APBD

Polemik Jalan Lingkar Timur Selatan, Ketua F-PPP : Pansuskan Saja!

oleh

KUNINGAN (MASS) – Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua DPC PP, dr Toto Taufikurohman Kosim menyebut, polemik rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan, mending di-Pansus-kan saja. “Pansuskan saja, biar terang benderang,” ujar dr Toto, Selasa (1/10/2022) kemarin. Politisi PPP itu, mengatakan hal tersebut setelah sebelumnya panjang lebar menjelaskan alasannya. Awalnya, Toto mengatakan bahwa … Baca Selengkapnya

Pembebasan Lahan Untuk Jalan Lingkar Timur Selatan Disorot

oleh

KUNINGAN (MASS) – Rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan yang akan menghubungkan Kecamatan Sindangagung-Kadugede, disorot fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuningan. Terutama soal pembebasan lahannya yang dianggarkan dari APBD sebesar 60 Milyar. Hal itu, tertuang dalam Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi yang dibacakan pada Rabu (12/10/2022) kemarin terhadap nota pengantar Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023. Dalam PU … Baca Selengkapnya

Layakkah Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pada bulan Mei 2016 lalu, Kuningan mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Pendidikan. Namun deklarasi itu hanya sebatas wacana yang belum di realisasikan. Hal itu dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh BPS Kuningan. Berdasarkan data yang dimiliki BPS Kabupaten Kuningan, data yang diambil pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk pada usia … Baca Selengkapnya

Gasak: Jangan Gunakan APBD Untuk Kampanye

oleh

KUNINGAN (MASS) – Mendekati waktu pencoblosan, calon petahana diminta agar tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kampanye. Ini disuarakan organisasi Gerakan Satu Kuningan (Gasak) saat audiensi ke gedung DPRD Kuningan Rabu (9/5/2018) tadi. Ketua Gasak, Manaf Suharnaf mengendus adanya beberapa proyek yang akan segera diluncurkan bertepatan dengan masa kampanye pemilihan bupati. Untuk itu dirinya meminta agar … Baca Selengkapnya

Pemerintah Nyaris Capai Target Pendapatan Daerah

oleh

KUNINGAN (Mass) – Pendapatan daerah Pemkab Kuningan yang direncanakan sebesar Rp2,5 triliun nyaris tercapai. Pasalnya, dari realisasi yang dicapai pemerintah yakni mencapai Rp2,4 triliun lebih atau 97 persen. Demikian disampaikan langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH pada saat menyampaikan nota keuangan LKPj Pelaksanaan APBD TA 2016, di rapat paripurna DPRD Kuningan, Rabu (21/6). … Baca Selengkapnya

Para Camat Dapat Perhatian DPRD

oleh

KUNINGAN (Mass) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan kini sepertinya tengah memberikan perhatian lebih kepada para camat se Kabupaten Kuningan. Hal itu tertuang pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) TA 2016 pada rapat paripurna belum lama ini. “Alokasi dana bagi kecamatan yang bersumber dari APBD, tidak seimbang dengan kebutuhan anggaran di lapangan. … Baca Selengkapnya

Belanja Pegawai Tembus Rp1,24 Triliun

oleh

KUNINGAN (Mass) – Dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan akhir TA 2016 disebutkan, belanja pegawai pada APBD TA 2016 menembus angka Rp1,24 triliun. Angka itu masuk di alokasi belanja tidak langsung yang ditargetkan Rp1,69 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,62 triliun atau mencapai 96,07 persen. “Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,63 triliun direalisasikan Rp2,50 … Baca Selengkapnya

Setelah Evaluasi, APBD Kuningan Rp2,5 Triliun

oleh

KUNINGAN (Mass) – Perwujudan visi misi Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) mestinya bisa berjalan mulus jika melihat angka APBD. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jabar, APBD Kuningan 2017 mencapai Rp2,5 triliun. “Pendapatan Daerah sebesar Rp2.484.692.572.646, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp2.515.356.977.263 dan Pembiayaan Daerah Rp30.664.404.617,” sebut Gubernur Ahmad Heryawan dalam suratnya perihal tindak lanjut hasil evaluasi. Sebelum … Baca Selengkapnya

Komisi 1 Kumpulkan 22 Pejabat Dinas dan Badan

oleh

KUNINGAN (Mass) – Baru juga menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPRD, H Dede Ismail SIP langsung mengambil langkah sigap. Komisi tersebut mengundang 22 pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah), Senin (30/1/2017). Mereka mencoba menyosialisasikan jadwal kerja komisinya dalam pelaksanakan APBD 2017 nanti. “Setelah evaluasi gubernur itu kita akan melaksanakan bimtek, kunjungan lapangan, dalam pelaksanaan APBD. … Baca Selengkapnya