Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS)- Sekda Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi menghadiri undangan dalam rangka pengarahan pada pemberhentian dan penugasan kembali Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan. Acara digelar di Aula BKPSDM, Kamis (17/1/2019). Hadir pada kesempatan ini Kepala BKPSDM Drs. Uca Somantri M.Si, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H. … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan bahwa ASN dilarang menyebarkan berita palsu (hoax), karena bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi terberat yakni dipecat sebagai ASN. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Kuningan, M. Ridho Suganda saat membacakan sambutan Bupati pada … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Penetapan besaran TPP (Tambahan Penghasilan PNS) di lingkup Pemkab Kuningan sangat mungkin menuai kontroversi di lingkup pejabat yang menduduki eselonering (dari esolon 2a hingga 4b). Penyebab munculnya kontroversi karena adanya rasa kurang adil dari kebijakan bupati tersebut. Selain dinilai adanya ‘kejomplangan’ yang sangat mencolok besaran TPP antara eselon 2a (sekda) dengan eselon … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) -Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, mengingatkan khususnya kepada para kepala desa agar hati-hati dalam menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD). Hal itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan anggaran sehingga pemanfaatan anggaran tepatan sasaran sesuai ketentuan. “Kehati-hatian dalam menggunakan anggaran dana desa itu penting untuk menghindari kasus hukum. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang matang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH menghadiri Rapat Kerja Penyusunan LPPD Tahun 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu,(16/01/2019). Menurut Bupati, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting. Mengingat kegiatan tersebut merupakan kewajiban dan implementasi dari Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Jumat pagi Pemkab Kuningan akan meluncurkan Goday alias Gowes Friday. Goday ini merupakan komunitas bersepeda dihari Jumat. Menurut Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, diluncurkannya Goday tidak terlepas dari hidup itu perlu keseimbangan, dimana jangan terjebak rutinitas, sehingga harus menyempatkan olahraga agar sehat. “Kenapa pilih sepeda? karena bersepada merupakan olaraga murah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Menanggapi pemberitaan terkait Tambahan Penghasilan PNS (TPP), Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan Suwari Akhmaddhian., S.H,M.H. berpendapat “Bahwa terbitnya suatu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra adalah sudah biasa, maka untuk meminimalisir gejolak di masyarakat sebelum suatu kebijakan atau peraturan harus dikaji dulu secara filosofis, yuridis dan sosiologis, Pertanyaannya apakah kebijakan tentang … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup besar. Namun adanya TPP sesuai SK Bupati Nomor 910/KPTS/671-BPKAD/2018 itu mendapatan tanggapan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD). Menurut Kepala BPKAD Apang Suparman MSi yang didamping Kepala Bidang Anggaran dan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Terbitnya SK Bupati No : 910/KPTS.671-BPKAD/2018 tentang besaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) di lingkup Pemkab Kuningan memicu gejolak. Sejumlah ASN mempertanyakan parameter penentuan besaran tersebut yang dinilai mereka tidak adil. “Masa staf di kantor kecamatan jomplang dengan staf di dinas atau di gedung putih. Rp1 juta dan Rp1,5 juta. Parameternya gimana? Ini … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS)- Sesuai arahan dari KPK, maka mulai tahun 2019 disetiap kota/kabupaten di Jabar di terapkan penghasilan tambahan pegawai alias TPP. Hal ini bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dengan harapan apabila Kesejahteraan PNS ditingkat, akan meningkat disiplin. Untuk pembayarannya TPP berdasarkan absensi pegwai. Adanya TPP diklaim terjadi efisiensi belanja pegawai karena tidak ada lagi pemberian … Baca Selengkapnya