Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Soal Objek Wisata Waduk Darma Diambil Alih PemProv, Bupati & DPRD Harus Renegosiasi. Awas Potensi Gagal Bayar di Kuningan Semakin Besar!

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan PAD Kabupaten Kuningan. Namun objek wisata tersebut setelah direvitalisasi sejak tahun 2019 akan beralih kepengelolaanya ke Pemprov Jabar.

Peralihan pengelolaan tersebut setidaknya didasari alasan bahwa aset tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jabar karena tercatat dalam KIB sekaligus bersertifikat sehingga tidak ada yang bisa mengklaim.

Alasan lainnya adalah revitalisasi yang dilakukan sejak tahun 2019 tersebut menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat sehingga provinsi Jawa Barat tentu berkepentingan untuk mengoptimalkan APBD yang telah digelontorkan tersebut.

Selama ini objek wisata waduk darma dikelola baik melalui UPTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) maupun Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ( Perumda AU). Dimana pengelolaan retribusi yang diperoleh sangat berguna untuk menambah PAD Kabupaten Kuningan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dan jika kemudian pengelolaan retribusi waduk Darma kemudian ditarik ke provinsi maka Kuningan tentu saja akan kehilangan salah satu sumber pemasukannya. Ini tentu saja akan sangat berdampak bagi jalannya roda pemerintahan di Kuningan terlebih dengan muncul nya kasus gagal bayar beberapa waktu lalu dimana ini mengindikasikan Kabupaten Kuningan mengalami kesulitan dalam hal pemasukan daerahnya.

Lalu jika kemudian akhirnya objek waduk Darma pun akhirnya berpindah ke provinsi Jawa Barat maka permasalahan pendapatan Kabupaten Kuningan akan semakin dalam tentunya dan potensi gagal bayar di Kabupaten Kuningan akan semakin meningkat. Dan jika hal tersebut terjadi maka roda pembangunan kabupaten Kuningan akan terhambat dan tentunya masyarakat Kuningan akan terkena dampaknya.

Maka menjadi penting Bupati Kuningan Acep Purnama untuk melakukan renegosiasi pengelolaan waduk Darma dengan Pemprov Jawa Barat. Acep mesti mampu meyakinkan Pemprov Jabar bahwa keberadaan Waduk Darma amat penting bagi sumber pemasukan Kabupaten Kuningan dan Kuningan sangat membutuhkan hal tersebut dibanding Pemprov Jawa Barat yang memiliki Sumber Pendapatan yang jauh lebih banyak.

Acep pun tidak perlu malu menjelaskan kondisi di Kuningan termasuk kasus gagal bayar yang sedang ramai di Kuningan yang nilai nya mencapai 94 Milyar dimana jika Waduk Darma ditarik ke Provinsi pengelolaannya maka potensi gagal bayar di kabupaten Kuningan akan semakin besar terjadi.

Selain Bupati, DPRD Kuningan juga mesti bersuara menyampaikan nota protes dan keberatan atas rencana pengambil alihan Waduk Darma dari PemKab Kuningan kepada Provinsi Jawa Barat. Karena permasalahan waduk Darma ini juga sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kuningan sehingga DPRD Kuningan pun sangat bertanggung jawab untuk memperjuangkan agar pengelolaan waduk Darma tidak beralih ke Pemprov Jabar melainkan tetap dikelola oleh PemKab Kuningan.***

Advertisement. Scroll to continue reading.

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. Seorang putra asli Kuningan, yang aktif bicara di media nasional

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Alasan publik harus tolak kebijakan ekspor pasir laut karena dengan ekspor pasir laut tersebut Pemerintah sedang membahayakan ketahanan nasional dan kebijakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Netizen Mass

Pesan Tersirat Presiden Merupakan Ancaman Demokrasi KUNINGAN (MASS) – Banyak analis yang mengulas bahwa Penahanan Johnny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan pembayaran Gagal Bayar APBD TA 2022 di bulan April, meleset. Pasalnya, di bulan Mei ternyata masih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ada klaim bahwa bahwa Kurs rupiah menguat 129 point di level 14.706 per dollar AS sebagai bentuk respon pasar atas diumumkannya...

Netizen Mass

JAKARTA (MASS) – Reformasi memasuki usia 25 tahun. Perubahan dari rezim otoriter ke rezim reformasi sudah berjalan sejak 1998-2023 tersebut diwarnai banyak warna. Ada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pegawai negri di lingkup Pemda Kabupaten Kuningan, sempat dibuat resah karena THR (Tunjangan Hari Raya) atau yang biasa disebut gaji ke-14,...

Nasional

JAKARTA (MASS) – Melihat dinamika demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini tampak semakin mundur dan mengkhawatirkan. Publik dapat lihat dari manuver-manuver politik saling menjegal dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Nama Bambang Pacul tiba tiba mencuat ke publik ketika potongan videonya dalam rapat RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Menkopolhukam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Achmad Nur Hidayat yang dikenal sebagai Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik yang aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan publik memutuskan untuk mundur dari partai...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bulan Ramadhan adalah bulan dimana ummat Muslim seluruh dunia bersama sama melaksanakan ibadah puasa dari pagi hingga Maghrib dan malamnya melaksanakan...

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Beberapa waktu yang lalu Menkopolhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan publik dimana Mahfud MD menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan telah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati dapat nilai D. Hal itulah yang diutarakan Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik nasional asal Kuningan dalam Gatering...

Government

KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait pengambil alihan pengelolaan waduk Darma Kuningan oleh Pemprov Jawa Barat dari Pemda Kuningan terus bergulir. Muncul 2 kelompok terkait...

Government

KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait penguasaan waduk Darma yang berpindah dari tangan PemKab Kuningan kepada Pemprov Jawa Barat masih terus bergulir. Hal utamanya adalah...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma Umar Hidayat turut mengomentari kinerja pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022 yang digagas DPRD beberapa waktu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tokoh Nasional, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat (ANH) berkunjung ke kantor redaksi Kuningan Mass di Jalan Moch Yamin...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Polemik Revitalisasi Waduk Darma yang menyisakkan hutang ke beberapa sub-kontraktor, ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (15/3/2023). Kang Emil, sapaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski sampai sekarang tahapan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang bersifat tertutup belum menunjukkan hasil, nampaknya agenda lain tetap berlanjut. Bahkan,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Polemik gagal bayar di Kabupaten Kuningan kini menjadi pelesit yang membuat keresahan ditengah masyarakat, kegagalan tersebut seolah telah direncanakan oleh para...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketika sector pendapatan pada APBD segitu-gitunya, kedepan Kuningan perlu meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sumbernya dua yaitu sumber local dan sumber dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 terhadap beberapa SKPD dalam dua hari ini, Senin-Selasa (21-22/2/2023), nampaknya belum menunjukkan progres yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 (dikenal juga sebagai Pansus Gagal Bayar) DPRD pada dua SKPD yakni BPKAD dan Bappenda...

Advertisement