Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Headline

PJU-nya Mutopid Jadi Sebab DPRD Bakal Gunakan Hak Interpelasi Ke Bupati, Ini Penjelasannya!

KUNINGAN (MASS) – Program Mutopid kala menjabat sebagai Kadishub, pengadaan PJU Kuningan Caang, jadi bahan sorotan hingga saat ini.

Bahkan, karena belum terlihat kemajuan progres yang signifikan dari program tersebut, PJU ini bisa jadi buah simalakama bagi Pemkab Kuningan.

Pasalnya, program yang digagas lelaki yang menjabat sebagai Kepala DPKPP saat ini, jadi salah satu poin tuntutan dan sebab DPRD Kuningan menyetujui usulan ormas/LSM untuk menggunakan Hak Interpelasi ke Bupati.

Selain PJU Kuningan Caang, program yang dianggap bermasalah sehingga diminta Hak Interpelasi adalah pembebasan lahan untuk JLTS.

Kuninganmass.com sendiri mewawancarai peneliti Jamparing Tio Heryana M Pd untuk mengetahui apa itu Hak Interpelasi yang melekat pada legislatif.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia menjelaskan, legislatif punya hak dan fungsi. Fungsi DPRD sebagaimana telah umum diketahui mulai dari legislasi, budgeting dan pengawasan.

Sementara, Hak Interpelasi adalah satu dari Hak legislatif selain Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

“Hak DPRD meminta keterangan keada Pemda dalam hal ini Bupati atau pejabat terkait mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis,” ujarnya, Sabtu (7/10/2023) sore.

Ia mencontohkan kenaikan BBM jadi sebab legislatif memanggil eksekutif untuk meminta keterangan. Hak Interpelasi itu, nantinya bisa menyambung ke Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

“Misal jawaban Pemda tidak memuaskan atau berpotensi melanggar Undang-undang maka DPRD berhak mengajukan Hak Angket,” tuturnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Secara sederhana, Tio mengatakan Hak Interpelasi ini seperti proses meminta keterangan. Sementara Hak Angket itu seperti penyelidikan.

“(Bisa sampai Pemakzulan?) Bisa tapi jauh pisan. Jangan kesimpulan kesitu,” pinta Tio saat ditanya apakah Hak Interpelasi ini, bisa berlanjut ke Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat lalu pemakzulan atau tidak.

Baca : https://kuninganmass.com/jlts-dan-pju-dianggap-bermasalah-dprd-bakal-gunakan-hak-interpelasi-ke-bupati/

Seperti diketahui, DPRD Kuningan sendiri menandatangani tuntutan Ormas/LSM soal penggunaan Hak Interpelasi kepada Bupati, sebab dua program yang dianggap bermasalah, PJU dan JLTS.

Meski sudah lebih dari setengah anggota DPRD menandatangani tuntutan, agenda Rapat Paripurna Hak Interpelasi ini akan dibahas dalam Rapat Banmus. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Jalan baru lingkar timur yang menghubungkan Ancaran-Sampora, sejak akhir Oktober lalu sempat ditutup, tepatnya dari perempatan Sindangbarang-Karangmangu sampai perempatan Garatengah. Penutupan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan PJU dalam program Kuningan Caang, tak akan dibayar penuh jika pengerjaanya tak selesai, atau ada kerusakan/komplein, atau...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pembahasan menarik tersaji dalam Podcast Kuningan Mass bertajuk Debat Caleg #1 yang mempertemukan H Udin Kusnaedi (PAN) dan H Ikhsan Marzuki...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum) program Kuningan Caang yang diinisiasi Dinas Perhubungan zaman dikepalai Mutopid, belum juga rampung dilaksanakan. Target semua...

Government

KUNINGAN (MASS) – Acep Purnama SH MH dan M Ridho Suganda SH M Si, melakukan arak-arakan bersama jajaran ASN dan masyarakat Kuningan tepat saat car...

Government

KUNINGAN (MASS) – Teka-teki siap yang akan menggantikan Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Kabupaten Kuningan, terjawab. Dalam surat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Hari ini, Kamis (23/11/2023) siang nanti, rencananya akan dilakukan mutasi pada 270-an pejabat eselon III dan eselon IV di lingkup Pemerintah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pasca pelantikan 8 Camat anyar, ada moment dimana Sekda Kabupaten Kuningan Dr Dian Rahmat Yanuar M Si hamper tak masuk dalam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Diusulkan sebagai calon Pj Bupati Kuningan oleh DPRD Kabupaten Kuningan, Dr H Deni Hamdani M Si yang kebetulan menjabat sebagai sekwan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemasangan PJU (penerangan jalan umum) program Kuningan Caang terus dikebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan yang kini dikepalai Beny Prihayatno S Sos...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih, mengkonfirmasi perihal adanya penggunaan anggaran untuk pembebasan lahan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS)....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebuah capture/screenshoot percakapan antara seseorang dengan kontak yang dinamai Bupati Acep Kuningan menyebar baru-baru ini. Isi chatingannya, ada yang membahas perihal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Usulan pemberhentian jabatan kepala daerah (Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si), bakal...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Wacana Hak Interpelasi DPRD yang akan didorong untuk digunakan ke Bupati atas persoalan PJU Kuningan Caang dan JLTS, memasuki babak baru....

Government

KUNINGAN (MASS) – Aktivis muda Kuningan, Ilham Ramdhani, kembali angkat bicara polemik hasil seleksi direktur PAM Tirta Kamuning. Ia, berkomentar setelah Pemkab Kuningan melalui...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Gabungan ormas dan LSM, nampak mendatangi Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, Senin (2/10/2023) siang tadi, melakukan aksi demonstrasi. Mereka datang dengan atributnya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Progres pengadaan PJU Kuningan Caang Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan, ternyata sudah mencapai 72% (persen). Hal itu disampaikan PPK Susan, kala...

Government

KUNINGAN (MASS) – Adalah U Kusmana M Si yang kini mengurusi nasib pendidikan di Kabupaten Kuningan. Ya, mantan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jabatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan dipercayakan Bupati H Acep Purnama ke Dr H Toto Toharuddin M Pd, pasca digelarnya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Posisi Kadishub tak lagi dijabat M Mutofid S H MT. Pasca mutasi pagi ini, Jumat (22/9/2023), jabatan tersebut sekarang diemban Beni...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mendekati akhir September, megaproyek PJU (Penerangan Jalan Umum) Kuningan Caang turut dikomentari Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Hal itu, disampaikannya saat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terpilihnya Dr Ukas Suhafaputra sebagai direktur PAM Tirta Kamuning, dibela Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH sebagai KPM (Kuasa Pemilik...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pelaksanaan program Kuningan Caang melalui pemasangan ribuan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang awalnya dijanjikan akan kelar sebelum Idul Fitri, hingga menjelang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan, nampaknya akan digelar pasca seleksi Direktur PAM Tirta Kamuning. “Mutasi, ya bisa saja....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS), ternyata dihentikan untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Hal itu, termasuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD yang juga Koordinator Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan, H Dede Ismail (F-Gerindra) menyebut pihaknya akan memanggil Kadishub untuk...

Education

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, angkat bicara soal isu-isu terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) sektor pendidikan, sekolah. “(Soal kusen?)...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, mengaku pihaknya juga ingin segera menertibkan saluran air (pipa) yang tak terdaftar kaki Gunung...

Advertisement