Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Soal Objek Wisata Waduk Darma Diambil Alih PemProv, Bupati & DPRD Harus Renegosiasi. Awas Potensi Gagal Bayar di Kuningan Semakin Besar!

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan PAD Kabupaten Kuningan. Namun objek wisata tersebut setelah direvitalisasi sejak tahun 2019 akan beralih kepengelolaanya ke Pemprov Jabar.

Peralihan pengelolaan tersebut setidaknya didasari alasan bahwa aset tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Jabar karena tercatat dalam KIB sekaligus bersertifikat sehingga tidak ada yang bisa mengklaim.

Alasan lainnya adalah revitalisasi yang dilakukan sejak tahun 2019 tersebut menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat sehingga provinsi Jawa Barat tentu berkepentingan untuk mengoptimalkan APBD yang telah digelontorkan tersebut.

Selama ini objek wisata waduk darma dikelola baik melalui UPTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) maupun Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ( Perumda AU). Dimana pengelolaan retribusi yang diperoleh sangat berguna untuk menambah PAD Kabupaten Kuningan.

Dan jika kemudian pengelolaan retribusi waduk Darma kemudian ditarik ke provinsi maka Kuningan tentu saja akan kehilangan salah satu sumber pemasukannya. Ini tentu saja akan sangat berdampak bagi jalannya roda pemerintahan di Kuningan terlebih dengan muncul nya kasus gagal bayar beberapa waktu lalu dimana ini mengindikasikan Kabupaten Kuningan mengalami kesulitan dalam hal pemasukan daerahnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lalu jika kemudian akhirnya objek waduk Darma pun akhirnya berpindah ke provinsi Jawa Barat maka permasalahan pendapatan Kabupaten Kuningan akan semakin dalam tentunya dan potensi gagal bayar di Kabupaten Kuningan akan semakin meningkat. Dan jika hal tersebut terjadi maka roda pembangunan kabupaten Kuningan akan terhambat dan tentunya masyarakat Kuningan akan terkena dampaknya.

Maka menjadi penting Bupati Kuningan Acep Purnama untuk melakukan renegosiasi pengelolaan waduk Darma dengan Pemprov Jawa Barat. Acep mesti mampu meyakinkan Pemprov Jabar bahwa keberadaan Waduk Darma amat penting bagi sumber pemasukan Kabupaten Kuningan dan Kuningan sangat membutuhkan hal tersebut dibanding Pemprov Jawa Barat yang memiliki Sumber Pendapatan yang jauh lebih banyak.

Acep pun tidak perlu malu menjelaskan kondisi di Kuningan termasuk kasus gagal bayar yang sedang ramai di Kuningan yang nilai nya mencapai 94 Milyar dimana jika Waduk Darma ditarik ke Provinsi pengelolaannya maka potensi gagal bayar di kabupaten Kuningan akan semakin besar terjadi.

Selain Bupati, DPRD Kuningan juga mesti bersuara menyampaikan nota protes dan keberatan atas rencana pengambil alihan Waduk Darma dari PemKab Kuningan kepada Provinsi Jawa Barat. Karena permasalahan waduk Darma ini juga sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kuningan sehingga DPRD Kuningan pun sangat bertanggung jawab untuk memperjuangkan agar pengelolaan waduk Darma tidak beralih ke Pemprov Jabar melainkan tetap dikelola oleh PemKab Kuningan.***

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. Seorang putra asli Kuningan, yang aktif bicara di media nasional

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Berpotensi gagal bayar jika ritmenya tidak segera disesuaikan. Pasalnya, per 30Juni 2024 ini atau setengah tahun pemerintahan, target Pendapatan Daerah Kabupaten...

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Pembentukan kementerian baru oleh Prabowo Subianto memicu perdebatan di kalangan politik dan publik. Meskipun ada argumen yang mendukung, beberapa alasan kuat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Meski berganti kepemimpinan yang kini dikepalai Pj Bupati Drs Dr Iip Hidayat M Pd, Kabupaten Kuningan kembali diprediksi mengalami defisit keuangan,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Kuningan Caang 2023 bentukan DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal sentilan Rudi Geram agar Pansus tidak masuk angin, serta berstatement...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ketika seorang Rd. Iip Hidajat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Pj Bupati Kuningan untuk mengisi kekosongan pasca lengsernya duet Acep-Edo pada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, diundang DPRD Kabupaten Kuningan di hari pertamanya pasca serah terima jabatan, Selasa (5/12/2023) pagi ini....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Mengutip pernyataan kepala BPKAD Kabupaten Kuningan dalam media online KabarCirebonCom pertanggal 24 Januari 2023 terkait dengan TPP nunggak 3 bulan, ”Setiap...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Gedung DPRD, Pansus Tunda Bayar APBD Kuningan tahun 2022 menyerahkan 13 Rekomendasi kepada Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) A. Taufik Rohman angkat bicara mengenai potensi Kabupaten Kuningan gagal bayar lagi di...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan Deki Zaenal Mutaqin menjawab pertanyaan soal gagal bayar pada acara Academic Discussion Club yang diselenggarakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan tajam dan kontroversial dari Rocky Gerung (RG) tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan masyarakat. Segelintir orang meminta agar...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mensahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan menjadi undang-undang kemarin Selasa, 11 Juli 2023 Sidang DPR tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan kajian bahwa ada 5,3 juta ton bijih nikel (nickle ore) telah di ekspor secara ilegal ke China....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sederet persoalan yang menjadi hiruk pikuk di Kuningan menjadi bahan perhatian Pahmi Mubarok, seorang mahasiswa asal Kuningan yang tengah studi di...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kemudahaan bebas Visa yang awalnya diberikan kepada 11 negara dan tahun 2016 diberikan kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada selasa (13/6) menyampaikan bahwa Maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi business class buat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu rekomendasi khusus Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, adalah meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk segera melunasi hutang yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023, merekomendasikan poin-poin agar tidak persoalan Gagal Bayar tidak terulang kembali di tahun berikut. Salah satunya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fakta baru soal gagal bayar APBD TA 2022, terungkap pasca digelarnya Rapat Paripurna oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (13/6/2023) kemarin. Pasalnya,...

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pada hari Jumat 9 Juni 2023 Narasi Institute mengadakan zoominari yang membahas terkait Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Alasan publik harus tolak kebijakan ekspor pasir laut karena dengan ekspor pasir laut tersebut Pemerintah sedang membahayakan ketahanan nasional dan kebijakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabag Barjas Setda Kabupaten Kuningan Tito P Susanto mengatakan bahwa sampai saat ini, belum ada transaksi antara penyelenggara dan PPK dalam...

Netizen Mass

Pesan Tersirat Presiden Merupakan Ancaman Demokrasi KUNINGAN (MASS) – Banyak analis yang mengulas bahwa Penahanan Johnny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Makanya, jangan sampai gagal pilih, kalo sampai gagal pilih dan jadi, nanti kedepan jadi gagal makan, gagal minum, gagal panen, lebih...

Law

KUNINGAN (MASS) – Praktisi Hukum Dadan Somantri Indra Santana SH, memberikan pandangannya kala dipinta pendapat soal gagal bayar oleh Pansus Tunda Bayar, Kamis (11/5/2023)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Advertisement