Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE, mengaku tidak tahu soal adanya Surat Peringatan (SP) ke-3 dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ke PAM Kuningan. “Aduh saya baru denger itu ada SP3 dari BBWS ya dan pelanggarannya apa,” ujarnya, kala diwawancara, Rabu (28/1/2026) sore. Namun ia menjelaskan juga, atas kisruh PAM Kuningan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Warga Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur yang menggantungkan hidup pada tambang batu tradisional, dibuat kelimpungan saat tiba-tiba muncul peringatan untuk berhenti aktivitas. Nampak sebuah tulisan peringatan dipasang di area tambang, tulisannya segera menghentikan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI). Peringatan berlogo Pemerintah Provinsi itu, memuat UU no 3 tahun 2020 Pasal 158, serta Pasal … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Polemik pengelolaan air PAM Kuningan – Cikalahang, terus melebar. Bahkan, polemik yang semakin luas -termasuk pertanyaan DPRD soal BOP itu- bermuara memunculkan desakan mundurnya Direktur dan Dewas PAM Kuningan. Menanggapi hal itu, Dewan Pengawas (Dewas) PAM Kuningan, H Deniawan M Si, dengan tenang menjawab bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Dewas, ada di … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Polemik penggunaan air di dua sumber mata air -Talaga Remis dan Talaga Nilem-, kian melebar setelah munculnya protes dari Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Pasalnya, meski desa penyangga kawasan Gunung Ciremai, Cikalahang justru menjerit kekurangan air, dan menuding aktivitas PAM Kuningan menjual air ke Indramayu sebagai penyebab. Bukan tanpa alasan, Cikalahang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pada Senin (26/1/2026) ini, Kuasa hukum pemenang lelang, Agus Prayoga, menghampiri Polres Kuningan, membicarakan terkait polemik eksekusi rumah hasil lelang di Desa Cikupa, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Agus mengatakan dirinya sengaja hadir untuk menyikapi eksekusi rumah yang menurutnya merupakan putusan hukum final dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, dalam pelaksanaannya justru … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Direktur PDAM Kuningan, Ukas Suharfaputra, yang dikabarkan Selasa (27/1/2026), nampaknya mengalami penundaan. Ini setelah empat pimpinan dewan menggelar rapat pimpinan (rapim) Senin (26/1/2026) sore. Dari rapim tersebut disepakati DPRD secara kelembagaan hendak mengumpulkan data/keterangan/fakta terlebih dulu. Seperti yang dijelaskan salah seorang Wakil Ketua Dewan, H Dwi Basyuni Natsir kala dikonfirmasi Kuningan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Kondisi Gunung Ciremai yang dulunya dipuja sebagai “ibu” yang diam dan memberi, kini diperlakukan seperti etalase swalayan. Setiap sudutnya diberi harga, dan setiap sumber daya alamnya dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. Keprihatinan tentang Gunung Ciremai itulah yang disampaikan akademisi Kuningan, Andriyana, pada Jumat (23/1/2026). Andriyana menjelaskan eksploitasi terhadap Ciremai tidak selalu terdengar dengan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Pasca diisukan adanya salah satu aparat desa yang terlibat di perusahaan pengolahan air illegal di Ciremai, Kepala Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kusnan melalui staff desa Umar –perangkat desa yang muncul di konten KDM-, menantang balik PAM Tirta Kamuning Kuningan untuk menunjuk langsung siapa perangkat desanya, kantor perusahaan mana, dan mata air mana … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah muncul di konten KDM, kekeringan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang jadi sorotan serius. Muncul anggapan bahwa kekeringan itu, karena airnya dari Kuningan, dijual oleh PAM Kuningan ke Indramayu. Namun di tengah isu tersebut, PAM Kuningan membantah jadi penyebab kekeringan, bahkan mengisukan informasi yang mengejutkan, dugaan aparat Desa Cikalahang masuk struktur pengurus … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Akhirnya Komisi 2 DPRD Kuningan menunjukkan tajinya. Dalam waktu dekat komisi tersebut akan memanggil PDAM Tirta Kamuning guna menggali berbagai persoalan yang berkembang. “Kita akan membahas 3 poin penting menyangkut evaluasi BOP (biaya operasional), lalu titik mata air yang dikelola, dan juga kaitan perjanjian pemanfaatan air,” ungkap Ketua Komisi 2, Jajang Jana, … Baca Selengkapnya