Dana BOS SD di Kabupaten Kuningan Bermasalah, Puluhan Juta Harus Dikembalikan

KUNINGAN (MASS) – Akibat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kuningan harus mengembalikan dana Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Laporan hasil pemeriksaan BPK dari segi belanja pemeliharaan BOS tahun 2025, tercatat sembilan sekolah harus melunasi TGR. Nominal TGR tertinggi ada di SDN 1 Bakom, yakni Rp 9.909.000. Sementara total TGR … Baca Selengkapnya

Tidak Ingin di Penjara, Kasat Reskrim Minta Kepsek Jangan Tilep Dana BOS

KUNINGAN (MASS)- Kasus korupsi dana BOS dan DSP yang dilakukan oleh Kepsek SMKN 1 Luragung membuat dunia pendidikan Kuningan tercoreng. Dengan kejadian ini banyak pihak meminta para kepala sekolah jangan melakukan tindakan yang sama karena ancaman penjara 4-20 tahun menanti. “Kejadian ini harus jadi warning bagi para kepala sekolah di Kabupaten Kuningan,” ujar Kasat Reskrim … Baca Selengkapnya

Ancaman Penjara 20 Tahun Menanti Kepala SMKN 1 Luragung

KUNINGAN (MASS)- Kapolres Kuningan AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya SIK MSi melalui Kasat Reskrim AKP Danu Raditya Atmaja SE SIK MH,  mengatakan, akibat perbuatan korupsi dana BOS dan DSP 2014/2015, Kepala SMKN 1 Luragung tahun ajaran 2014/2015 MR (56) terancam hukuman 4-20 tahun. Diterangkan, atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal … Baca Selengkapnya

Dana BOS Salah Satu SMK Negeri di Kuningan Timur Diperiksa

KUNINGAN (MASS) – SMKN 1 Luragung tengah menjadi sorotan kaitan dengan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Lantaran terindikasi ada penyalahgunaan dana tersebut, aparat penegak hukum tengah melakukan pemeriksaan. Dari informasi yang diperoleh kuninganmass.com, belakangan ini sejumlah pihak terkait sedang dipintai keterangan. Namun penggunaan dana BOS yang diperiksa tersebut bukan tahun ini melainkan 2014/2015. Kepala … Baca Selengkapnya

Guru Ditarik Rp100 Ribu, Ada yang Ngeritik

KUNINGAN (MASS) – Kegiatan pengerahan guru dengan menarik biaya Rp100 ribu untuk workshop Senin (29/4/2018), dipertanyakan seorang Tokoh Pendidikan, H Dedi Supardi MPd. Ia mengaku heran karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) merupakan institusi pemerintah. “UPTD mengerahkan dan mewajibkan guru-guru hadir dengan membayar 100 ribu. Ini dibolehkan gak sih?. Pembicaranya ketua PGRI Jabar. Aneh juga … Baca Selengkapnya