Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

APBD TA 2023 Tetap Disahkan, Zio: Wakil Rakyat Aja Sudah Tidak Didengar

KUNINGAN (MASS) – Pada Sidang Paripurna penetapan APBD TA 2023 Kabupaten Kuningan, diwarnai aksi walk out oleh fraksi PKS karena adanya nomenklatur yang ditolak oleh beberapa fraksi. Meski begitu, paket yang diajukan oleh eksekutif itu tetap disahkan.

Hal itu, menuai banyak tanggapan, termasuk dari aktivis mahasiswa Zio Rahaden Ranu. Aktivis GMNI itu mengatakan, hal yang terjadi kemarin semakin menegaskan adanya “jarak” antara pemangku kebijakan  dengan rakyat. Ada jarak itulah, kata Zio, yang saat ini terjadi di Kuningan

Diketahui, nomenklatur 5201 di tolak oleh 4 fraksi yang dirasa nomenklatur itu belum ada kejelasan di APBN terkait belanja pembebasan lahan jalan lingkar timur selatan, yang sempat ramai bulan lalu.

Zio menilai dengan tidak ditanggapinya penolakan tersebut sama saja suara rakyat yang diamanatkan kepada wakil rakyat sudah tidak didengar, karena proses penolakan beberapa fraksi pasti melalui diskusi serta menyerap aspirasi dari masyarakat/konstituen mereka.

”Saya teringat sebuah kutipan, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan, yang jadi bisu karena diambil suaranya waktu Pemilu (Pidi Baiq 1972-2098),” sebut pria asal Windujanten itu, Kamis (1/12/2022) kemarin.

Baca : https://kuninganmass.com/diwarnai-wo-fraksi-pks-apbd-ta-2023-tetap-diketuk-palu/

Zio kembali merasa aneh, karena meski dapat penolakan dari beberapa fraksi APBD Kuningan TA 2023 tetap disahkanoin perbaikan ataupun revisi dari nomenklatur yang tidak disetujui tersebut.

“Jadi harus suara siapa lagi yang bisa didengar oleh para pemangku kebijakan bila suara rakyat pun sudah tidak di dengar, atau jangan-jangan ada “sesuatu” yang membuat anggaran 30 M dipaksakan agar bisa disahkan?” sebut mahasiswa jurusan hukum tersebut.

Lebih lanjut, Zio berharap pemerintah baik eksekutif serta legislative kedepannya dapat lebih peka lagi mendengar jeritan rakyat,dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan kelompok atau golongan.

“Kalaupun APBD 2023 sudah ditetapkan, harapannya besar struktur anggarannya dapat tepat sasaran serta dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, jangan lagi memaksakan kehendak kelompok atau golongan tertentu apalagi belum ada urgensinya untuk masyarakat,” tegasnya di akhir. (eki)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pentolan LSM Geram, Rudi Idham Malik menilai pernyataan sikap 5 fraksi yang mendukung pembentukan Pansus soal “Gagal/Tinda Bayar” APBD TA 2023,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima (5) fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mendesak pembentukan Pansus perihal gagal/tunda bayar Pemda APBD TA 2022. Pendesakan pansus tersebut, dilakukan kelima...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ratusan program Pemda Kabupaten Kuningan APBD TA 2023, bakal dirasionalisasi untuk menyelesaikan “gagal/tunda bayar” proyek APBD TA 2022 lalu. Hal itu,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 7 dari total 8 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan, secara berbarengan mengusulkan Pansus soal Gagal Bayar Pemda pada APBD TA 2022....

Advertisement