Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Nasional

Niat Dibalik Skema Subsidi Menjadi BLT: Kenaikan Harga dan Beban Rakyat

KUNINGAN (MASS) – Beberapa waktu terakhir, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap skema subsidi untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan bahkan tiket kereta api.

Dibalik narasi yang terlihat seolah ingin menyasar bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, ada kekhawatiran bahwa niat utama dari perubahan skema subsidi ini hanya untuk membuka ruang bagi kenaikan harga barang-barang tersebut.

Dengan mengganti subsidi langsung menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu, ada risiko bahwa masyarakat luas yang sebelumnya mendapat subsidi melalui harga yang lebih murah akan merasakan beban harga yang lebih tinggi.

Dalam kasus ini, skema BLT berpotensi digunakan sebagai cara untuk melegitimasi kenaikan harga barang, dengan dalih efisiensi dan penargetan subsidi.

Pola yang Terlihat Sama pada BBM, LPG, dan Kereta Api

Pola yang diambil pemerintah dalam merombak subsidi untuk BBM, LPG, dan kereta api terlihat serupa. Pemerintah kerap kali menyampaikan bahwa subsidi selama ini tidak tepat sasaran, karena hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak tergolong miskin.

Misalnya, pengguna mobil pribadi disebut-sebut menjadi penerima manfaat utama dari subsidi BBM, sementara masyarakat miskin justru tidak mendapat porsi yang semestinya.

Narasi serupa digunakan dalam kasus LPG bersubsidi dan tiket kereta api.

Namun, apakah perubahan ini benar-benar dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin atau justru lebih mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima harga baru yang lebih tinggi?

Pada akhirnya, yang terjadi adalah kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada subsidi untuk kebutuhan pokok sehari-hari akan terkena imbas dari kenaikan harga yang tak terhindarkan.

Pemerintah berdalih bahwa perubahan skema subsidi menjadi BLT adalah untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.

Namun, skema ini rentan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Misalnya, tidak semua masyarakat miskin terdaftar atau memiliki akses mudah terhadap sistem bantuan tunai, sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan baru.

Apakah BLT Efektif Sebagai Solusi Pengganti Subsidi?

Transformasi subsidi langsung menjadi BLT memang terlihat sebagai langkah progresif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan metode ini, pemerintah berharap bisa menyaring kelompok masyarakat miskin yang tepat sehingga bantuan tunai dapat diterima langsung.

Namun, BLT memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam jangka panjang. Pertama, BLT hanya memberikan bantuan sementara yang dapat dihabiskan dengan cepat, tanpa memberikan solusi jangka panjang untuk menghadapi kenaikan harga yang berkelanjutan.

Kedua, BLT rentan terhadap inflasi. Begitu harga barang-barang pokok naik, daya beli bantuan tersebut akan semakin berkurang, memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan nominal bantuan agar tetap relevan.

Hal ini tentu berpotensi menambah beban fiskal yang lebih besar, apalagi jika kenaikan harga terus berlangsung dalam waktu yang lama.

Situasi ini hanya akan memperburuk kondisi masyarakat miskin, karena kenaikan harga barang esensial seperti BBM, LPG, dan tiket kereta api akan berpengaruh luas terhadap kenaikan biaya hidup secara keseluruhan.

Ketiga, pengawasan BLT sering kali tidak mudah dan rentan terhadap penyalahgunaan. Kasus salah sasaran pada BLT selama pandemi COVID-19 masih menjadi pelajaran bahwa bantuan tunai sering kali sulit diawasi, terutama di daerah-daerah terpencil.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Akurasi data penerima, kendala birokrasi, serta distribusi yang tidak merata menjadi tantangan besar dalam implementasi BLT.

Hal ini berisiko membuat program tersebut gagal mencapai tujuannya, sehingga masyarakat miskin tetap tidak mendapatkan bantuan yang memadai.

Menakar Potensi Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Jika Subsidi BBM Dialihkan Menjadi BLT

Jika pemerintah benar-benar mengubah skema subsidi BBM menjadi BLT, ada kemungkinan besar harga Pertalite dan Solar akan naik.

