Rana: Kalau Nyemplung ke Persoalan Hukum, Mau Nolong?

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang terkatung-katung, Ketua DPRD Rana Suparman SSos angkat bicara. Ia mengatakan, pimpinan dewan wajar kalau berhati-hati terutama menyangkut persoalan hukum. “Bagi saya dan unsur pimpinan dewan, bukan menghambat. Materi (hasil pembahasan) dari pansus pun belum datang ke kami kok sudah vonis pimpinan. Wajar kalau pimpinan … Baca Selengkapnya

Bantah Pansus RDTR Terbelah Dua Faksi

KUNINGAN (MASS) – Selain tuduhan menghambat pembangunan, Pansus RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) juga dituding terbelah menjadi 2 faksi. Dari 13 personil pansus, satu kelompok pro terhadap terhadap penetapan segera, satu kelompok lagi kontra. Namun Sekretaris Pansus, Rudi O’ang Ramdhani membantahnya. Ia menegaskan, DPRD bulat dengan semangat ingin segera menetapkan Raperda RDTR menjadi Perda. “Kita … Baca Selengkapnya

3 Tahun Menggantung, Eksekutif Dinilai Hambat Raperda RDTR

KUNINGAN (MASS) – Lamanya pembahasan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) sejak 2015 silam, mendapat penjelasan dari Sekretaris Pansus Rudi O’ang Ramdhani. Politisi PKS ini menegaskan, sebetulnya secara tata naskah raperda tersebut sudah selesai. “Perda RDTR ini kitabnya perijinan yang akan dimanfaatkan dalam menata Kuningan 20 tahun kedepan. Sebenarnya di kami (pansus) sudah selesai secara … Baca Selengkapnya

Bupati Jelaskan Alasan Penunjukan Ridwan sebagai Plt Kadis PUPR

KUNINGAN (MASS) – Tudingan miring terkait rangkap jabatan HM Ridwan Setiawan MH sebagai kepala DPRPP sekaligus plt kadis PUPR, mendapat penjelasan Bupati H Acep Purnama MH. Ini diungkapkannya usai menghadiri Paripurna DPRD, Senin (6/8/2018). “Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita laksanakan bersamaan. Irisannya sangat erat kaitannya karena di sananya, di kementeriannya itu satu, yakni kePUan,” … Baca Selengkapnya

“Saya Percaya Dewan Tak Akan Mudah Menyetujui Raperda RDTR”

KUNINGAN (MASS) – Penunjukan HM Ridwan Setiawan sebagai Plt Kadis PUPR diharapkan bukan hanya sekadar ingin mengukseskan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). Sebab diyakini oleh beberapa kalangan, DPRD akan tetap komit dan konsisten terhadap pengembangan lahan pertanian berkelanjutan. “Semoga rumor yang berkembang soal penunjukan Pak Wawan (Ridwan Setiawan) sebagai Plt Kadis PUPR diarahkan untuk … Baca Selengkapnya

Ridwan Ditunjuk Plt Kadis PUPR Guna Muluskan Raperda RDTR?

KUNINGAN (MASS) – Penunjukan HM Ridwan Setiawan SH MH MSi (kepala DPRPP) sebagai Plt kadis PUPR memicu banyak kalangan menduga-duga. Salah satunya mensinyalir, pengangkatan tersebut bertalian dengan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang selama ini mandeg. “Meski dinilai tidak melanggar aturan apapun, namun tetap menyisakan berbagai asumsi dari masyarakat. Melihat kapasitas seorang H Ridwan, … Baca Selengkapnya

KSB dan Rumah Sakit Berpedoman pada RDTR

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya pabrik pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus, Kuningan Super Block (KSB) di Jalan Siliwangi dan Rumah Sakit di Jalan Windusengkahan berpatokan pada RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). “Tapi karena Raperda RDTRnya belum jadi, kemungkinan dasar perijinannya mengacu pada Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),” terang Wakil Ketua Pansus Raperda RDTR, H … Baca Selengkapnya

Pabrik Pulpen di Sampora Diduga Langgar Zonasi Industri?

KUNINGAN (MASS) – Zonasi industri di perkotaan Cilimus, sesuai dengan draft Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang sedang digodok, hanya seluas 1,7 hektar. Sementara untuk pabrik pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus dikabarkan mencapai sekitar 5 hektar. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus Raperda RDTR, H Ujang Kosasih Rabu (4/7/2018). Usai rapat dengan eksekutif, ia … Baca Selengkapnya

Sudah Tiga Tahun Raperda RDTR Belum Jadi Perda

KUNINGAN (MASS) – Sekitar tiga tahun lamanya Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) belum ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah). Pada tahap awal, pembahasan raperda tersebut terkendala Persub (Persetujuan Substantif) dari Gubernur Jabar. “Mekanismenya memang begitu. Setelah dibahas oleh pansus, masuk ke gubernur dalam rangka melaksanakan persub dari provinsi yang didelegasikan oleh kementerian ATR (Agraria dan … Baca Selengkapnya