatan AKD. 

“Apasih jabatan AKD ini. Ini kan persekongkolan untuk memenuhi hasrat mereka,” ujarnya. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Uba sendiri, tidak banyak berkomentar banyak. Saat ditanya kedepan akan lebih leluasa mempersiapkan untuk tarung di tahun 2024. 

“Iya, lebih leluasa,” jawabnya saat ditanya, sebagai luar koalisi bisa lebih leluasa kritis. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Business

KUNINGAN (MASS) – Rumah Sakit Juanda Kunigan memasuki puncak kegembiraan saat merayakan ulang tahun ke-21 dengan berbagai agenda kegiatan yang meriah. Acara ini menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Partai-partai di DPRD Kabupaten Kuningan, satu persatu memberikan pandangan, pertanyaan atas nota pengantar Bupati tentang perubahan ABPD Kabupaten Kuningan. Hal itu,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, menolak saran dari Fraksi Golkar agar Perumda AU (Anek Usaha) jadi agen gas LPG...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fraksi demi fraksi menyampaikan pandangannya soal pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/2/2023) sore ini. Setidaknya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD Ta 2023 diagendakan akan digelar besok, Rabu (14/2/2023) siang. Kepastian jadwal itu, selain sempat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tak elok, kondisi DPRD hari ini sangat memuakan dilihat dari kacamata masyarakat. Seharusnya DPRD ribut untuk persoalan pengentasan kemiskinan. Bagaimana peran...

Government

KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan akhirnya mengesahkan lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari enam Raperda yang diusulkan Pemkab Kuningan pada Rapat Paripurna...

Politics

KUNINGAN (Mass) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan kini sepertinya tengah memberikan perhatian lebih kepada para camat se Kabupaten Kuningan. Hal itu tertuang pada nota...

Government

KUNINGAN (Mass) – Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan calon kuwu (Kepala Desa) dari non pribumi, namun dalam Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa menekankan...

Advertisement