“(Dugaan) Pelanggaran Etik kan Bersifat Pasif”

KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (2/6/2025) siang kemarin, sejumlah massa gabungan dari LSM dan Ormas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk menggelar audiensi. Giat itu, dihadiri sejumlah SKPD, sampai MUI Kuningan. Dalam audiensi yang diinisiasi FMPK (Forum Masyarakat Peduli Kuningan) itu, dibahas berbagai hal. Termasuk salah satunya moral anggota dewan, yang dikait-kaitkan dengan dugaan pelanggaran … Baca Selengkapnya

Ketua Dewan Peringatkan Bupati Soal Mutasi, Harus Tegas Tapi Jangan Dendam!

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mewanti-wanti Bupati – Wakil Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si – Tuti Andriani SH MKn, pasca melewati 100 hari pertama. Setelah ini, kata Nuzul, tibalah saatnya Dian-Tuti ini memasuki tugas yang sebenarnya untuk 5 tahun kedepan. “Mengawali tugas pemerintahan ini tentunya prioritas … Baca Selengkapnya

Wakil Rakyat di Ujung Malu : Skandal, Siri, dan Talak Tiga demi Kekuasaan 

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan kembali menyuarakan suara nurani rakyat. Setelah sebelumnya melakukan audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuningan pada 27 Februari 2025, kini FMPK kembali bersiap untuk menggelar audiensi lanjutan. Namun, rencana audiensi yang semula dijadwalkan pada Rabu, 28 Mei 2025, secara mendadak diundur menjadi Senin, 2 Juni … Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Ijazah dan BPKB Pegawai, Ada Juga Emas yang Sempat Ditahan Perusahaan, Terungkap Saat Mediasi di Dewan

KUNINGAN (MASS) – Polemik penahanan ijazah oleh perusahaan PT. Panjunan yang beroperasi di wilayah Cinagara, Lebakwangi -Kuningan yang sempat mencuat kemarin, mengungkap bahwa sejumlah eks karyawan  mengaku mengalami penahanan ijazah, BPKB motor hingga emas. Hal itu terungkap dalam audiensi-mediasi yang digelar DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat (2/5/2025). “Berkas sekolah seperti ijazah, SKHUN, transkrip nilai, BPKB, … Baca Selengkapnya

KPU Kuningan Serahkan Berkas PAW, Hj Titi Huryasih Bakal Melenggang Ke Gedung Dewan

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan secara resmi menyerahkan berkas PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PKB, yang akan digantikan oleh pemilik suara terbanyak ketiga di Dapil yang sama, Hj Titi Huryasih. Berkas resmi dari KPU diberikan langsung oleh Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono didampingi seluruh Komisioner … Baca Selengkapnya

Layar Interaktif DPRD Gagal Bayar Tahun 2024, Bukan Pengadaan Anyar!

KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage  ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi kewajiban bayar tahun ini karena belum dibayar (gagal bayar atau tunda bayar). Hal itu disampaikan Sekertaris DPRD Kabupaten Kuningan Dr Deni Hamdan mengklarifikasi kabar yang beredar belakangan tentang pengadaan layar interaktif … Baca Selengkapnya

Layar Interaktif DPRD Rp 3,2 Milyar Gak Kena Efesiensi? Barjas Sebut Kewenangan Ada di Dewan

KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara. Kabag Barjas Tito Palawa Nusanto, dikonfirmasi anggaran pengadaan layar interaktif DPRD yang nilainya mencapai Rp 3,2 Milyar itu, apakah masuk efesiensi atau tidak. Tito, menegaskan sampai saat ini ia belum bisa … Baca Selengkapnya

Wow! Pengadaan Layar Interaktif di DPRD Capai Rp 3,2 Milyar, Lebih Mahal dari Mobil Dinas

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang lebih besar anggarannya. Masih untuk lembaga DPRD Kabupaten Kuningan, pengadaan yang lebih besar nilainya adalah untuk layar interaktif / digital signage. Nilai anggarannya mencapai Rp 3,2 Milyar. Namun, Ketua DPRD Kabupaten … Baca Selengkapnya

Tugas Kepala Desa Lebih Berat dari Anggota DPR/DPRD

KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tugas yang luar biasa berat kepada Kepala Desa bila dibanding dengan tugas anggota DPR/DPRD. Tugas Kepala Desa memang bisa dibilang lebih berat dan kompleks dibandingkan tugas anggota DPR/DPRD, karena … Baca Selengkapnya

Padahal Tak Perlu Beli Mobil Baru, Bisa Mobil Lama Kan?

KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang disampaikan melalui media massa dan kanal YouTube. Namun, narasi pembelaan tersebut dinilai tidak menjawab substansi masalah yang lebih dalam: kepekaan terhadap efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang sempit. Hal … Baca Selengkapnya