Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan HM RIdwan Setiawan SH MH MSi

Headline

15 Rumah Akan Tergusur Untuk Pembangunan Jalan Baru Lingkar Timur Selatan

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 15 rumah, akan tergusur untuk pembangunan jalan baru lingkar timur selatan, Sindangagung – Kadugede. Hal itu, diutarakan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan HM Ridwan Setiawan SH MH MSi, baru-baru ini saat menjelaskan rencana pembangunan tersebut, dalam podcast Kuningan Mass.

Diperkirakan, pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan jalan sepanjang 9,45 km itu, akan mencapai 35 hektare. dalam podcast itu, Ridwan panjang lebar menerangkan hal-hal yang belakangan menjadi polemik dan “adu” opini perihal rencana tersebut.

“Jadi sebagaimanan sudah terencana sebelumnya, sejak tahun 2021 kita bersama pemda, balai kementrian PU (dan instansi terkait lainnya) merencanakan untuk tindak lanjuta jalan lingkar timur (utara) yang ada (meneruskan ke selatan),” ujarnya mengawali.

Dan hal itu, sudah diusahakan secara maksimal dengan sosialisasi. Namun, lanjut Ridwan, pembangunan itu memiliki 4 syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi.

“Ada kriteria dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi pemda, antara lain FS (feasibility study), DED, Amdal, dan kesiapan lahan. Empat ini harus terpenuhi, wajib oleh pemda. Nanti pusat yang akan membangun (jalan),” tuturnya.

Dengan perkembangnua opini-opini saat ini, lanjutnya, seolah mengaburkan maksud dan penyelenggaraan pembangunan. Namun dari pemerintah daerah, tetap pada sikap awal, akan melaksanakan 4 syarat tadi untuk pembangunan.

“Sebelumnya kita menyatakan kesiapan, bupati menyatakan bahwa Juli sudah beres, kesiapan lahan terutama. Kita bergerak mulai Januari-April, dan setelah itu kita konsultasi ke Kanwil BPR, ternyata ada peraturan baru. (Jadi) kita seolah-olah harus mengulang lagi, di Bulan Juli-Agustus, kita awal lagi,” paparnya soal adanya keterlambatan.

Peraturan yang baru itu, membuat penyelenggaraan jadi bertambah lama karena seperti mengulang lagi proses. Meski begitu, Ridwan menyebut, peraturan baru di ATR/BPN itu, tentunya untuk lebih melindungi hak-hak masyarakat.

Saat ini, kata Ridwan, ada 548 pemilik tanah yanh sudah setuju semua, tinggal menanti pembayaran. Masyarakat kooperatif dalam merespon pembangunan ini. Namun untuk pembayaran, pihaknya masih terus koordinasi dengan ATR-BPN agar bisa mempercepat.

“Kita selalu konsultasi dengan kanwil BPN Jabar posisinya sudah 85% (yang selesai untuk proses di ATR-BPN),” imbunya.

Ridwan menjelaskan, dalam pelaksanaan itu, dibentuk 2 satgas. Yang pertama, tugasnya untuk pengukuran luas bidang tanah, dan tegakan. Dan satgas lainnya, menghitung secara detail, nanti setiap orang dapat berapa dana dari pembebasan lahan.

“Dana tidak melalui cash, ditetapkan sekian diajukan ke DKPP, langsung minta pembayaran ke BJB. Dari BjB langsung ke masyarakat melalui tabungan,” ujarnya sembari memastikan semua bisa dipertanggungjawabkan, dan meminimalisir penyelewengan.

Dikatakanya, anggaran saat ini masih terbatas baru 30 Milyar. Itu masih sangat jauh dari kebutuhan total. Namun memang, dari hasil DED aspek jalur jalan, itu ada efesiensi dari 10,8 km menjadi 9,45 km, berkurang sekitar 1 km.

“Saat ini kepada masyarakat, mohon bersabar, kami akan terus persiapan-persiapan. Semua perencanaan mudah-mudahan selesai awal November 2022 kita mungkin langsung melakukan pembayaran,” jelasnya.

Ridwan mengaku, pihaknya terus berkomunikasi dengan pusat untuk mendorong agar ini tetap dilaksanakan. Meski APBN sudah ditetapkan. Namun itu bukan satu-satunya pembiayaan di KemenPU.

Bahkan, Ridwan mencontohkan jalan lingkar timur sebelumnya (utara) yang dianggarkan dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Karenanya, yang paling penting dilakukan pemkab saat ini adalah melengkapi syarat-syarat yang dijelaskan tadi.

“Sedangkan pekerjaan jalan dari KemenPU itu harus clean and clean, ruas ini harus sudah terbebaskan, jadi tidak ada lagi masalah, tidak menggangu pekerjaan. Itu yang dijaga,” jelas Ridwan, sembari memgatakan nantinya akan ada manfaat yang banyak jika jalur sudah terhubung.

Nantinya, kendaraan yang melintas bisa digunakan distribusi bahan produksi. Apalagi, di Kuningan belum ada jalan nasional yang secara aspek memenuhi syarat, baik dari tanjakan, kualitas, atau kelokan untuk dilalui kendaraan besar.

Itu, lanjutnya, sangat maklum karena jalan nasional yang ada di Kuningan, kebanyakan “warisan” dari jalan kabupaten. Hal itu bisa dilihat dari jalur Cirendang-Cigugur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Percepatan-percepatan pembangunan saat ini, kata Ridwan, di kawasan Rebana terutama, memang harus dikerjakan sesegera mungkin. Apalagi, masyarakat sangat welcome. Bahkan, tim di lapangan sangat banyak ditawari/disuguhi masyarakat saat bertugas. Itu artinya, masyarakat terbuka soal rencana tersebut.

