Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Para Camat Dapat Perhatian DPRD

KUNINGAN (Mass) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan kini sepertinya tengah memberikan perhatian lebih kepada para camat se Kabupaten Kuningan. Hal itu tertuang pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) TA 2016 pada rapat paripurna belum lama ini.

“Alokasi dana bagi kecamatan yang bersumber dari APBD, tidak seimbang dengan kebutuhan anggaran di lapangan. Kami mendorong agar anggaran di tahun yang akan datang lebih diperhatikan sesuai dengan jumlah desa dan beban kerjanya,” ucap jubir DPRD Kuningan H Dede Ismail SIP.

Sebab menurutnya, terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan khususnya berkenaan dengan para camat se Kabupaten Kuningan, didalamnya ada beban analisis kerja serta Tupoksi camat di 32 kecamatan.

“Saat ini, alokasi dana yang bersumber dari APBD tidak seimbang dengan kebutuhan anggaran di lapangan. Kerja camat yang berhubungan langsung dengan para kepala desa ataupun lurah dan masyarakat tidak mengenal waktu,” ujarnya.

Belum lagi kata Dede, para camat berinteraksi langsung dengan warga masyarakat seperti dalam peringatan PHBI maupun PHBN serta kegiatan sosial masyarakat lainnya.

“Untuk itu, kami mendorong agar anggaran di tahun yang akan datang lebih diperhatikan sesuai dengan jumlah desa dan beban kerjanya. Sehingga, para camat dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik,” pintanya.

Terkait dengan pengadaan operasional camat, pihaknya juga meminta, agar ada penyesuaian dengan geografi wilayah kerjanya. Sekaligus, para sekretaris kecamatan dalam melaksanakan tugasnya perlu difasilitasi kendaraan operasional dinas roda dua yang layak serta menyesuaikan dengan letak geografis kecamatan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lebih dalam, pihaknya menyampaikan, terbitnya UU nomor 6 Tahun 2016 tentang DEsa, yang mengamanatkan kepada desa mengenai pemberian hak kepada desa untuk mengelola desanya secara otonom tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah daerah, khususnya dalam kebijakan penggunaan anggaran desa.

“Kenyataan di lapangan masih terjadi adanya pungutan-pungutan kepada desa dalam setiap proses pencairan dana desa yang bersifat mistik. Oleh karena itu, perlu adanya political will dari saudara Bupati tentang pungutan yang dilakukan kepada desa-desa yang mengatasnamakan dana kebersamaan,” ungkapnya.

Sehingga lanjutnya, diperlukan tindakan tegas kepada oknum tertentu, supaya anggaran desa benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. (andri)

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Alokasi dana untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan mencapai Rp72.370.881.146 dan sudah terserap sekitar Rp28.889.947.200. Meski anggaran yang terserap masih kecil....

Government

KUNINGAN (MASS)- Masalah pemberhentian 4  perangka Desa Darma terus memanas dan menjadi perbincangan di hangat di Kabupaten Kuningan. Semua pihak berharap pemerintah mengusut kasus...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat datang menyambangi Kuningan, Rabu (23/10/2019). KPK datang bukan untuk OTT ataupun pemeriksaan dugaan korupsi, KPK datang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Visi kuningan 2018-2023 adalah Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023, merupakan niatan yang tulus dari penguasa Kuningan untuk...

Advertisement