Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Ridwan Ditunjuk Plt Kadis PUPR Guna Muluskan Raperda RDTR?

KUNINGAN (MASS) – Penunjukan HM Ridwan Setiawan SH MH MSi (kepala DPRPP) sebagai Plt kadis PUPR memicu banyak kalangan menduga-duga. Salah satunya mensinyalir, pengangkatan tersebut bertalian dengan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang selama ini mandeg.

“Meski dinilai tidak melanggar aturan apapun, namun tetap menyisakan berbagai asumsi dari masyarakat. Melihat kapasitas seorang H Ridwan, tidak berlebihan jika disinyalir untuk menjadi ‘jembatan’ guna memuluskan Raperda RDTR,” ujar Ketua F-Tekkad, Soejarwo kepada kuninganmass.com Sabtu (4/8/2018).

Disebutkan, Ridwan merupakan kepala DPRPP yang juga kandidat kuat sekda. Sementara, Raperda RDTR yang diajukan sejak 2015 silam, hingga saat ini mandeg di lembaga legislatif. Padahal deadlinenya tinggal menghitung hari, sampai 22 Agustus mendatang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Nampaknya, itulah yang menjadi tugas utama beliau merangkap Plt kadis PUPR. H Ridwan sebagai pemegang rekor terlama menjabat sekwan, juga dinilai akan mampu menjadi fasilitator yang ‘tepat’ untuk wewujudkan Raperda RDTR menjadi Perda,” kata Jarwo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perda RDTR bakal menjadi pedoman dalam proses pemberian perijinan. Lantaran perda tersebut belum jadi, maka acuannya masih Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang dianggap kurang relevan lagi.

Sejumlah proyek besar yang sekarang sedang dikerjakan itu diantaranya Pabrik Pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus. Kemudian KSB (Kuningan Super Block), Rumah Sakit dan perumahan di depan Uniku (diapit oleh 2 Alfamart).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pansus yang tengah menggodok raperda tersebut diketuai H Nunung Sanuhri dengan wakilnya H Ujang Kosasih. Banyak kalangan memprediksikan, ujung-ujungnya Raperda RDTR bakal ditetapkan jadi Perda setelah pansus ‘pura-pura galak’. (deden)

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada pandangan umum yang disampaikan Fraksi Gerindra Bintang tentang APBD TA 2021pada Rabu (30/9/2020), disebutkan bahwa pemerintah daerah sudah melanggar peraturan...

Business

KUNINGAN (MASS)- Warga yang membutuhkan dana untuk keperluaan mendadak terkadang selalu kesulitan ketika meminjam dana ke lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Hal...

Business

KUNINGAN (MASS)- Pentingnya kebersiham sangat diperhatikan oleh Pabrik Pulpen Zebra yang terletak di Desa Caracas Kecamatan Cilimus. Mereka pada Jumat pagi mulai jam 08.00...

Government

KUNINNGAN (MASS)- Dishub Kuningan kembali menjelaskan terkait dasar hukum kewajiban Teknis Andalalin. Semua pihak harus paham dengan aturan ini sehingga tidak melakukan pelanggaran. Bukan...

Government

KUNINGAN (MASS)- Untuk mendukung lancarnya pembangunan Pabrik Pulpen di Jalan Lingkar Sampora Desa Caracas Kecamatan Cilimus, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan akan mengeluarkan perizinan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai seorang pengambil kebijakan, Bupati H Acep Purnama MH bakal dipanggil dewan kaitan dengan perijinan pabrik pulpen  di Jl Baru Sampora...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ijin pabrik pulpen di Jl Baru Sampora diajukan pada April 2017 silam. Waktu itu dirapatkan oleh BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam menanggapi protes massa audien terkait perijinan pabrik pulpen di Jl Baru Sampora, Plt Kadis PUPR HM Ridwan Setiawan menyinggung soal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Polemik ijin pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Jl Cut Nyak Dien Windusengkahan rupanya masih mengemuka. Terlebih dalam beberapa hari ini,...

Government

KUNINGAN (MASS)- Kehadiran Pabrik Pulpen di Jalan Lingkar Sampora di Desa Caracas  Kecamatan Cilimus disambut positif oleh warga Kuningan, Terlepas adanya  pro kontra dugaan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang terkatung-katung, Ketua DPRD Rana Suparman SSos angkat bicara. Ia mengatakan, pimpinan dewan wajar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain tuduhan menghambat pembangunan, Pansus RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) juga dituding terbelah menjadi 2 faksi. Dari 13 personil pansus, satu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya Perda Toko Modern, Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pun ternyata perlu dibedah. Khusus seruan untuk membedah Perda RTRW...

Government

KUNINGAN (MASS) – Lamanya pembahasan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) sejak 2015 silam, mendapat penjelasan dari Sekretaris Pansus Rudi O’ang Ramdhani. Politisi PKS...

Government

KUNINGAN (MASS) – Tudingan miring terkait rangkap jabatan HM Ridwan Setiawan MH sebagai kepala DPRPP sekaligus plt kadis PUPR, mendapat penjelasan Bupati H Acep...

Government

KUNINGAN (MASS) – Penunjukan HM Ridwan Setiawan sebagai Plt Kadis PUPR diharapkan bukan hanya sekadar ingin mengukseskan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). Sebab...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya pabrik pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus, Kuningan Super Block (KSB) di Jalan Siliwangi dan Rumah Sakit di Jalan Windusengkahan...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Zonasi industri di perkotaan Cilimus, sesuai dengan draft Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang sedang digodok, hanya seluas 1,7 hektar....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekitar tiga tahun lamanya Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) belum ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah). Pada tahap awal, pembahasan raperda...

Advertisement