Seperti yang kita lihat dalam beberapa kasus sebelumnya, saat pemerintah menggantikan subsidi langsung dengan BLT, harga komoditas yang sebelumnya disubsidi cenderung dinaikkan.

Contohnya, ketika subsidi listrik dikurangi, tarif listrik pun mengalami kenaikan. Skema ini kemungkinan besar akan terjadi pada BBM, karena pemerintah bisa berargumen bahwa harga pasar BBM perlu menyesuaikan kondisi ekonomi global dan biaya impor minyak yang tinggi.

Kenaikan harga BBM seperti Pertalite dan Solar tidak hanya berdampak pada mereka yang mampu, tetapi juga pada masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh BLT atau mengalami kesulitan mengaksesnya.

Meskipun kelompok miskin mungkin mendapatkan bantuan tunai untuk mengompensasi kenaikan harga, tetap saja mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk barang dan jasa lain yang dipengaruhi oleh harga BBM, karena kenaikan BBM biasanya memicu kenaikan harga barang-barang lainnya akibat meningkatnya biaya distribusi.

Jika pemerintah mengambil langkah ini, ada sejumlah risiko ekonomi yang harus diantisipasi

Inflasi yang Meluas: Kenaikan harga BBM akan berdampak pada biaya produksi dan transportasi, yang akhirnya meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Inflasi yang terjadi bisa mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok miskin yang diberikan BLT.

Pada akhirnya, BLT yang diberikan tidak akan mencukupi kebutuhan mereka karena daya beli semakin menurun.

Peningkatan Beban Ekonomi Rumah Tangga: Masyarakat menengah bawah yang sebelumnya masih mampu membeli BBM subsidi akan merasakan peningkatan beban ekonomi yang cukup besar.

BLT yang diberikan mungkin tidak mampu menutup kenaikan harga secara keseluruhan, dan ini akan berdampak pada alokasi anggaran rumah tangga.

Dana yang sebelumnya bisa digunakan untuk keperluan lain mungkin harus dialokasikan untuk menutup kenaikan harga bahan pokok dan transportasi.

Kemungkinan Lonjakan Kemiskinan: Jika kenaikan harga BBM dan barang-barang pokok lainnya tidak diimbangi dengan penyesuaian BLT yang memadai, ada risiko lonjakan kemiskinan.

Masyarakat rentan yang berada di ambang garis kemiskinan bisa terjerumus ke dalam kemiskinan akibat meningkatnya biaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan skema subsidi dari harga murah langsung ke BLT mungkin memiliki niat baik, namun pelaksanaannya membutuhkan kehati-hatian agar tidak merugikan kelompok masyarakat yang bergantung pada subsidi tersebut.

Jika pemerintah ingin mengubah skema subsidi BBM menjadi BLT, perlu ada komitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga agar kenaikan harga BBM tidak memicu inflasi yang luas dan menambah beban ekonomi bagi masyarakat miskin.

Selain itu, transparansi data penerima BLT dan sistem pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan pendukung untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok lainnya, karena dampak dari kenaikan harga BBM dapat merembet ke sektor-sektor lain yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebagai penutup, mengubah skema subsidi menjadi BLT memang memiliki manfaat, tetapi jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang komprehensif untuk menjaga stabilitas harga, langkah ini hanya akan menjadi alasan untuk menaikkan harga, dengan konsekuensi yang pada akhirnya membebani masyarakat luas.

Achmad Nur Hidayat (EKONOM UPN VETERAN JAKARTA)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Salah satu tokoh nasional, Said Didu, datang menghadiri pengukuhan relawan DPD Anies Kabupaten Kuningan yang digelar di OSG Linggarjati, Sabtu (26/8/2023)...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist adalah sebuah adagium hukum yang mempunyai terjemahan berbunyi “Saat ada bukti dari fakta-fakta...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pada Rabu (19/10/2022) kemarin, sejumlah warga Desa Bunder Kecamatan Cidahu berkumpul untuk pembagian BLT DD (dana desa) di aula balai desa....

