Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Ketua Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 DPRD Kabupaten Kuningan Yudi Budiana (F-Golkar) menjawab tuduhan-tuduhan yang disematkan ke Pansus. Pada kuninganmass, secara khusus politisi Golkar itu menjawab kritik terbaru yang disampaikan Kepala Desa Jagara Umar Hidayat. “Saya berterima kasih dan lapang dada apabila ada pihak atau masyarakat yang mengkritisi kinerja Pansus Gagal … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya gara-gara rapatnya selalu tertutup, kali ini Pansus “Gagal” Bayar dikabarkan sedang berangkat ke Bandung. Jadwal mereka bertepatan dengan momentum jelang munggahan puasa. Belasan personil pansus yang diketuai H Yudi Budiana SH dari Golkar itu berangkat Senin (20/3/2023). Bahkan hari ini dikabarkan masih berada di Bandung. Saat … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya dari Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, saran agar rapat Pansus Gagal Bayar digelar secara terbuka, dilontarkan pula oleh Anggota DPR RI asal Fraksi PKB, H Yanuar Prihatin. “Aturannya rapat itu bisa terbuka, bisa juga tertutup. Yang menentukannya peserta rapat tersebut. Tapi kalau menyangkut isu public ya mestinya terbuka. Di … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Penggunaan istilah “gagal bayar” oleh sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sudah sepatutnya mendapat apresiasi. Hal itu menandakan adanya sebuah usaha untuk meminimalisasi budaya penghalusan bahasa (eufemisme) yang biasa dilakukan para pejabat ketika mengomentari pekerjaan rekan sejawat. Ketika isu gagal bayar mulai menjadi perbincangan publik, DPRD Kabupaten Kuningan pun langsung … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pasca ketuk palu pembentukan Pansus “Gagal Bayar”, muncul banyak respon masyarakat. Salah satunya merasa khawatir eksistensi pansus bakal memantik persoalan lain, sekaligus menyayangkan pembentukan tersebut. Seperti yang diutarakan Ketua Forum Masyarakat Kuningan (Formatku), Atang SE, Kamis (16/2/2023). Ia menyayangkan dengan sikap anggota dewan yang sudah mengetok palu membentuk anggota pansus pada Rabu … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah berkali-kali diskor akhirnya pembentukan Pansus Gagal Bayar diketok palu. Itu setelah Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE mencabut skorsing sekitar pukul 19.30 WIB. Lantaran dipersoalkan legal standing pengusul antara fraksi secara institusi dan anggota dewan, pada paripurna tersebut dilakukan perubahan pengusul. Forum paripurna pun menyetujui. “Setelah diputuskan, pada malam ini juga … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fraksi demi fraksi menyampaikan pandangannya soal pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/2/2023) sore ini. Setidaknya, dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kuningan, 5 diantaranya masih “keukeuh” meminta pembentukan Pansus. Namun 2 fraksi, meminta Pansus ditunda dan menunggu progres sampai April 2023 nanti. Sementara, 1 … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 tak kunjung dimulai. Meski diagendakan pukul 13.00 WIB, rapat baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sempat diskors selama 1 jam karena belum quorum, rapat kembali dimulai pukul 15.00 WIB sore. Rapat sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Nuzul, memimpin rapat bersama … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pasca menggelar Banmus (Badan Musyawarah) pada Senin (13/2/2023) siang, nampak anggota legislatif dibagi-bagi jamu tolak angin oleh elemen masyarakat. Satu persatu yang keluar ruang rapat, disalami dan diberikan jamu yang terbungkus warna kuning tersebut. Belakangan diketahui yang membagikan jamu adalah organisasi masyarakat. Adapun, hasil Banmus sendiri, disampaikan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua KNPI Kabupaten Kuningan Yusuf mengaku secara pribadi setuju wacana Pansus soal Gagal Bayar Pemda TA 2022. Hal itu, diutarakanya di sela-sela Podcast Kuninganmass yang disiarkan secara langsung via Youtube, baru-baru ini. “Hampir di semua kasus yang muncul, pansus muncul. Itu hak dewan. Saya secara pribadi setuju, tapi masyarakat dilibatkan. Terbuka, tahapannya … Baca Selengkapnya