Masyarakat Bingung Soal Jalan Lingkar Timur Selatan, Jadi Nggak?

KUNINGAN (MASS) – Rencana pembangunan jalan lingkar timur selatan, membuat bingung masyarakat. Hal itu menyusul tidak kompaknya statement legislatif dan eksekutif.

Hal itu, seperti yang diutarakan pentolan Geram (Gerakan Rakyat Marjinal), Rudi, yang kediamannya termasuk sekitar kawasan calon jalan baru tersebut.

“Sisi lain, yakin. Sisi lain seperti tidak yakin. Jujur, banyak ekspektasi masyarakat kawasan, (jalan baru) ini terjadi. Karena secara sosial ekonomi bermanfaat, cuman kemarin ada sedikit kegaduhan soal pembebasan lahan,” ujarnya, Sabtu (29/10/2022) siang,

Kegaduhan yang dimaksud, mulai dari penganggaran awal. Rudi juga mengaku dirinya ingin mempertanyakan, sudah sejauh mana rencana pembebasan lahan ini.

Pertanyaan itu, lanjutnya, sangat wajar karena muncul laginya di APBD perubahan anggaran 30 Milyar untuk pembebasan tanah. Uang publik ini, pemerintah harus transparan, sebelumnya terserap berapa, pembebasan lahannya sudah sejauh mana.

“Kita tidak tahu sudah sejauh mana penyerapannya, ini mau dianggarkan lagi, kita harus tahu lah, pemerintah harus menjelaskan, misal sudah sekian ribu meter pembebasan lahannya,” terangnya.

Baca : https://kuninganmass.com/pembebasan-tanah-jalan-baru-lingkar-timur-tidak-ada-kaitan-tpp/

Polemik yang terjadi saat ini, lanjutnya, jadi hambaran keseriusan pemerintah daerah menerima program Kawasan Rebana yang sesuai Perpres no 87 tahun 2021.

“Ini malah ada isu bahwa yang 30 Milyar belum apa-apa, baru kepake 800 jutaan, itu untuk apa ? bebas lahan seperti apa ? sampai dimana ? itu kan kurung waktunya jelas lama?”ucap Rudi memberondong pertanyaan.

Rudi meminta,legislator yang berkepentingan di bidang infrastruktur, untuk sama-sama menanyakan ke pemerintah pusat dengan eksekutif yang terkait.

“Biar rame-rame, biar tidak membuat bingung masyarakat. Jujur pak, saya kan lingkungan jalan baru, banyak yang bertanya itu jalan lingkar selatan baru jadi tidak, ini kan buat bingung. Harusnya eksekutif dan legislatif statementnya sama, karena bagian dari pemerintahan. Ini kan n beda-beda, seolah olah ada yang yakin dan pesimis,” ujar Rudi.

Baca : https://kuninganmass.com/satu-sisi-bagus-ada-jalan-baru-satu-sisi-banyak-jalan-rusak/

Dirinya juga heran, anggaran diopar-oper dan bertanya kenapa bisa begitu. Dan itu, secara teknis pun kurang pas.

“Ini bukan proyek kecil ini mega proyek. kok kesiapanya kurang matang. Jangan sampai proyek ini dibikin bancakan, ini menyangkut anggaran APBD, transparansi, wajarlah kita tanya-tanya. Anggaran segede gini apa saja yang dibebaskan, tanah siapa saja yang dibebaskan, kan kita juga melihat harga tanah segini,” tuturnya.

Di akhir, Rudi juga sempat membahas perihal adanya pejabat atau non pejabat, yang membeli tanah sebelum sosialisasi. Itu, kata Rudi, memang bukan pelanggaran, pinter, tapi masyarakat kasihan.

“Mun apal ek aya proyek mah meren moal dijual. Bahkan saya denger ada yang jual murah, karena di tengah-tengah (kawasan kebun/sawah),” terangnya.

Harapan akhirnya, Rudi ingin ada kepastian segera. Dirinya sangat sepakat dengan realisasi ini, apalagi perintah perpres. Namun adanya polemik dan keinginan efesiensi anggaran oleh legislatif, itu juga hal yang wajar.

“kita dorong komisi 3, saya harap kalo ini belum selesai, panggil saja Dinas teknis,” ucap Rudi. (eki)