“Ancaran, Winduhaji, Karangtawang, Citangtu, Cibinuang dan Windujanten. 60 % milk masyarakat, 40% milik kas desa,” jawabnya saat ditanya wilayah mana saja yang terdampak.

Soal lahan pesawahan, Ridwan menjamin sudah ada keleluasaan karena Tata Ruang sudah mengeluarkan datanya. Jadi ruang-ruang yang dibebaskan itu, bisa digunakan untuk jalan.

Ditanya soal anggaran yang cukup besar untuk persiapan, Ridwan mengatakan besar kecil itu tentu relatif. 850 juta digunakan untuk berbagai hal, seperti persiapan pengukuran, pembelian patok, pembelian materai yang jumlahnya sangat banyak, keluar jutaan, rapat-rapat, amdal dan lain sebagainya.

Ridwan menjamin pertanggung jawaban per-itemnya akan diperiksa BPK.

“Punten saya bukan sombong, tapi 1 rupiah pun saya tidak pakai, tidak memerintah (ambil bagian), tidak meminta, dan tidak menerima,” jamin Ridwan.

Adanya beda nominal yang beredar dengan yang tertulis, antara 30 Milyar (beredar di luar) dan 34 Milyar (yang tertulis), dijelaskannya karena itu masih satu kode ring.

34 Milyar, di penjabaran APBDnya mencangkup luas untuk pembebasan infrastruktur lain, bukan jalan lingkar timur selatan saja.

Dalam suatu kode ring, 34 itu penjumlahan utk pembebaaan jalan lingkar timur selatan dan pembebasan infrastruktur lainnya.

“Contoh pembebasan jalan Cipari Palutungan, terus pembebasan tanah di KIC (asrama haji), Palutungan-Puncak, satu lagi utk pembebasan jalan Jagara, kan itu kita lebarkan. Empat sekian Milyar digunakan untuk itu,” terangnya.

Saat diwawancara bagaimana fenomena pejabat membeli lahan terlebih dahulu karena sudah hapal rencana, menurut Ridwan itu ranah privat. Dan bukan hanya pejabat, perilaku seperti itu juga bisa terjadi pada antar masyarakat.

“Itu sesuatu yang biasa saja. Itu kan disana tidak ada pemaksaan, masyarakat juga sudah tahu, pembayarannya sah. Tapi punten nih, kenapa orang lain yang ribut?” terangnya.

Hal itu, memang tidak ada aturan yang melaranh orang tidak boleh jual beli tanah di lokasi tersebut. Yang tidak boleh itu, pembelian atas nama orang lain. Misal SPPTnya atas nama siapa, tanahnya punya siapa. Itu yang akan ditelusuri.

“Estimasi total 60 Milyar pembebasan lahan dari APBD. 250 M – 300 Milyar dari APBN untuk penyelesaian jalan,” jawabnya.

Menjawab soal adanya prioritas lain daripada pembebasan lahan, Ridwan mengatakan itukan pendapat saja sifatnya. Namun, pemda sendiri mengambil keputusan dari berbagai hal seperti aspek strategis, aspek kepentingan, dan aspek kesempatan.

“Contoh ada uang 30 Milyar, terus kita bagi-bagi untuk jalan yang rusak, satu tahun dua tahun jalan itu bagus, terus tahun ketiga rusak kembali karena memaksakan dengan kualitas yang ada (dasar pondasi, lapisan bawah). Tapi seandainya (30 Milyar) satu kali investasi untuk jalan baru, itu sepanjang hayat akan terasa tidak akan hilang,” paparnya.

Meski begitu, soal banyaknya jalan rusak dirinya optikis, selama Oktober-November ini terus melakukan perbaikan jalan. Adapun ruas yang belum tertangani, dirinya menjamin Bupati sedang terus memikirkanya.

Di akhir, Ridwan memunta tidak berkembang opini liat di masyarakat. Dirinya mengajak semuanya sama-sama membangun Kuningan. Meski tentu, adanya saran kritik itu sebuah dinamika yang memang terjadi. Harus ditangkap dengan kepala dingin serta hati yang sejuk. Kritik pedas, belum tentu jelek.

Menurutnya, unsur legislatif juga sangat mendukung rencana ini. Hanya saja, kara Ridwan, DPRD lebih mendorong ke sisi agar pelaksanaan ini lebih tertib sesuai prosedur.

“Demi Kuningan yang lebih baik. Saya membayangkan dari Ancaran ini sampai Kadugede, membayangkan Kuningan akan lebih indah, maju, ekonomihya tumbuh dan berkembang. Dan ini perlu dorongan dari semua pihak,” pintanya. (eki/deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Video : https://youtu.be/o6kLGf961Z8

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sore ini, Rabu (25/1/2023) sekitar pukul 16.45 WIB, warga Kuningan dikejutkan dengan kejadian nyungsep dan terjungkir baliknya truk di sekitar Jalan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) resmi dimulai dari jalur selatan, tepatnya Desa Windujanten Kecamatan Kadugede. Peresmian pembukaan jalur itu, ditandai...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Satlantas Polres Kuningan AKP Vino Lestari melalui Kanit Gakkum IPDA Sri Martini menerangkan kronologi lengkap kecelakaan di Jalan Baru Lingkar Timur,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH mengakui dirinya memang punya tanah di sekitar area yang akan jadi rute Jalan Lingkar...

Advertisement