Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir mencapai Rp 6 Milyar. Hitungan itu muncul dari hak tunjangan keempat pimpinan, dimana perbulannya hampir mencapai Rp 100 juta (dibagi 4 pimpinan sesuai dengan harga sewa mobil yang diatur), dan harus … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan anggaran lebih dari Rp3 Miliar. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal keberpihakan dan prioritas anggaran daerah. Pernyataan publik sebelumnya bahwa tidak akan ada pengadaan mobil dinas, ternyata bertolak belakang dengan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Ika Siti Rahmatika, Kamis (10/4/2025 malam. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Silaturahmi ini, kata Kapolres, bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polres Kuningan dengan para tokoh politik dan masyarakat dalam menjaga … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRDÂ Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung Senin (24/3/2025) kemarin. Aksi tersebut merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Nuzul Rachdy menyatakan bahwa pihaknya menghargai aspirasi dan tuntutan para mahasiswa. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang belum pulih, masih boncos, justru balik dicurigai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE. Pasalnya, kata Zul, ikut efesiensi bagi dewan itu sudah seharusnya sesuai arahan presiden. Karena pada dasarnya yang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Dian-Tuti, harus mendapatkan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif. Menurutnya, situasi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja (fenomena gagal bayar, boncos, red) menuntut adanya langkah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu oknum anggotanya, inisial R. Sidang Paripurna sendiri merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh BK atas aduan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan, kembali disikapi oleh Ketua Distrik 020 Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Kuningan, Nana Rusdiana SIP. “Sesungguhnya persoalan satu orang anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah terpublikasikan serta dapat disebut sudah masuk wilayah mengganggu iklim kondusifitas Kabupaten Kuningan,” ucap … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pembangunan RM Mie Gacoan yang berada di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan depan SMAN 2 Kuningan, disidak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan sebelum masuk Ramadhan, agenda Kunjungan Dalam Daerah (KDD). Tidak hanya sejumlah anggota DPRD di Komisi 1, mereka juga didampingi DPMPTSP Kabupaten Kuningan serta aparat terkait, saat datang ke pembangunan Mie Gacoan … Baca Selengkapnya
JAKARTA (MASS) – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan, inisial RIM. Kasus ini telah menjadi begitu viral dan dianggap menjadi contoh bagaimana buruknya integritas dan moralitas oknum legislatif. Ketua DPP PKB Yanuar Prihatin menyatakan bahwa kasus semacam … Baca Selengkapnya