Anything

KUNINGAN (MASS) – Setelah kenaikan BBM beberapa waktu lalu, ternyata tak membuat pelayanan ngisi bensin jadi lebih mudah dan cepat. Ya, nampak di banyak...

Government

KALIMANGGIS (MASS) – Penerima bantuan sosial di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis mempertanyakan kenapa isi bansos, dirasanya tidak sesuai. Hal itu, diutarakan salah satu dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Salah satu pentolan demonstran Gerakan Masyarakat Melawan pada Senin (19/9/2022), yang juga praktisi hukum, Dadan Somantri Indra Santana SH angkat suara...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (19/9/2022) lalu, sejumlah ormas di Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam GMM (Gerakan Masyarakat Melawan) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kuningan....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebuah bendera kuning dipasangkan di bagian depan Kantor Pemda Kuningan oleh mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus (Kuningan),...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 3 September kemarin, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM mulai disalurkan....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Adanya pemotongan BLT BBM oleh Kades Citapen Kecamatan Japara menuai polemik. Meski sebelumnya Kades beralasan untuk dibagikan ke masyarakat tidak mampu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mengomentari pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan program sembako sebesar Rp100 ribu yang terjadi di Desa Citapen Kecamatan Japara, Kepala...

Headline

JAPARA (MASS) – Di Desa Citapen Kecamatan Japara terjadi pemotongan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan program sembako sebesar Rp100 ribu....

Government

KUNINGAN (MASS) – Masyarakat mengeluhkan mengenai ketidaksinkronan data penerima Bantuan Langsung Bahan Bakar Minyak (BLT BBM). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas BLT Dendhy...

Government

KUNINGAN (MASS) – Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM STKIP) Muhammadiyah Kuningan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain melalui alamat website https://cekbansos.kemensos.go.id/, cara mengecek apakah kita termasuk penerima manfaat atau tidak, bisa juga dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022)...

Social Culture

KUNINGAN (MASS) – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan program sembako sudah mulai disalurkan sejak 13 September. Berdasarkan keterangan dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat mengusulkan aspirasi yang disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9/2022) lalu. Melalui...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Pos Kuningan Acep Rudi melalui Ketua Satgas BLT BBM tahun 2022 Dendhy Vici Buana mengatakan bisa saja BLT BBM ini...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Pos Kuningan Acep Rudi, melalui Ketua Satgas BLT BBM 2022 Dendhy Vici Buana mengatakan pihaknya sudah mulai menyalurkan BLT BBM...

Headline

KUNINGAN (MASS) – US, oknum kades asal Desa Ciketak Kecamatan Kadugede, dibekuk kepolisian atas dugaan oplos gas elpiji di desanya. US (43), ditangkap tidak...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Kuningan menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Acep Purnama menyampaikan bahwa partainya, PDIP, menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan tersebut disampaikan setelah selesainya aksi unjuk rasa menolak...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Menolak kenaikan BBM, mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, serta Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat Kuningan (Ambek) Melawan juga komunitas ojek online...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Setelah pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu (3/9/2022) kemarin, harga tarif angkutan kota di Kabupaten Kuningan pun mengalami kenaikkan....

Government

JAKARTA (MASS) – Setelah sebelumnya wacana naiknya BBM dianggap batal, ternyata niat pemerintah mengalihkan subsidi tetap berjalan. Kenaikan BBM akibat pengalihan subsidi itu, diumumkan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa harga BBM bersubsidi mengalami kenaikkan. Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM agar digunakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kuningan melakukan audiensi dengan Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kabupaten Kuningan dalam rangka menolak rencana...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tepat pada tanggal 17 Agustus 2022 kemarin, seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke 77 dengan begitu khidmat. Berbagai aktivitas...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mahasiswa yang tergabung dalam HMI CabangKuningan, nampak datang ke gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada hari ini, Selasa (30/8/2022) sore. Nampak mahasiswa...

Advertisement